Gaikindo Tantang Pemerintah Buat Lembaga Recall

Gaikindo Tantang Pemerintah Buat Lembaga Recall

Jakarta, Motoris – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merespons positif penerapan aturan tentang penarikan kembali (recall) kendaraan yang terbukti mengalami cacat produksi. Bahkan, jika proses itu diperlukan aturan dan lembaga yang lebih khusus sekalipun.

“Bagi industri recall itu kan sebenarnya sesuatu yang positif, karena memang bentuk tanggungjawab moril industri ketika ada masalah di produknya. Justru itu yang harus dikedepankan, tanggung jawab industri. Jadi saya kira enggak masalah kalau dibuat aturan yang lebih khusus,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Johannes Nangoi, saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (4/7/2018).

Pernyataan Nangoi itu menanggapi usulan dari sebagian kalangan yang meminta agar recall kendaraan yang bermasalah diatur secara terpisah. Bukan mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan No 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang saat ini tengah dalam proses menuju pemberlakuan.

Begitu pun dengan kemungkinan dibentuk lembaga khusus untuk menerima laporan masyarakat tentang kendaraan yang bermasalah dan kemudian melakukan investigasi. “Ya bisa saja itu diperlukan. Tetapi kan kita sekarang belum ke arah sana, belum ada lembaga. Makanya, adanya peraturan menteri (Permenhub 33 tahun 2018) ini mencoba mengatur itu (recall),” ucap mantan Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia itu.

Baca juga: Toyota Indonesia Malu-malu Umumkan Recall

Ilustrasi pengecekan bagian-bagian kendaraan – dok.Istimewa

Lebih rinci
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, menilai akan jauh lebih baik jika pengaturan tentang perlindungan konsumen produk otomotif, termasuk dalam hal penarikan produk bermasalah juga dibuat secara khusus. Hal itu untuk menjamin efektivitas perlindungan hak dan penanngan masalah yang terjadi.

“Karena selama ini konsumen memang hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini kan sifatnya general, sehingga tidak bisa melindungi secara rinci. Karena itu, regulasi yang bersifat teknis dan menjelaskan secara detail diperlukan,” ujar Tulus saat dihubungi belum lama ini.

Tulus juga mengaku setuju saja jika ada ada lembaga yang khusus menangani masalah recall. Mulai dari pelaporan, investigasi, hingga rekomendasi penanganan yang harus dilakukan kepada industri. “Intinya, ada regulasi tentang itu yang dengan tegas mengatur recall, pelaksanaan, dan sanksi yang diberikan (kepada industri) jika memang perlu diberikan (sanksi). Itu yang penting,” kata dia.

Sedangkan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Uji Tipe Kendaraan Bermotor Indonesia Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dewanto Purnacandra, menegaskan, payung hukum untuk penarikan kendaraan yang bermasalah adalah pasal 79 Peraturan Kementerian Perhubungan nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Dalam pasal tersebut, ada enam poin yang khusus mengatur soal kendaraan cacat produksi.

Baca juga: Xpander Idle Up, Mitsubishi Bantah Silent Recall

Ilustrasi mobil-mobil yang terkena recall – dok.DriveSpark

“Saya kira payung hukum itu sudah cukup jelas. Tetapi kalau memang diperlukan lagi aturan yang lebih rinci sebagai petunjuk teknis juga tidak masalah,” kata dia saat ditemui usai acara Kickoff Electrified Vehicle Comprehensive Study di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Dewanto juga mengatakan, untuk penarikan kendaraan Agen Pemegang Merek (APM) yang bersangkutan juga harus melapor ke Kementerian Perhubungan. Setelah itu, akan didiskusikan bersama apa saja masalah yang terjadi.

“Kalau itu terkait keamanan, harus uji tipe ulang. Kalau terkait kenyamanan, tidak perlu. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya kan bisa Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kalau ada usulan dibentuk badan khusus ya nanti kita lihat seperti apa perkembangannya,” kata dia. (Ara)

FOLLOW IG @MotorisIndonesia, buat grafis otomotif terkini lainnya-Toyota Akui Masyarakat Bosan pada Avanza.

CATEGORIES
TAGS
Share This