RI Lompat ke B50, Ini Tanggapan Pengusaha Bus dan Truk

RI Lompat ke B50, Ini Tanggapan Pengusaha Bus dan Truk
Ilustrasi, armada Bus pariwisata milik PO Scorpion Holidays- dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Presiden RI Joko Widodo meminta agar setelah perluasan penggunaan bahan bakar biodiesel dengan campuran minyak nabati 30% atau B30 dilakukan secara efektif pada Januari 2020, pada akhir tahun tersebut Indonesia sudah melompat ke B50. Menyikapi rencana ini, kalangan pelaku usaha angkutan minta agar pemerintah memastikan kualitas pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan penggunaan bahan bakar B20  selama ini – dan selanjutnya B30 dan B50 – akan menghemat anggaran yang dibelanjakan pemerintah, terutama untuk impor BBM. Alhasil, Indonesia bisa menekan atau bahkan mengelak dari defisit perdagangan.

“Hasil kalkulasinya, jika kita secara konsisten menggunakan B20 ini, maka kita bisa menghemat anggaran sekitar US$ 5,5 miliar setiap tahun. Selanjutnya, saya ingin pada Januari 2020 nanti kita sudah (menggunakan) B30. Dan selanjutnya di akhir tahun 2020, kita loncat ke B50,” tutur Presiden dalam rapat terbatas evaluasi mandatori penggunaan biodiesel, di Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), FX Sutijastoto mengaku kementeriannya tengah menyiapkan roadmap atau peta jalan penggunaan BBM nabati lebih dari 30% atau B50. Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM tengah menyiapkan studi kelayakan (feasibility study) terkait penggunaan biodisel di atas 30%.

Ilustrasi Biodiesel – dok.Istimewa

Menurutnya, uji coba untuk B30 dilakukan hingga September nanti. Jika sesuai rencana, program perluasan mandatory B30 itu diimplementasikan pada Januari 2020.

Tanggapan pengusaha
Menyikapi rencana pemerintah menerapkan mandatory B30 dan lompat ke B50, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menegaskan pelaku usaha angkutan tentu sepakat dengan alasan penerapan BBM B30 dan seterusnya yakni demi pemberdayaan komoditas sawit Indonesia.

“Tetapi yang harus diperhatikan pemerintah adalah apakah BBM tersebut kompatibel dengan teknologi mesin yang terus berkembang hingga ke depan?,” ungkap dia kepada Motoris, Selasa (13/8/2019).

Dia menilai ada kontradiktif dalam kebijakan pemerintah di sektor otomotif terkait dengan bahan bakar maupun isu lingkungan, serta penggunaan bahan bakar biodiesel ini. Pada satu sisi, pemerintah meminta kalangan industri otomotif di Tanah Air untuk mengadopsi teknologi yang sesuai dengan standar Euro 4, dan seterusnya yang lebih tinggi.

Ilustrasi, bus garapan karoseri Tentrem – dok.Motoris

Pada sisi lain, pemerintah juga mendorong agar penggunaan BBM dengan campuran minyak nabati terus digalakan baik B20, B30, dan seterusnya. Tentu, lanjut Lesani, dengan semakin tingginya teknologi yang diadopsi, bahan bakar yang dibutuhkan juga harus sesuai.

“Padahal, setahu saya, di luar (negeri), jenis BBM bio itu (campuran minyak nabati) hanya sampai B7 (dan sesuai dengan teknologi mesin yang ada). Jadi ini agak menggelikan (di Indonesia) antara keinginan dan kebutuhan teknologi,” kata Direktur Utama PO Putera Mulya Sejahtera itu.

Merepotkan
BBM B20 selama ini, kata Lesani, sudah cukup merepotkan kalangan pelaku usaha. Banyak bus-bus yang harus sering berganti filter bahan bakar, karena filter yang dipenuhi gel akibat penggunaan BBM B20. “Kalau kualitas (B20) masih seperti itu, akan tambah banyak lagi bus atau truk yang mogok, minimal harus sering repot mengganti filter,” ucap dia.

Pernyataan Lesani diamini pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Daerah Banten, Syaiful Bachri. Menurutnya, meski tak sampai mogok total hingga mesin rusak, namun awak truk harus sering mengeluarkan ongkos tambahan dalam operasional.

Ilustrasi, truk pengangkut barang di jalan tol – dok.Motoris

“Karena mereka harus sering mengganti filter. Banyak gel di filter, kalau tidak dibersihkan atau filter diganti truk mogok. Artinya, kan jadi repot,” kata dia saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Seperti halnya Lesani, dia menduga kasus seperti itu terjadi karena proses pencampuran minyak nabati dan solar yang kurang sempurna. Oleh karena itu, dia berharap jika program ini berlangsung, proses pencampuran itu harus mendapat perhatian serius agar menghasilkan BBM yang berkualitas. (Fer/Fan/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This