Soal Larangan Setor Data, KPPU Dinilai Mengada-ada

Soal Larangan Setor Data, KPPU Dinilai Mengada-ada

Jakarta, Motoris – Wacana yang digulirkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar Agen Pemegang Merek (APM) otomotif tidak lagi mengumpulkan data penjualan ke asosiasi memunculkan reaksi. Salah satunya, jika kebijakan itu benar-benar diberakukan justru kontra produktif dengan upaya memacu perkembangan industri.

Seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (10/7/2018), Ketua KPPU Kurnia Toha, mengatakan, data penjualan hanya boleh diberikan ke pemerintah. “Data-data mengenai penjualan, produksi, itu sangat penting bagi persaingan. Itu data-data yang bersifat rahasia sebenarnya,” kata Toha di Jakarta.

Dia beralasan, jika data itu dikumpulkan oleh asosiasi maka ada dapat disalahgunakan untuk melakukan pengaturan harga secara bersama-sama.

“Kalau (data dikumpulkan) asosiasi takutnya nanti disebar, jadi ketahuan market masing-masing dan itu bisa jadi kolusi. Itu potensi terjadinya pelanggaran persaingan usaha cukup besar,” ucapnya memberi penjelasan.

Kolega Motoris di Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebut petinggi KPPU itu mengada-ada. Menurutnya, alasan yang disampaikan Toha untuk menggulirkan wacana itu, yakni data takut disebar dan disalahgunakan, tidak memiliki dasar fakta empiris.

Baca juga: Setelah Jerat Honda dan Yamaha, KPPU Bidik Pabrikan Lain

Proses produksi di pabrik Wuling Motors Indonesia – dok.Metrotvnews

“Boleh saja, sesuai dengan tugasnya KPPU melakukan pencegahan persaingan tidak sehat. Tetapi kalau dasarnya hanya asumsi, apalagi berandai-andai, ya tentu patut disayangkan. Justru akan meredusir wibawa lembaga itu,” kata sang kolega, saat dihubungi, Selasa (10/7/2018).

Menurutya, selama ini data yang dikumpulkan Gakindo digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah untuk berbagai keperluan. Pengguna data itu antara lain Dinas Pendapatan Daerah, kantor Pajak, Kementerian Perindustrian, lembaga pembiayaan, hingga Bank Indonesia.

“Semuanya untuk kebutuhan dan tujuan masing-masing, dan yang pasti untuk menjadi acuan dan parameter dalam melihat perkembangan ekonomi khususnya industri. Jadi, kalau dibilang untuk kepentingan kelompok tertentu dalam pengaturan harga, itu sangat mengada-ada,” ujar sang kolega.

Masih menunggu

Namun, sang kolega menegaskan organisasinya masih menunggu kejelasan kabar soal wacana itu. Sampai saat ini belum ada rencana apapun untuk mennyikapinya.

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala. Dia mengaku baru mendengar kabar adanya wacana tersebut dari media.

Baca juga: Gaikindo Tantang Pemerintah Buat Lembaga Recall

Motor Yamaha dipajang di sebuah pameran sepeda motor – dok.OtoVirtual.com

“Baru mendengar kabar itu dari media. Belum ada pemberitahuan apapun. Ya kita menunggu sajalah kepastian itu,” ujarnya saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Seperti halnya kolega Motoris di Gaikindo, Sigit menyebut pengguna data itu tidak hanya internal AISI dan APM saja, tetapi juga berbagai lembaga dan instansi baik swasta maupun pemerintah. Data tersebut diterbitkan secara terbuka dan transparan, termasuk kepada media massa. (Ara)

FOLLOW IG @MotorisIndonesia, buat grafis otomotif terkini lainnya-Jualan Lemot, Kia Indonesia Coba Sosorkan Picanto Baru.

CATEGORIES
TAGS
Share This