Banyak Bus Tanpa KPS, Pengusaha: Pemerintah Instropeksilah

Banyak Bus Tanpa KPS, Pengusaha: Pemerintah Instropeksilah
Ilustrasi Bus SHD milik PO SAN Putera Sejahtera - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Kalangan pengusaha angkutan bus menanggapi aksi dan pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi soal ramp check bus – diantaranya bus pariwisata – yang tidak laik jalan karena masalah administrasi. Mereka meminta pemerintah untuk instripeksi dalam proses pelayanan perizinan.

“Komentar dan tanggapan kami tidak berpanjang-panjang. Instropeksi dulu, beresin proses pelayanannya. Temuan (ada bus yang tidak layak jalan karena tak memenuhi administrasi salah satunya tidak memiliki Kartu Pengawasan atau KPS) itu sebenarnya sudah jadi jawaban, banyak bus yang KPS-nya belum ada atau belum jadi,” tutur Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan, kepada Motoris, di Jakarta, Sabtu (29/12/2018).

Dia menyebut, banyak sekali perusahaan otobus – termasuk yang melayani jasa angkutan pariwisata – yang harus mondar-mandir untuk mengurus KPS. Bahkan waktu yang dubutuhkan berbulan-bulan dan belum tentu rampung.

“Contohnya, perusahaan saya PO SAN (Siliwangi Antar Nusa), sudah delapan bulan bus kami operasi, tetapi KPS belum jadi-jadi juga. Padahal, telah diurus,” kata pria yang juga Direktur Utama PO SAN itu.

Ilustrasi, armada Bus pariwisata milik PO Scorpion Holidays- dok.Istimewa

Akar penyebab masalah ini, lanjut Lesani, karena sistem layanan online antara Direktorat Angkutan dan Multimoda (AMM) Direkrorat Jenderal Perhubungan Darat Keenhub dengan di lapangan belum sinkron. Fakta seperti itu, lanjut dia, sepertinya sudah diketahui AMM, namun hingga kini belum ada penyelesaian.

“Jadinya, kalau mau mencari penyebabnya seperti bicara mana duluan antara telur dengan ayam. Jadinya, kalau bicara (Menhub Budi KS) soal kelayakan bus karena masalah administrasi belum dipenuhi, itu justeru blunder,” ucap Lesani.

Kelangsungan bisnis
Pernyataan senada diungkapkan, salah seorang bos perusahaan otobus yang berkantor di Yogyakarta, yang namanya hanya disebut dengan Rudi saja. Menurutnya, ada satu lagi mengapa PO Bus juga nekad beroperasi meski KPS belum jadi, karena angsuran kredit harus tetap dibayar meski bus belum dioperasikan.

“Lha kalau bus nganggur bagaimana bisa mengangsur. Kami juga tidak ingin melanggar aturan, dan kami juga tidak ingin merugi berkali-kali karena gara-gara masalah administrasi yang di luar kewenanangan kami. Intinya, jangan mematikan sektor usaha,” kata dia saat dihubungi, Sabtu (29/12/2018).

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi melakukan sidak ramp check bus pariwisata di Taman Wisata Balekambang, Jawa Tengah, Jumat (28/12/2018).

“Telah dilakukan ramp check bus di Borobudur di 39 kendaraan bus. Terdapat 25 kendaraan laik jalan dan 14 tidak laik jalan,” kata Budi, Jumat (28/12/2018).

Ilustrasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (berbaju putih, kiri)- dok.Kompas.com

Menurut Budi 14 bus tersebut sebagian besar tidak laik jalan karena pelanggaran administrasi perizinan yakni tak mengantongi kartu pengawasan.

“Kami lihat banyak bus pariwisata yang perizinan-nya belum lengkap seharusnya tidak boleh dan habis masa uji, otomatis tidak laik jalan. Ada juga yang perizinan sudah diurus tapi belum turun,” kata mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura I itu. (Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This