Rencana Penghapusan Premium Dinilai Sangat Terlambat

Rencana Penghapusan Premium Dinilai Sangat Terlambat
Ilustrasi SPBU Pertamina - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui memang ada rencana jangka panjang dari untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan digantikan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan internasional, Paris Agreement.Pernyataan itu diungkapkan Arifin saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

“Ke depan memang akan ada penggantian untuk menggunakan energi yang lebih bersih yang dampaknya bisa meringankan beban lingkungan. Negara maju sudah menggunakan standar-standar baru untuk mengurangi emisi, kita akan ada pergantian itu,” papar dia, meski tak memastikan kapan tepatnya, BBM jenis Premium Cs itu dihapuskan.

Sementara, PT Pertamina (Persero) menegaskan  hingga kini tetap akan menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sesuai penugasan pemerintah yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, Menteri ESDM pada tanggal 28 Mei 2018 juga telah menetapkan Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018.

BMW 328i milik Ali Said yang sehari-hari diisi BBM jenis Pertalite setelah mendapatkan TUSS – dok.Istimewa

“Isinya tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali,” papar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman dalam keterangan resmi di Jakarta, yang diterima Motoris, Kamis (18/6/2020) lalu.

Tak penuhi syarat sejak 2005
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin menyebut sejatinya Premium88, Pertalite90, Solar48 dan Solar Dexlite sudah tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan sejak tahun 2005. Pasalnya, sejak tahun itu, Indonesia mewajibkan standard kendaraan bermotor yang mengacu pada Euro2/II Standard.

“Yaitu standard kendaraan bermotor rendah emisi dengan safety level yang lebih baik. Penerapan standard ini mengharuskan prasyarat tersedianya BBM yang antara lain Bensin dengan RON 92 (min), Sulfur 500 ppm (max) dan Lead 0,013 gr/L (max); dan Solar dengan Cetane Number/CN 51 (min), Sulfur 500 ppm (max).” papar pria yang akrab disapa dengan Puput itu kepada Motoris, belum lama ini.

Terlebih, lanjut Puput, pada Oktober 2018, pemerintah memperketat standar emisi kendaraan dengan mewajibkan Euro 4/IV Standard. Ketentuan ini juga berarti mengharuskan ketersediaan Bensin dengan RON 92 (min), Sulfur 50 ppm max) dan Lead 0,005 gr/L (max); dan Solar dengan CN 51 (min), Sulfur 50 ppm (max).

Ilustrasi, petugas SPBU Pertamina tengah mengisi BBM jenis Pertamax – dok.Istimewa

Lantaran itulah, kata dia, Premium88, Pertalite90, Solar48 dan Solar Dexlite adalah BBM yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan kendaraan bermotor sejak tahun 2005 itu. Artinya, rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Solar Cetane 48 yang kini kembali mencuat dinilai sangat terlambat.

Saat ini BBM yang memenuhi syarat adalah bensin yang setara dengan Pertamax dan Pertamax Turbo. “Sementara untuk Solar adalah Solar Perta-Dex dan Perta-Dex HQ (High Quality). Untuk itu, biarpun sangat terlambat, kini saatnya menghapus keempat jenis BBM kotor di atas (Premium88, Pertalite90, Solar48 dan Solar Dexlite),” imbuh Puput. (Fer/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This