Aneh, Menperin Minta Zero ODOL Truk Ditinjau Lagi

Aneh, Menperin Minta Zero ODOL Truk Ditinjau Lagi
Ilustrasi truk di jalan raya - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Kementerian Perhubungan berencana menerapkan kebijakan Zero ODOL atau menghilangkan truk-truk over dimensi dan over muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalanan pada tahun 2021 (bahkan dipercepat menjadi tahun 2020). Namun, anehnya Menteri Perindustrian meminta agar tenggat tersebut ditunda atau ditangguhkan dulu, setidaknya menjadi tahun 2023 atau 2025 atau bahkan ditinjau lagi.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui surat bernomor 872/M-IND/12/2019 bertanggal 31 Desember 2019. Dalam surat yang salinannya diperoleh Motoris, Jumat (10/1/2020) itu, ada lima poin yang disampaikan dalam surat tersebut.

Intinya, kendati mendukung pemberlakuan larangan truk ODOL, namun Kementerian Perindustrian meminta agar Menteri Perhubungan mempertimbangkan lagi tenggat tersebut. Pasalnya, logistrik dan distribusi bahan bakau industri nasional sangat tergantung kepada trans[ortasi darat truk. Sedangkan, moda transportasi laut dan kereta api masih belum siap menanggung beban, jika angkutan truk-truk tersebut dialihkan.

“Dampak dari pemberlakuan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2021, cenderung akan menurunkan daya saing nasional, dikarenakan penambahan jumlah angkutan akan memerlukan tambahan waktu dan investasi,” tulis Menperin dalam surat tersebut.

Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Perhubungan bertanggal 31 Desember 2019 – dok.Istimewa

Selain itu, lanjutnya, akan menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar, meningkatkan emisi CO2, dan berpotensi menimbulkan kecelakaan karena banyak jalan yang belum sesuai. Menteri Agus Gumiwang juga mengingatkan soal Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (over load) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (over dimension).

“(Surat Edaran) Yang dimaksudkan sebagai persiapan penerapan kebijakan Zero ODOL secara penuh, kami harap dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan pada industri nasional,” tandas Agus.

Menanggapi surat Menteri Perindustrian ini, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman, mengaku heran. Menurut dia, dalih yang disampaikan Menteri Perindustrian melalui surat tersebut bahwa kebijakan Zero ODOL bakal berdampak pada industri nasional merupakan alasan klasik.

“Ini kacau, enggak sinkron (dengan kebijakan Kemenhub yang berupaya agar kecelakaan dan kemacetan di jalan akibat banyak truk ODOL dicegah, sekalgus menghindarkan kerusakan jalan). Nah, ini (dampak ke industri) yang selalu disuarakan to (oleh industri pengguna jasa angkutan truk), harga (prodik) akan naik dan lain-kain. Ini lagu lama (alasan klasik),” kata dia saat dihubungi Motoris, Jumat (10/1/2020).

Truk bermuatan penuh di jalan tol – dok.Motoris

Ego sektoral
Kyatmaja menilai, apa yang diungkapkan Menteri Perindustrian itu hanya didasari alasan yang melihat persoalan bangsa hanya dari satu aspek saja. “Memang, kita (Kementerian Perindustrian) melihatnya selalu (hanya dari) satu aspek ekonomi saja (kepentingan industri saja). Yang lainnya tidak (dilihat),” ucap CEO perusahaan logistik Lookman Djaja Group itu.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi sepakat dengan Kyatmaja. Menurit dia, apa yang terjadi saat ini merupakan bukti nyata adanya ego sektoral dalam melihat persoalan truk ODOL.

“Ini tidak dilihat sebagai sebagai sebuah persoalan umum yang menyangkut kepentingan bangsa secara menyeluruh. Ini kan persoalan lalu-lintas yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan berlalu-lintas masyarakat. Menyangkut nyawa. Kalau ada temuan bahwa truk-truk over dimension dan over load sangat membahayakan dan berpotensi memicu kecelakaan, sebaiknya dilihat juga. Keselamatan dan kenyamanan, itu hak konsumen juga, yang notabene juga sudah membayar pajak. Itu jangan dinafikan,” kata Tulus saat dihubungi, Jumat (10/1/2020).

Truk yang terlibat dalam kecelakaan di Tol Purbaleunyi, Cipularang, KM 91 arah ke Jakarta, Senin 2 September 2019 – dok.JasaMarga

Senada dengan Tulus, pengamat transportasi nasional, Djoko Setijowarno, menyebut permintaan agar kebijakan Zero ODOL penuh ditangguhkan itu tidak melihat dampak yang terjadi akibat truk ODOL. “Selain faktor keselamatan dan kenyaman berlalu-lintas, ada dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kerugian ekonomi akibat truk ODOL, juga sangat besar,” ungkap dia saat dihubungi, Jumat (10/1/2020).

Keberadaan truk ODOL di jalan – baik di jalan tol maupun non tol – menjadikan laju lalu-lintas tersendat atau bahkan macet. Akibat kemacetan, kerugian ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah. Belum lagi, soal anggaran negara yang harus banyak dibelanjakan demi memperbaiki jalanan rusak akibat truk ODOL yang melintas.

Selain itu, juga potensi terjadinya kecelakaan akibat muatan yang melebihi batas dan sulit dikendalikan lajunya. “Sejumlah kecelakaan yang terjadi di jalan tol akhir-akhir ini, juga ditengarai terkait dengan truk ODOL. Oleh karena itu, fakta-fakta seperti ini juga harus dipertimbangkan,” ucap dia.

Kecelakaan truk yang berujung maut di KM 91 Tol Purbaleunyi ke arah Jakarta, Senin 2 September 2019 – dok.Kompas.com

Baik Djoko maupun Tulus menyarankan agar kesiapan kereta api dan kapal laut sebagai sarana angkutan logistik segera dipercepat, jika tak ingin menambah unit truk sebagai armada angkutan. Sedangkan truk terap menjadi angkutan point to point atau dari titik pemberhentian angkutan logistik tersebut (misalnya stasiun atau pelabuhan) ke tempat akhir terdekat, tujuan barang milik industri.

Kepala Subdirektorat Angkutan Multimoda dan Antarmoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Wahyudi, yang dihubungi Motoris, Jumat (10/1/2020) masih enggan mengomentari surat permintaan Kemenperin itu. “Nanti, baru Senin (13/1/2020) akan dirampimkan (rapat pimpinan) dengan Bapak Menteri Perhubungan,” ujar dia singkat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi, menegaskan akan mempercepat program pemberantasan ODOL yang semula ditargetkan selesai pada tahun 2021 menjadi tahun 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi (memegang mikropon) – dok.hubdat.dephub.go.id

“Sebenarnya ini belum bisa disampaikan, tetapi dengan kejadian ini saya paparkan saja langsung. Saya sudah bicara dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), jadi saya ingin mempercepat menangani masalah ODOL, saya akan dorong agar 2020 Zero ODOl. Ini terutama untuk di jalan tol,” ungkap Budi setelah meninjau dump truck yang kecelakaan dan menabrak 18 mobil di Polres Purwakarta, Selasa (3/9/2019) lalu. (Fer/Mus/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This