Kurangi Emisi Mobil Pakai PPnBM Justeru Salah Kaprah

Kurangi Emisi Mobil Pakai PPnBM Justeru Salah Kaprah
Ilustrasi, polusi udara karena emisi karbon kendaraan bermotor - dok.istimewa

Jakarta, Motoris – Sejumlah kalangan menilai rencana penerapan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) berdasar emisi gas buang mobil dengan tujuan mengurangi emisi yang berdampak buruk ke lingkungan mulai tahun 2021 nanti sebagai langkah yang tak tepat. Bahkan, dasar alasan dari penerapan kebijakan tersebut dinilai sebagai cara berpikir yang salah kaprah.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin, besaran tingkat emisi sebagai dasar acuan penetapan PPnBM tidak akan memberikan efek “paksaan” kepada industri untuk memproduksi mobil yang benar-benar ramah lingkungan.

Begitu pun sebaliknya, dengan acuan seperti itu maka harga mobil yang beremisi rendah tidak serta merta, harga jual mobil tersebut akan lebih murah. Pasalnya, kata Ahmad, untuk membuat mobil dengan tingkat emisi yang beremisi lebih rendah tentu dibutuhkan teknologi dan part-part yang berbeda dengan yang ada saat ini.

“Tentu ini akan membutuhkan investasi. Artinya, tarif PPnBM untuk mobil beremisi rendah tidak berkorelasi secara positif terhadap harga,” ungkap pria yang akrab disapa Puput tersebut kepada Motoris, Kamis (14/3/2019).

Ilustrasi proses produksi mobil di Indonesia – dok.Motors.mega.au

Dengan dasar hubungan sebab akibat antara investasi dengan harga jual mobil itulah, tentu kalangan industri akan berpikir bagaimana menempuh jalan tegah, yakni tetap terkena PPnBM meski dengan besaran tarif yang menengah. Namun, tingkat emisi masih tetap tinggi.

“Artinya, pendapatan negara juga berkurang dan polusi dari emisi gas buang tetap terjadi,” ungkap Puput.

Cukai lebih tepat
Sejatinya, lanjut dia, KPBB telah membuat rekomendasi cukai emisi karbon (CO2) pada 2007/2008 dan disempurnakan pada tahun 2013. Penerapan cukai dinilai lebih pas, karena akan “memaksa” pabrikan untuk membuat mobil yang ramah lingkungan atau beremisi karbon rendah.

Melalui aturan itu ditetapkan standar emisi karbon, yakni 118 gram/kilometer (g/km). Jika sebuah mobil memiliki emisi karbon lebih dari itu maka selisihnya – dari standar yang ditetapkan – akan dikalikan dengan besaran biaya pemulihan lingkungan akibat pulusi karbon, yakni Rp 2,4 juta.

“Sebaliknya, jika mobil mempunyai tingkat emisi gas buang yang lebih rendah, maka akan diberi insentif. Nah, insentif itu diambil dari penalty mobil yang emisinya melebihi standar tadi. Jadi ada subsidi silang antara yang kelebihan dengan yang di bawah standar. Artinya, negara tidak akan mengeluarkan anggaran untuk insentif,” terang Puput.

Pernyataan serupa diungkapkan Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo. Menurutnya, cukai karbon merupakan sarana dan skema yang tepat untuk mengurangi emisi gas buang mobil. Sebab, logika kerja cukai adalah semakin rendah emisi maka tarif yang dikenaka pun lebih rendah. Begitu pula sebaliknya.

Ilustrasi, mobil listrik akan mendapatkan pajak nol persen karena tidak memiliki emisi gas buang – dok.Motoris

“Sehingga, industri mobil juga akan tertarik untuk membuat mobil beremisi rendah. Karena sifat cukai itu adalah mengenadlikan sutau dampak negatif. Sedangkan kalau PPnBM, bertujuan mengatur konsumsi masyarakat atas barang yang masuk kategori mewah,” paparya saat dihubungi Kamis (14/3/2019).

Dengan penerapan cukai itu, lanjut Yustinus, maka negara tetap akan mendapatkan penasukan dari pajak atau PPnBM, tetapi juga bisa mewujudkan kebijakan pengurangan emisi karbon dari kendaraan. Artinya, ada dua keuntungan yang diraih. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This