Indonesia Mau Lepas Label Produsen Mobil Murah

Indonesia Mau Lepas Label Produsen Mobil Murah

Jakarta, Motoris – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto Maret lalu menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permerin)  Nomor 5 Tahun 2018 tentang kewajiban Agen Pemegang Merek (APM) dan distributor mobil untuk melakukan manufaktur mobil – termasuk mobil mewah menengah ke atas – di dalam negeri. Aturan ini salah satunya skema perakitan dengan status Incompletely Knocked Down (IKD).

Kebijakan ini diyakini bisa memperkuat industri otomotif nasional agar tidak hanya dijejali prinsipal dengan model-model murah saja. Lantaran itulah, pabrikan diminta mulai merakit model kategori mewah dan terkandung teknologi canggih, sehingga mestimulasi industri pendukung di sekelilingnya.

“Salah satu alasan penting yang mendasari kebijakan ini adalah, bagaimana memperkuat dan memperbesar industri otomotif nasional di skup regional, atau bahkan nantinya global. Karena dengan Permenperin Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Permenperin 34 Tahun 2017 itu, kita nantinya bisa menjadi basis produksi. Bukan hanya (mobil) segmen bawah tetapi juga menengah ke atas,” papar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (ILMATAP)  Kemenperin, Putu Juli Ardika, saat ditemui di sela acara diskusi tentang Mobil Listrik di Indonesia, di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Baca juga: Industri Komponen Yakin Tak Punah di Era Mobil Listrik

Ilustrasi proses perakitan Honda Odyssey – dok.Business Alamaba

Nilai tambah lain yang diperoleh dari kebijakan itu, lanjut Putu, adalah pemanfaatan komponen buatan industri lokal juga akan terserap. Sebab, di kebijakan tersebut juga ada dorongan agar dilakukan peningkatan tingkat kandungan lokal.

Bahkan, dengan kebijakan seperti itu pula maka harga mobil – terutama segmen menengah ke atas – juga akan semakin terjangkau. “Sebab, sebagai insentif kami mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar ada potongan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah). Soal besarannya bervariasi, tergantung bagian mana yang akan diimpor dulu dan mana yang dilokalkan. Intinya semakin banyak bagian (yang dilokalkan) maka potongan PPnBM yang didapat juga semakin besar ,” kata dia menjelaskan.

Pasar membesar

Kepala Sub Direktorat ILMATAP Kemenperin, Togu Sihombing, menyebut dengan proses perakitan lokal itu maka bukan hanya masyarakat saja yang diuntungkan tetapi juga industri. Masyarakat mendapat manfaat harga mobil segmen menengah ke atas harga akan lebih terjangkau.

“Masyarakat mendapatkan banyak pilihan dengan harga terjangkau. Ujungnya, permintaan akan bertambah. Kalau permintaan bertambah, maka volume industri juga akan meningkat,” ucapnya kepada Motoris.

Baca juga: Daihatsu Terlalu Demen Jualan Aksesori

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara  setali tiga uang dengan Togu. Menurutnya, dengan aturan itu maka diharapkan semakin banyak prinsipal merek kendaraan yang menggunakan Indonesia sebagai tempat atau basis produksi, baik untuk pasar domesik maupun ekspor.

Sejalan dengan itu, kata Kukuh, industri komponen Indonesia juga ikut menjadi bagian dari global supply chain atau menjadi bagian dari mata rantai pasokan komponen otomotif global.

Proses perakitan Mercedes-Benz E-Class di Indonesia – dok.Republika

“Jadi manfaatnya sangat besar baik bagi negara maupun masyarakat. Kalau industri berkembang maka roda perekonomian juga akan bergerak lebih cepat. Pada sisi lain, kalau produknya dibuat atau dirakit di dalam negeri, maka harganya juga lebih terjangkau. Artinya, masyarakat juga diuntungkan,” kata dia saat dikonfirmasi Motoris, Kamis (19/7/2018).

Data Gaikindo menyebut hingga Mei lalu jumlah mobil yang diimpor secara utuh (CBU) mencapai 41.293 unit. Jumlah ini naik 5,83% dibanding periode sama tahun 2017 yang sebanyak 39.017 unit. Pada saat yag sama impor mobil secara terurai atau CKD sebanyak 90.962 unit atau meningkat 7,87%. (Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This