Cukai Karbon Mobil Diterapkan? Dinilai Banyak Ngaconya

Cukai Karbon Mobil Diterapkan? Dinilai Banyak Ngaconya
Ilustrasi emisi gas buang - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kini tengah melakukan kajian untuk menerapkan cukai emisi karbon kendaraan – khususnya mobil – demi mereduksi tingkat polusi di Tanah Air. Ada dua skema yang ditawarkan.

Seperti diungkapkan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto di Jakarta, Rabu (12/2/2020) lalu, opsi skema pertamam mengenakan cukai emisi karbon hanya sekali yaitu pada saat kendaraan baru dari diler dibeli oleh konsumen seperti yang dilakukan beberapa negara di dunia. Sedangkan opsi skema kedua mengenakan cukai tersebut saban tahun seperti yang berlaku di negara-negara maju, antara lain di Inggris.

“Nah, mana mazhab yang akan kita pilih?. Itu yang nanti akan kita konsultasikan dengan DPR dan pemangku kepentingan lainnya,” tutur Nirwala.

Menilik konsepnya, pengenaan cukai ini menjadi pengganti Pajak Penjualan Barang atas Barang Mewah (PPnBM) atas kendaraan bermotor. Sehingga, besaran tarifnya pun sama dengan tarif PPnBM yang ada sekarang.

Ilustrasi, kendaraan bermotor yang melintas di wilayah DKI Jakarta yakni di ruas Jalan Sudirman menuju Bundaran HI Jalan Thamrin – dok.Motoris

Menanggapi wacana itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, mempertanyakannya. Terutama jika dipungut saban tahun. Menurut dia, hal itu tidak ada dasar hukumnya.

“Karena,yang namanya bea cukai itu kan memungutnya hanya sekali yatu saat barang (mobil) masuk atau dibeli konsumen. Kalau setiap tahun dipungut, itu bagaimana?,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta, kamis (13/2/2020).

Terlebih, kata dia, Undang-undang (yakni Undang-undang Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemungutan PPnBM) hanya menyatakan bahwa pemungutan pajak itu dilakukan hanya sekali. Mekanisme pemungutan pun dilakukan pada saat pembelian kendaraan baru.

“Jadi itu dasarnya. Sementara, aturan yang ada sekarang, PP Nomor 73/2019 (tentang Perubahan Tarif PPnBM) dan akan berlaku (tahun) 2021 nanti, sudah terkait emisi karbon. Karena di aturan ini tarif PPnBM untuk kendaraan tidak lagi didasarkan pada jenis kendaraanya, tetapi emisi karbon,” papar dia.

Suasana transaksi pengunjung pemesan mobil dengan staf lembaga leasing di IIMS 2019 – dok.Motoris

 

Ngaco
Direktur Komite Pengurangan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan apa yang dilakukan Kemenkeu melalui Ditjen Bea Cukai itu jika dilaksanakan justeru konyol. Pasalnya, antara PPnBM dengan cukai karbon itu dua hal yang berbeda.

“Tujuannya pun berbeda. PPnBM itu terkait dengan kemewahan suatu produk sehingga perlu pemajakan tersendiri. Nah, ngaco-nya, pemerintah mau mengukur kemewahan itu dengan tingkat emisi karbon. Kementerian Keuangan asal saja, masak level karbon diidentikan dengan kemewahan. Level karbon harus dipisah dengan kemewahan kendaraan dalam penerapan pajaknya, karena karbon terkait dengan ekologi (lingkungan),” papar pria yang akrab disapa Puput itu kepada Motoris, Kamis (13/2/2020).

Jika itu terjadi, maka pemerintah akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, target pengurangan kadar emisi karbon demi lingkungan juga tercapai. Kedua, pemasukan ke negara dari sektor pajak (PPnBM) juga akan terganggu.

“(Kalau sekarang yang ada di PP 73/2019) pajak karbon dalam PPnBM itu ngaco, konyol, dan sekadar merah-merah bibir saja.Biar terkesan sudah menerapkan cukai karbon. Padahal, tidak sama sekali. Karena sama sekali tidak berefek ke insentif atau disinsentif fiskal (pajak),” ucap dia.

Ilustrasi kemacetan lalu-lintas – dok.Istimewa

Soal wacana yang bergulir saat ini – dimana salah satunya skema pengenaan dilakukan saban tahun – Puput menilai aneh. Sebab, soal pajak tahunan – sesuai dengan Undang-undang pajak – itu merupakan kewenangan daerah dan masuk dalam bagian Pajak Kendaraan Bermotor.

“Jadi, seharusnya Menteri Keuangan mengurusi kewajiban pokoknya saja. Membuat aturan cukai karbon yang dikenakan sekali yaitu saat pembelian kendaraan. (Kalau sekarang) Menteri Keuangan kelihatan buang badan alias lepas tanggung jawab. Terkesan hanya demi membahagiakan car manufacturer,” tandas Puput. (Mus/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS