Rezim PPnBM Salah Kaprah dan “Membunuh” Mobil Listrik

Rezim PPnBM Salah Kaprah dan “Membunuh” Mobil Listrik
Ilustrasi, pengecasan baterai mobil listrik di Cina - dok.Caixingglobal.com

Jakarta, Motoris- Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPPB) kembali bersuara keras terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif Pajak Penjulana Barang Mewah (PPnBM) mobil yang besaran tarifnya didasarkan pada tingkat kemewahan sekaligus menyertakan faktor emisi karbon (carbon tax). Jika beleid itu diterapkan maka tidak akan memberikan insentif memadai terhadap keberadaan mobil listrik.

“Seharusnya, mobil listrik itu diberi insentif yang besar karena tingkat emisi gas buangnya di jalan raya sangat kecil (untuk tidak mengatakan nol persen). Nah, insentif itu diberikan agar harga mobil listrik bisa bersaing, karena skala produksinya masih terbatas, sehingga biaya produksinya jauh lebih mahal ketimbang mobil pembakaran internal,” kata Direktur Eksekutif KPPB, Ahmad Safruddin, saat dihubungi Motoris, Senin (5/8/2019).

Insentif tersebut berupa subsidi harga. Sedangkan, biaya untuk subsidi diambilkan dari penalty atau denda kepada kendaraan yang memiliki tingkat emisi di atas ambang batas atas.

Ilustrasi pengisian baterai mobil listrik di SPLU – dok.Istimewa

Ambang batas emisi, kata pria yang akrab disapa Puput itu, seperti yang ditetapkan di negara-negara lain, adalah 118 gram/kilometer. Sehingga jika sebuah mobil konvensional beremisi 150 gram CO2/kilometer, maka mobil itu telah melebihi 32 gram CO2/kilometer.

“Nah, kelebihan itu kemudian didenda (dikenakan cukai) yang besaranyanya adalah jumlah kelebihan dari ambang batas (32 gram) dikalikan biaya untuk menurunkan tingkat emisi hingga sesuai ambang batas, dimana berdasar empiris darai berbagai negara bernilai Rp 2,25 juta untuk setiap penurunan 1 gramCO2/kilometer,” papar Puput.

Melalui skema tax feebate dan rebate, kemudian besaran denda ini digunakan untuk memberi insentif atau reward kepada kendaraan emisinya di bawah ambang batas. “Termasuk mobil listrik,” ucap Puput.

Sementara, beleid tentang PPnBM tidak memberikan aspek punishment kepada kendaraan yang emisi karbonnya melampui ambang batas. Pasalnya, sebut Puput, selain penetapan tarif carbon tax yang disertakan pada PPnBM, juga hanya berdasar perhitungan kualitatif.

Tetapi juga rancu, mengingat level emisi karbon tidak pernah terkait dengan kemewahan kendaraan. Padahal, semestinya, untuk tarif carbon tax itu dibuat secara terpisah.

Ilustrasi, polusi udara karena emisi karbon kendaraan bermotor – dok.istimewa

“Karena dalam satu model mobil dengan besaran kubikasi mesin yang sama- misalnya 1.500 cc – aspek kemewahannya berbeda tergantung positioning dari mobil bersangkutan di segmen pasar yang dibidik. Yang namanya PPnBM itu yang dipajaki aspek kemewahannya. Jadi kalau hanya mengacu ke tingkat emisi saja, itu misleading namanya,” jelas dia.

Daya tarik
Lebih dari itu, jika PPnBM yang seperti itu diterapkan, maka tidak akan memberi daya tarik kepada kepada kendaraan dengan emisi karbon yang rendah termasuk mobil listrik di mata konsumen. Sehingga, pemasyarakatan mobil listrik pun terhambat. “Bahkan, ini secara prematur bisa mematikan atau membunuh mobil lstrik. Kalau tidak mematikan ya mengaborsi mobil listrik sebelum lahir,” tegas Puput.

Dengan memberi pemajakan yang fair dan proporsional, mobil listrik sebagai bagian dari kendaraan beremisi karbon rendah akan menarik secara harga. Selain itu, masyarakat tetap diberi pilihan yang adil, mulai dari mobil konvensional, hybrid, dan listrik murni.

Yang penting, lanjut Puput, menenuhi standar emisi karbon. Dan sekali pun emisi karbonnya tidak memenuhi standar, tetap diperbolehkan untuk diproduksi dan dijual. Hanya, konsekwensinya, harga kendaraan yang seperti itu akan lebih mahal dan tidak akan diminati pasar.

Ahmad Safrudin (memegang mikrofon) saat memberi penjelasan tentang bahaya polusi udara dari emisi kendaraan bermotor – dok.BeritaJakarta

“Dimana, masing-masing memiliki konsekwensi, yang bermesin konvensional akan terkena pajak tinggi plus pajak-pajak lainnya. Soal pajak yang disebut sebagai cukai carbon seperti itu sudah pernah dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal tahun 2016/2017 lalu. Tapi kenapa enggak muncul? Ini yang jadi misteri,” imbuh Puput. (Mna/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This