Pajak Avanza Cs Bakal Lebih Mahal dari Sedan Eropa

Pajak Avanza Cs Bakal Lebih Mahal dari Sedan Eropa
Toyota Avanza Veloz masih menjadi daya pikat booth Toyota di GIIAS 2018 - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030. Seluruh instrumen kebijakan untuk mencapai itu, seperti penerapan pajak karbon mobil ditargetkan selesai pada 2020.

Dengan pajak karbon, tarif pajak mobil tidak lagi ditentukan berdasarkan kapasitas mesin, jenis, dan sistem penggerak, melainkan merujuk pada emisi karbondioksida (CO2) yang dikeluarkan mobil. Semakin rendah emisi karbon, tarif pajak rendah. Sebaliknya, jika emisi karbon tinggi, tarif pajak juga tinggi.

Dengan skema itu, pajak Toyota Avanza dan sebangsanya bisa lebih mahal dari sedan Eropa. Alasannya, kita tahu, emisi karbon mobil Eropa lebih bagus dari buatan Jepang yang dijual di Indonesia.

Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera mengatakan, saat ini, pemerintah melakukan kajian dan berhati-hati dalam merilis kebijakan pajak karbon. Tujuannya agar kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah.

Selain itu, dia menuturkan, pemerintah tidak ingin mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan satu atau dua kelompok dan merugikan pihak lagi. Sebab, hal ini akan menganggung persaingan usaha.

Baca juga: Nasib Pikap Suzuki Futura di Ujung Tanduk

Daihatsu Xenia langsung tergilas Mitsubishi Xpander di segmen LMPV. – dok.ADM

“Jadi, semua kebijakan yang menunjang komitmen penurunan emisi itu selesai pada 2020, harapannya seperti itu. Kami memang hati-hati, tetapi semangatnya mengakselerasi semua kebijakan yang lebih ramah lingkungan,” kata Dida seperti dilansir Investor Daily, belum lama ini.

Dia mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 tahun 2017 tentang Ekonomi Lingkungan, pemerintah mempunya waktu tujuh tahun atau sampai 2024 dalam menyiapkan instrumen kebijakan. Tetapi, pihaknya ingin bekerja lebih cepat dari target itu. Alasannya, impelementasi Paris Agreement mulai berlaku per 1 Januari 2021.

“Saya rasa kita bisa, karena perangkat undang-undang sudah ada. Pemerintah daerah sudah mulai membahas ini,” ucap Dida.

Terkait pajak karbon untuk kendaraan bermotor, dia mengatakan, ada tiga opsi yang sedang dikaji. Pertama, pemberian pajak karbon ke kendaraan bermotor. Kalau emisi karbonnya rendah, mobil dapat insentif. Contoh mobil beremisi rendah seperti mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) dan mobil rendah emisi karbon (low carbon emission vehicle/LCEV), yang tengah digodok pemerintah.

Baca juga: Euro 4 Sudah Berlaku, BBM Pertamina Masih Terbatas

Ilustrasi, polusi udara karena emisi karbon kendaraan bermotor – dok.istimewa

Kedua, kata dia, mengikuti langkah negara lain, seperti Chile dan Meksiko, yang mengenakan pajak pada bahan bakar. Jadi, pajak akan dikenakan pada harga bahan bakar. Namun, dia mengakui opsi ini cukup sensitif. Adapun opsi yang ketiga adalah dikenakan ketika memperpanjang STNK.

“Jadi perpanjangan STNK dilakukan melalui uji emisi. Tetapi, ini cukup tricky, karena bisa jadi pas diuji, bahan bakar mobil diisi yang bagus biar lolos. Jadi, ada kelebihan dan kekurangannya. Ketiga opsi ini sedang kami bahas,” terang dia.

Dia menegaskan, industri otomotif tidak perlu khawatir dengan pajak karbon. Sebab, hal ini tidak terlalu berdampak atau menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pasar Turun

Manajer Kompartemen Transportasi, Lingkungan, dan Insfrastruktur Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Pradipto Sugondo mengatakan, Gaikindo sudah melakukan simulasi bila pajak karbon berlaku. Tahap awal, pasar mobil akan turun 2,9% dan pendapatan pemerintah naik 17%. Alasannya, masih banyak mobil yang emisi karbonnya tinggi. Selanjutnya, emisi CO2 akan turun 1,7% untuk mobil baru pada 2030.

Gaikindo, kata Pradipto, mendukung pengenaan pajak karbon, karena tren kendaraan rendah emisi tidak bisa dihindari. “Prediksi para ahli dunia, ke depan, bahan bakar fosil ini habis dan sebagai gantinya adalah bahan bakar yang sifatnya lebih bersih hidrogen. Ini merupakan keniscayaan untuk menjaga agar suhu dunia tidak meningkat dengan adanya gas rumah kaca. Itu menjadi urusan kita semua,” ucap Pradipto.

Ilustrasi, mobil baru di pameran IIMS – dok.Indonesiamotorshow.com

Pradipta mengatakan, untuk pengenaan pajak karbon, perlu memperhatikan dua hal, yaitu pendapatan pemerintah dan konsumen. Pemerintah memerlukan pendapatan dari pajak tersebut dan jangan sampai ketika berlaku malah membuat pendapatan pajak malah turun.

Soal konsumen, dia menyatakan, ini penting, karena mereka adalah kunci sukses tidaknya kendaraan rendah emisi di pasaran. “Jadi, konsumen itu harus kita pertahankan agar tidak terjadi penurunan sales, jika tiba-tiba harga mobil melonjak tajam. Kalau penjualan turun, industri juga turun, akan terjadi PHK dan pendalaman industri tidak terjadi. Itu juga perlu dipertimbangkan,” kata dia. (Gbr)

FOLLOW IG @MotorisIndonesia, TWITTER @MotorisID, FB PAGE @MotorisIndonesia, buat info dan grafis otomotif terkini lainnya. “Cara Toyota Indonesia Ngegas Penjualan Rush.”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS