Penetapan Ganjil-genap Saat PSBB Transisi, Gubernur Anies Diminta Perhatikan Ini

Penetapan Ganjil-genap Saat PSBB Transisi, Gubernur Anies Diminta Perhatikan Ini
Ilustrasi, peringatan tentang kawasan pemberlakuan tilang elektronik di Jakarta bagi pelanggar lalu-lintas termasuk terhadap aturan ganjil-genap- dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Hingga kini kebijakan pembatasan lalu-lintas di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta masih belum kembali diberlakukan karena menunggu hasil evaluasi yang tengah dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Satu catatan yang diberikan masyarakat sebelum kebijakan itu nantinya benar-benar kembali diberlakukan adalah, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di tengah aturan protokol terutama dalam berkendara di saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi menuju era normal.

“Kondisi empiris (riil) yang merupakan konskwensi dari protokol kesehatan dalam penggunaan sarana transportasi adalah, dibatasinya kapasitas maksimal angkut kendaraan atau moda transportasi umum, yang tidak maksimal seperti kapasital maksimal semestinya. Sehingga, akan banyak masyarakat yang memilih kendaraan pribadi – roda empat maupun roda dua – untuk beraktifitas. Artinya, volume kendaraan pribadi akan semakin lebih banyak di jalanan, karena kebutuhan menyikapi protokol tadi,” papar pemerintah kebijakan publik dari Universitas Trisaksi, Trubus Rahadiansyah, saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Terlebih, dalam kondisi yang belum dipastikan virus corona benar-benar telah hengkang dari bumi Indonesia, masih menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Alhasil, banyak yang dilema penggunaan angkutan umum.

Ilustrasi, pengguna kendaraan bermotor yang melintas di wilayah DKI Jakarta yakni di ruas Jalan Sudirman menuju Bundaran HI Jalan Thamrin sebelum masa PSBB- dok.Motoris

Bagi yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu – dengan pelat nomor ganjil dan genap – ketentuan tersebut tak jadi soal. Tetapi tak demikian dengan yang hanya memiliki satu kendaraan. Sedangkan yang tak memiliki kendaraan bakal pasrah, jika tak mampu untuk membeli demi memenuhi tuntutan kondisi.

“Jadi, kalau kemudian ada pembatasan lalu-lintas melalui pemberlakuan pelat nomor ganjil dan genap, ini akan menghimpit masyarakat. Karenanya, kebijakan itu jangan hanya berpatokan bagaimana mengurangi kemacetan saja,” saran Trubus.

Jika pemerintah tetap berketetapan untuk menerapkan aturan ganjil genap, harus memastikan keberadaan sarana angkutan umum itu jumlahnya sangat cukup memadai berikut ongkos yang tidak membebani masyarakat yang sudah mengalami tekanan ekonomi akibar pagebluk corona itu. Selain itu, operasi angkutan juga dijamin telah menetapkan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman untuk menggunakannya.

Dua hal ini harus dipertimbangkan dengan cermat oleh para pembuat keputusan. Sebab, saat ini ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar perekonomian nasional terus bergulir, yakni melalui PSBB transisi menuju era normal kembali membuka keran kegiatan produktifitas masyarakat.

Ilustrasi,, pesepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta sebelum pemberlakukan PSBB – dok.Motoris

Meski begitu, tujuan untuk tetap mengontrol potensi penyebaran virus corona tetap bisa dilakukan secara cermat. Sehingga, kasus adanya korban virus ini kembali terjadi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo yang dihubungi di Jakarta, Senin (22/6/2020) pagi menyatakan, hingga kini belum diputuskan kapan kebijakan pengelolaan lalu-lintas di sejumlah jalan protokol melalui ketentuan ganjil-genap. “Kami masih evaluasi dari berbagai hal, tidak hanya sebatas lalu-lintas dan angkutan jalan. Sehingga, bagaimana nanti diterapkan di masa PSBB transisi seperti ini. Evaluasi sedang berlangsung,” kata dia.

Syafrin menegaskan, hasil evaluasi tersebut nantinya dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Penangangan Covid-19 untuk dijadikan dasar kebijakan terkait lalu-lintas moda trasprtasi di masa PSBB transisi. “Tetapi untuk pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta,” ucap dia.

Ilustrasi penerapan kebijakan pelat nomor ganjil genap – dok.Poskotanews.com

Sementara, Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo yang dihubungi, di Jakarta, Senin (22/6/2020), memastikan hingga kini aturan ganjil-genap belum berlaku. “Masih belum berlaku. Kami ini pelaksana, kalau yang menetapkan pemerintah provinisi DKI Jakarta ya,” kata dia. (Fat/Ril/Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This