SNI Wajib Pelumas Disebut Bikin Persaingan Tak Sehat

SNI Wajib Pelumas Disebut Bikin Persaingan Tak Sehat
Ilustrasi pelumas - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Aturan tentang standar SNI Wajib Pelumas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25/2018 telah diundangkan sejak 10 September lalu baru berlaku setahun mendatang. Sejumlah pelaku usaha di pasar oli itu memberi tanggapan yang beragam.

Salah satu hal yang dikuatirkan importir dan distributor pelumas dari uar negeri adalah kemungkinan membengkaknya biaya pengujian terhadap pelumas-pelumas asal impor itu. Walhasil, selain memberatkan mereka juga bisa berujung melambungnya harga jual.

“Tentu ini akan memberatkan kami, jika ada instansi baru yang menangani standarisasi tersebut.Sehingga penambahan biaya juga akan terjadi. Memang, samai saat ini saya sendiri belum tahu apa saja syarat yang berubah atau bertambah,” tutur Area Manager PT Kyu Partners Indonesia, distributor pelumas asal Kuwait Q8 Oil, Agus Andreas, kepada Motoris, di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Padahal, lanjut Agus, dilihat dari sisi kualitas produk pelumas yang dipasarkannya sudah terjamin. Sebab, pabrikan pembuatnya yakni Kuwait Petroleum International Lubricants (KPIL), telah mengacu standar kualitas internasional.

“Bahkan di internal mereka sendiri sudah ada standar yang tinggi. Dan kualitas yang ada di Indonesia sama persis dengan yang dipasarkan di Amerika maupun Eropa,” ungkapnya.

Ilustrasi, salah satu produk Lubricants Engineer untuk kendaraan penumpang – dok.Motoris

Senada dengan Agus, Marketing Manager Retail, PT Timurraya Kurnia Manunggal (TKM) – distributor pelumas asal Amerika Serikat Lubricants Engineer (LE) dan oli buatan lokal Deltalube – Natalyus Purnomoadi juga mengaku masih mengkaji kebijakan baru itu.

“Kami masih wait and see,” ucapnya saat dihubungi Motoris, Rabu (26/9/2018).

Dia menyebut sejatinya pelumas yang dipasarkan oleh TKM telah menggunakan standar yang tinggi. Bahkan untuk oli mereka Deltalube yang berbahan dasar dari Amerika Serikat telah mengacu pada standar Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) di Lemigas.

Sehingga, jika harus dilakukan uji lagi untuk standar SNI dengan syarat dan prosedur yang berbeda, TKM masih akan melihatnya.
“Oli kan standarnya sama. Yang dijadikan standar bukankan sama?, ada API Service, viscositas, fire poin, pour poin, dan sebagainya,” kata dia.

Persaingan tak sehat
Sementara itu, kolega Motoris yang juga anggota Perhimpunan Distributor, Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi) menyebut beleid anyar itu justeru akan membuat persaingan tak sehat. Pasalnya, ketentuan standar SNI itu sejatinya cara untuk menghadang produk impor.

“Karena produk impor selama ini terbukti kualitasnya bagus, harganya bersaing. Justeru dengan hadirnya berbagai produk dari impor itu, produsen lokal juga berlomba melakukan pengembangan, sehingga kualitasnya bagus, kemasannya bagus, jaringan distribusinya berkembang, agar harga bersaing. Lho kok sekarang mau dikembalikan lagi ke era enggak bagus, Enggak habis pikir ini,” ungkapnya saat dihubungi, Kamis (27/9/2018).

Padahal, lanjut sang kolega, sejatinya ceruk pasar pelumas di Tanah Air masih cukup besar. Dia menyebut, data di Keenperin menunjukan kebutuhan pelumas di Indonesia saat ini saban tahunnya 1,14 – 1,20 juta kilo liter. Sedangkan samai saat ini kebutuhan itu dipenuhi produsen lokal sebanyak 858.360 kilo liter, dan 285.959 kilo liter dari impor.

Model sedang memamerkan salah satu varian pelumas LE – dok.Motoris

“Yang saya dengar, kebijakan SNI Wajib Pelumas ini salah satunya bertujuan untuk melindungi produsen lokal tertentu. Tetapi, cara ini kan enggak tepat. Persaingan tidak sehat, dan konsumen akan sulit mendapat pelumas berkualitas dengan harga terjangkau,” imbuhnya.

Setahun lagi
Sebelumnya, Direktur Kimia Hilir Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan, Permen 25/2018 telah diundangkan pada 10 September setelah ditetapkan pada 5 September. Selanjutnya, beleid anyar itu akan berlaku 12 bulan setelah diundangkan.

“Sambil menunggu SNI wajib tersebut efektif berlaku. Kami siapkan standard operating procedure (SOP) pengawasan pelumas SNI. Kita sudah siapkan laboratorium fisika kimia. Nantinya LSpro yang melayani sertifikasi. Ini laboratorium uji yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional,” paparya saat dikonfirmasi, Selasa (25/9/2018) lalu.

Menurutnya, standar ini diberlakukan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah dalam memberi jaminan kualitas produk pelumas kepada masyarakat. Terlebih, lanjutnya, saat ini pasar pelumas di dalam negeri sudah banyak disesaki produk-produk impor. (Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This