Zero Truk ODOL Ditunda, Pemerintah Dinilai Abaikan Fakta Sosial

Zero Truk ODOL Ditunda, Pemerintah Dinilai Abaikan Fakta Sosial
Truk bermuatan penuh di jalan tol - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Kementerian Perhubungan secara resmi menyatakan menunda peraturan yang memberantas truk Over Dimenssion Over Loading (ODOL) di jalanan – termasuk di jalan tol – dari semula tahun 2021 menjadi 1 Januari 2023. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengirimkan surat ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang isinya meminta penundaan kebijakan tersebut.

Tak pelak, keputusan tersebut menimbulkan tanggapan yang isinya menyayangkannya. Secara umum, kebijakan itu dinilai tidak mengindahkan atau mengabaikan fakta bahwa keberadaan truk ODOL di jalan tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan berkendara di jalan karena lajunya yang lambat, tetapi juga menjadi potensi ancaman keselamatan di jalan.

“Ya, ini (penundaan aturan zero ODOL) jelas motifnya ekonomi. Padahal, ODOL itu kan (kaitan keberadaannya) kan lebih dari itu (bukan soal ekonomi semata). (Ini) juga menyangkut masalah keselamatan dan lain-lain. Ada dampak sosial (keamanan, keselamatan, dan kenyamanan) selain masalah ekonomi,” tutur Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman kepada Motoris, di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adan. Sebagai sesama pengguna jalan raya, pria yang akrab disapa Sani itu mengaku prihatin dengan keputusan itu.
Menurut dia kebutuhan kelancaran di jalan bukan dalam perjalanan menggunakan kendaraan – termasuk bus – bukan sekadar didasari kebutuhan akan kenyamanan. Tetapi, lanjut dia, juga faktor ekonomi.

Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Perhubungan bertanggal 31 Desember 2019 – dok.Istimewa

Sebab, tak sedikit penumpang bus yang melakukan perjalanan dengan tujuan ekonomi seperti mencari nafkah, melakukan kegiatan transasksi bisnis, dan lain-lain yang bermotif ekonomi. “Jadi, (penundaan ini) menjadi bukti nyata (bahwa sistem kerja) antara departemen (kementerian) di republik ini tidak ada komunikasi yang baik dalam perencanaan. Apalagi, dasar konsep berkerja secara bersama tidak bagus. (dengan penundaan ini, konsep kerja yang ada terlihat) tidak integral dan komprehensif,” kata dia saat dihubungi Motoris, Rabu (26/2/2020).

Direktur Utama PO SAN Putera Sejahtera ini menyebut dalam penundaan pelaksanaan aturan anti truk ODOL itu juga menunjukan bahwa pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terkait ekonomi bisa menuntukan aturan dilanjutkan atau tidak. “Ini jelas sekali kan, kalau yang punya kewenangan (ekonomi) bisa “menjelaskan” bahwa aturan itu jadi basi, dengan cara yang sistematis,” ujar dia.

Ilustrasi truk di jalan raya – dok.Motoris

Kemampuan teknis truk terbatas
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang juga pengajar Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setiowarno menilai keputusan itu bisa menjadi preseden buruk. “Wibawa pemerintah dan khususnya Menteri Perhubungan bisa merosot. Karena kepercayaan masyarakat bisa teredusir (terkikis),” ujar dia saat dihubungi, Selasa (25/2/2020).

Mengutip data, Djoko menyebut, fakta empiris yang terjadi selama ini menunjukan bahwa keberadaan truk di jalan – terutama jalan tol – turut menyumbang terjadinya kasus kecelakaan. “Kasus di tol Cipularang, di Cipali, belum lama ini, ditengarai karena truk ODOL. Tetapi, penundaan sudah terjadi. Cukup sekali ini saja, mudahan-mudahan tidak terjadi lagi,” ucap dia.

Terlebih, secara teknis, lanjut Djoko, truk ODOL berarti melampaui kapasitas angkut yang ditetapkan oleh pabrikan. Termasuk fitur keselamatan khususnya pengeremanan.

Truk yang terlibat dalam kecelakaan di Tol Purbaleunyi, Cipularang, KM 91 arah ke Jakarta, Senin 2 September 2019 – dok.JasaMarga

Pernyataan ini diamini Kurnia Lesani Adnan. Menurut dia kapasitas pengereman kendaraan – terlebih truk dan bus- ada hitung-hitungan teknis secara eksak dan rigid. “Tidak bisa semau-maunya. (apalagi jika muatan truk berlebih dan dimensinya diperbesar) Kalau melebihi kapasitas kemampuan yang ditetapkan, ya wassalam… itu yang harus dicatat. Dengan load yang berlebih, kontur jalan yang curam, attitude pengguna jalan yang jelek dan pengemudi tidak aware akan keselamatan… semua kemungkinan akan bisa terjadi dalam sekejap…..” imbuh dia.

Tetap tak sepakat
Penggiat Masyarakat Peduli Kesemalatan Transportasi Indonesia, Abdil Furqon menyebut dengan mentolerir truk ODOL masih berkeliaran itu, secara tak langsung juga mentolerir pemilik truk menambah dimensi truk atau mengangkut muatan yang melebihi batas kapasitas yang semestinya.

“Perntanyaannya, bagaimana dengan sistem pengereman dan fitur penagaman lainnya. Apakah juga diizinkan untuk dimodifikasi? Berarti pemerintah juga mengizinkan perilaku semua gue pemilik truk yang penting ekonomi jalan. Bagaimana dengan aspek sosial bagi masyarakat, khususnya keamanan dan keselamatan di jalan?,” ungkap dia saat dihubungi Motoris, Rabu (26/2/2020).

Kyatmaja Lookman – dok.Istimewa/pribadi

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (24/2/2020) menyatakan pihaknya secara resmi menunda pemberlakuan aturan zero ODOL Hal itu dilakukan karena pertimbangan ekonomi yang terimbas merebaknya virus Corona. Sedangkan Menteri Perindustrian, mengklaim, kebijakan itu telah disetujui oleh semua asosiasi.

Tetapi Kyatmaja Lookman tegas-tegas menyatakan asosiasinya tidak pernah diajak berembuk oleh Kementerian Perindustrian. “(Kementerian) Perindustrian tak pernah mengundang kita (untuk) bahas ODOL. Asosiasi barang (produsen yang juga pengguna jasa angkutan truk) yang mendukung. Tapi kalau sudah jadi putusan ya bagaimana lagi kan. Kalau dari kami (Aptrindo) tetap kurang sepakat,” tegas dia. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This