KPPU Duga Ada Kartel di Balik Harga BBM, Ini Sikap Pertamina

KPPU Duga Ada Kartel di Balik Harga BBM, Ini Sikap Pertamina
Ilustrasi, pengisian BBM ke sebuah mobil di SPBU Pertamina - dok.Istimewa/Pertamina

Jakarta, Motoris – Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengaku telah menemukan dugaan adanya “permainan” (Kartel) oleh lima pelaku usaha di bidang sektor miyak dan gas (Migas) dalam penentuan harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Alhasil, meski harga minyak dunia terus menurun sejak awal tahun, namun hingga Maret bahkan sampai saat ini harga BBM non subsidi di Tanah Air tak kunjung turun.

“KPPU mulai menyelidiki penetapan harga jual eceran BBM oleh lima pelaku usaha di sektor tersebut. Dugaan ini berawal dari tidak adanya penurunan harga BBM non-subsidi sejak Maret 2020 walau minyak dunia telah mengalami penurunan sejak awal tahun,” tutur Juru Bicara yang juga anggota komisioner KPPU, Guntur S. Saragih, dalam surat resmi di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Guntur menyebut, KPPU sudah mengantongi satu jenis alat bukti sebagai dasar untuk menegakan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh lima pelaku usaha tersebut. Menurut dia, tindakan mereka melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ilustrasi, petugas SPBU Pertamina tengah mengisi BBM jenis Pertamax – dok.Istimewa

Pasal 5 Undang-undang itu, lanjut Guntur, dengan jelas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Sehingga, jika dugaan tersebut benar maka para pelaku usaha yang menjadi terduga jelas-jelas melanggar Undang-undang.

Terlebih, pemerintah melalui Kementeri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementetian ESDM) telah menetapkan formula dasar harga jual eceran BBM, yakni Kepmen ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (Kepmen 62K/2020). Beleid ini semestinya telah berlaku mulai 1 Maret 2020 lalu.

“KPPU menilai kebijakan tersebut mampu mendorong kompetisi dalam penjualan BBM non subsidi, khususnya dengan dihapuskannya marjin minimum dari formula,” kata Guntur.

Juru Bicara yang juga Komisioner KPPU Guntur Syahrial Saragih – dok.Motoris

Pertamina akan menjelaskan
Dengan dasar aturan itu maka setiap perusahaan seharusnya berusaha untuk menyediakan harga sekompetitif mungkin untuk menciptakan pasar yang sehat. Harga yang dipatok semestinya disesuaikan dengan biaya penyimpanan dan distribusi, serta preferensi margin penjualan sendiri masing-masing perusahaan sehingga terjadi variasi harga di pasar.

Hanya, Guntur tak menyebut lima pemain di pasar sektor migas yang diduga “bermain” dalam penetapan harga eceran BBM ini. Begitu pun dengan tindakan selanjutnya dari KPPU atas dugaan kepada mereka, apakah akan segera minta disidangkan atau lainnya.

Sementara itu, Vice President of Corporate Communication at PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman yang dihubungi Motoris,melalui aplikasi pesan elektronik, akan menjelaskan duduk persoalan harga itu. “Kami akan memberikan penjelasan kepada KPPU mengenai hal tersebut dalam waktu dekat,” kata dia, di Jakarta, Minggu (17/5/2020).

Ilustrasi SPBU miik Shell – dok.Global-msi.com

Tetapi, yang pasti, selain Pertamina – saat ini – pelaku usaha di bidang migas yang memasarkan BBM di Tanah Air ada ), PT Vivo Energy Indonesia, Shell Indonesia, PT ExxonMobil Indonesia. Selain itu ada PT Total Oil Indonesia, dan PT AKR Corp Tbk. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS