Arisan Nyawa Terus Terjadi, Masa Toleransi Truk ODOL Harus Dibatasi

Arisan Nyawa Terus Terjadi, Masa Toleransi Truk ODOL Harus Dibatasi
Truk bermuatan penuh di jalan tol - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Sejumlah kalangan meminta pemerintah agar secara tegas membuat batasan hingga sampai kapan truk Over Dimenssion Over Loading (ODOL) asih ditoleransi berkeliaran di jalanan. Pasalnya, selain merugikan negara karena jalanan cepat rusak, keberadaan truk ODOL juga berpotensi memunculkan bahaya kecelakaan lalu-lintas.

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono misalnya, meminta jika saat ini diputuskan memberikan kesempatan kepada pemilik dan pengguna truk ODOL untuk beroperasi dengan pertimbangan kepentingan industri, namun harus ditegaskan sampai kapan toleransi diberikan.

“Harus segera ditetapkan langkah strategis. Yakni, pemerintah menetapkan tahapan dan penentuan batas akhir toleransi terhadap operasional truk ODOL di jalanan. Dan sejalan dengan itu, sistem biaya distribusi logistik juga harus disusun dan ditetapkan sehingga memberi insentif kepada pengusaha. Jadi memberi solusi jalan tengah,” papar Ateng saat dihuungi di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Penegasan batas toleransi itu diminta karena kasus kecelakaan yang dipicu maupun melibatkan truk bermuatan berlebih itu kerap terjadi. Selain itu, kerugian negara karena harus memperbaiki jalanan rusak juga mencapai puluhan trilun.

Ilustrasi truk di jalan raya – dok.Motoris

“Kalau data-data yang dilansir Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) kan Rp 30-40 triliun untuk perbaikan jalan ini. Jadi, truk ODOL semstinya sudah tidak bisa ditoleransi,” ungkap dia.

Arisan nyawa melayang
Penegasan serupa diungkapkan pengamat transportasi dari Universita Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno. Menurut dia, kebijakan zero ODOL pada tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejatinya tidak boleh ditawar.

“Karena ini fakta. Sebuah fakta tragei, beruapa nyawa telah melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu-lintas yang dipicu maupun melibatkn truk ODOL. Jadi, kalau tetap membiarkan ini terjadi atau mengulur zero ODOL, itu sama halnya membiarkan arisan nyawa melayang di jalan. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kejadian ini?,” papar dia saat dihubungi, Kamis (13/2/2020).

Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan organisasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menyebut, serangkaian kasus kecelakaan yang terjadi dan melibatkan truk selama ini menunjukan adanya human error atau kesalahan manusia serta teknis. Faktor teknis tersebut umunya dipicu oleh muatan kendaraan yang melebihi batas kemampuan atau daya dukung kendaraan.

Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Perhubungan bertanggal 31 Desember 2019 – dok.Istimewa

Seperti halnya Ateng, dia meminta pemerintah segera merumuskan sekaligus menetapkan batas akhir masa toleransi truk ODOL berkeliaran di jalan. Sebelumnya, Kemenub telah menetapkan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2021. Meski begitu, kepentingan sektor industri juga harus diberikan, dengan memberikan insentif agar tak tergoda menggunakan truk ODOL.

Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar kebijakan terus ditunda atau bahkan ditunjau lagi dengan alasan memperhatikan kepentingan industri. Setelah melalui berbagai pertemuan akhirnya disepakati Zero ODOL ditunda menjadi tahun 2022. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This