Standar Euro 4 Diesel Diundur, Alasan Dinilai Tak Tepat

Standar Euro 4 Diesel Diundur, Alasan Dinilai Tak Tepat
Ilustrasi, polusi udara dari asap kendaraan diesel - dok.The Week

Jakarta, Motoris – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan kebijakan menunda atau mengundur pemberlakuan secara efektif ketentuan satndar Euro 4 kendaraan bermesin diesel dari semula April 2021 menjadi April 2022. Alasannya, karena dampak wabah virus corona (Covid-19) yang mendera dunia termasuk Indonesia menjadikan persiapan prinsipal maupun agen pemegang merek kendaraan terhambat.

“Sudah dinyatakan untuk ditunda. Karena dampak Covid-19 itu menjadikan prinsipal maupun APM tidak maksimal melakukan persiapan kan. Kondisi wabah ini kan bencana, di luar kemampuan kontrol orang, akhirnya pelaksanaan ketentuan itu ditunda,” papar Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Pengunduran waktu pelaksanaan tersebut telah ditetapkan melalui dari Surat Menteri KLHK Nomor S 786/MENLHK-PPKL/SET/PKL.3/5/2020 yang bertanggal 20 Mei 2020. Sementara, sebelumnya pada tahun 2017, Menteri KLHK telah merilis surat bernoor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017.

Surat tersebut berisi tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O atau Standar Emisi Euro 4. Dengan ketentuan itu pula, maka kendaraan bernesin bermotor roda empat atau lebih wajib menggunakan bahan bakar dengan oktan (RON) minimal 91 untuk yang bermesin dengan bahan bakar bensin, sedangkan untuk diesel dengan cetane number (CN) minimal 51.

Ilustrasi, polusi udara karena emisi karbon kendaraan bermotor – dok.istimewa

Untuk kendaraan berbahan bakar bensin ketentuan mulai berlaku pada Oktober 2018. Sedangkan bagi kendaraan diesel April 2021.

Alasan tidak tepat
Menanggapi kebijakan ini Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin menilai alasan penundaan pemberlakuan ketentuan itu tidak tepat. Pasalnya, kata dia, woro-woro dari pemerintah sudah digaungkan sejak lama, dan kemudian ditetapkan sebagai peraturan pada tahun 2017.

“Artinya, sudah tiga tahun ditetapkan melalui surat dari Menteri KLHK. Nah, selama tiga tahun ngapain saja prinsipal dan APM. Bukankah semstinya di rentang waktu yang ada itu digunakan sebagai persiapan, kalau merek benar-benar serius berkomitmen terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah memiliki komitmen dengan Paris Agreement untuk mengurangi tingkat emisi demi mengurangi pemanasan global?,” ungkap pria yang akrab disapa Puput itu saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Ilustrasi, polusi udara di Jakarta – dok.Istimewa via Phys.org

Bahkan, kata Puput, kebijakan penundaan pelaksanaan standar Euro 4 bgi kendaraan diesel itu berpotensi melanggar konstitusi atau Undang-undang (UU). Baik UUD 1945 khususnya pasal 33 khususnya dalam penyediaan BBM yang sesuai standar.

Kemudian, lanjut dia, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahkan, pelanggaran pidana lingkungan yang diatur oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This