UMK Resmi Naik, Industri Komponen Tercekik

UMK Resmi Naik, Industri Komponen Tercekik
Ilustrasi, produk komponen otomotif - dok.HiClipart

Jakarta, Motoris – Kebijakan Menteri Ketenagakerjaan RI yang mengerek Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pelaksanaannya telah ditetapkan gubernur provinsi yang bersangkutan, membuat pelaku industri komponen menjerit. Pasalnya, meski upah sudah naik berkali tetapi produktivitas dinilai tak beranjak.

“Dalam 10 tahun terakhir, kenaikan upah minimum provinsi sudah tiga kali naik. Sedangkan, produktivitas tidak naik. Artinya, kenaikan upah tidak sebanding dengan produktivitas ya kami sekarang ini tinggal menunggu gulung tikar saja,” ungkap Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hadi Suryadipradja, saat dihubungi Motoris di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Hadi, dengan kebijakan kenaikan UMP itu posisi industri komponen semakin terhimpit. Pasalnya, di saat yang sama penyerapan produk oleh industri otomotif sebagai konsumen pengguna maupun masyarakat di pasar ritel juga lagi menurun.

“Kondisi seperti ini semakin menambah beban berat kami. Sebab, beban sebelumnya sudah berat karena 90% bahan baku masih harus kami impor. Sebab, bahan baku yang tersedia di dalam negeri kualitasnya masih di bawah kebutuhan industri,” ujar dia.

Baca juga: Industri Komponen Ketampol Kondisi APM dan Konsumen

Ilustrasi, pelek mobil – dok.Motoris

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (Pikko). Dia menyebut, industri komponen tak bisa serta mengerek harga jual produk dengan alasan upah pekerja naik.

“Sebab, industri pengguna juga tak akan begitu saja menerima. Mereka (industri manufaktur pembuat kendaraan bermotor) juga menghadapi persoalan yang sama. Mereka juga harus melaksanakan kebijakan pemerintah yang menaikan UMP dan pelaksanaannya ditetapkan oleh pemeritah provinsi,” terang dia.

Terjepit 
Memang, ada opsi untuk merelokasi atau memindahkan pabrik dari Karawang, Jawa Barat – yang saat ini menjadi tempat pabrik merek dan menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia yakni Rp 4,5 juta lebih – ke daerah lain seperti Cirebon atau Tegal. Daerah-daerah itu memiliki UMK sekitar Rp 1,8 jutaan.

“Tetapi, ini juga menimbulkan masalah baru. Karena biaya logistik juga akan meningkat. Ujungnya juga berpengaruh ke harga jual. Jadi, sekarang ini, kami benar-benar terhimpit,” ujarnya saat dihubungi, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Industri Mobil Indonesia Masih Jago Kandang

Ilustrasi, pabrik perakitan mobil – dok.Livemint

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 telah mengerek UMP tahun 2020 sebesar 8,51%. Surat ini diteken 15 Oktober lalu.

Dengan dasar ketentuan itu pula, Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, melalui Surat Edaran Gubernur Jabar No 561/75/Yanbangsos juga menetapkan UMK di Jabar Tahun 2020. Hasilnya, Kabupaten Karawang memiliki UMK tertinggi di Jabar dengan besaran Rp4.594.324,54. (Fer/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This