KPPU Minta Setoran Data Disetop, Gaikindo Bergeming

KPPU Minta Setoran Data Disetop, Gaikindo Bergeming

Jakarta, Motoris – Menanggapi pernyataan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang meminta agar Agen Pemegang Merek (APM) otomotif tidak menyerahkan data produksi dan penjualan kepada asosiasi atau organisasi industri, Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bergeming. Organisasi ini mengaku tetap berpergang ke landasan hukum pengumpulan data yang dilakukan selama ini.

“Kami, Gaikindo, masih tetap akan mengacu kepada dasar hukum yang ada. Mengacu pada mandat yang diberikan. Gaikindo melakukan pengumpulan data produksi dan penjualan karena mendapat mandat dari pemerintah melalui KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 79 Tahun 2013,” tutur Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara, saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Kukuh juga menampik kekhawatiran kemungkinan terjadinya kartel atau oligopoli dari industri terutama dalam pengaturan harga produk, yang membuat konsumen dirugikan. “Tidak ada (kartel). Data ini bukan data rahasia,” ucapnya menegaskan.

Bahkan, lanjutnya, data-data yang dihimpun Gaikindo ini justeru dijadikan acuan oleh sejumlah instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta. Mulai dari Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu indikator perkebangan ekonomi, kantor pajak, hingga pemerintah daerah.

Baca juga: Gaikindo Ingatkan Bahaya Carbon Tax

Ilustrasi, motor yang dipajang di sebuah pameran – dok.Motovaganza.com

“(Bahkan) Pemerintah Provinsi, disamping (meminta) data juga masih datang untuk berkonsultasi. Karena (data ini) penting untuk membuat kebijakan di daerah masing-masing,” imbuh Kukuh.

Sikap APM
Sementara itu, PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) yang merupakan salah satu anggota Gaikindo tidak berkeberatan untuk menyetor data ke organisasi industri tersebut. Begitu pun sebaliknya, jika data itu harus disetor ke pemerintah.

“Kami belum mengetahui secara resmi soal kebijakan ini (dari KPPU). Tetapi, soal ini (pengumpulan data) bukan isu yang besar karena di India pun ada SIAM (Society of Indian Automobile Manufatures) juga meminta data seperti itu. Jadi tidak masalah, untuk memberi informasi ke publik,” kata  Presiden Direktur TMDI, Biswadev Sengupta.

Pernyataan serupa diungkapkan kolega Motoris di lingkungan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Menurutnya, selama ini tidak ada keberatan dari para APM.

“Karena, memang data seperti itu bukan data rahasia. Malah, justru memiliki dampak positif bagi berbagai kalangan,” ujarnya kepada Motoris, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Panas, Gaikindo Juga Ingin Jokowi Buka GIIAS 2018

Sedangkan Komisioner sekaligus Juru Bicara KPPU, Guntur Syahputra Saragih, meminta agar diskusi soal wacaa itu tidak terus menggelinding di ruang publik. Dia berharap pihak-pihak yang berkeberatan untuk mendiskusikannya secara langsung dengan pihaknya.

“Sebaiknya ini tidak sahut menyahut di publik, tetapi datang ke kami untuk mendiskusikan itu. Kami terbuka,” ucapnya, Jumat (13/7/2018).

Guntur juga menegaskan apa yang dilakukan KPPU memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Jadi bukan mengada-ada,” kata Guntur. (Ara)

FOLLOW IG @MotorisIndonesia, buat grafis otomotif terkini lainnya. Januari-Juni Ritel Jagoan Daihatsu Bertumbangan.

CATEGORIES
TAGS
Share This