Berkali Meleset dari Target, Digitalisasi SPBU Baru 44,8%

Berkali Meleset dari Target, Digitalisasi SPBU Baru 44,8%
Ilustrasi, SPBU Pertamina - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (PBPH Migas) sejak tahun 2018 telah meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakat Umum (SPBU) yang saat ini berjumlah 5.518 unit di seluruh Indonesia. Namun, hingga 30 Juni kemarin ternyata pencapaian proses tersebut baru 44,8%.

Artinya, pencapaian tersebut ternyata meleset dari target. Pasalnya, sebelumnya ditargetkan kelar pada Juni tahun ini. Bahkan, jika dilihat dari sejak awal, melesetnya pebcapain dari target bukan kali ini saja terjadi.

Sebab, sebelumnya proses yang dimulai sejak 31 Agustus 2018 itu dipatok rampung pada Desember tahun itu juga. Namun ternyata meleset alias tak tercapai.

Kemudian, target dibuah menjadi 28 Juni 2019 sudah kelar, Tetapi, lagi-lagi hingga batas waktu tersebut proses belum juga selesai, sehingga batas pun diukur menjadi 31 Desember 2019 meski ternyata tak tepat waktu pula.

Alhasil, batas pun ditetapkan lagi menjadi 30 Juni 2020 ini. Ternyata, hingga tanggal itu tiba, baru 44,8% proses digitalisasi yang terjadi.

Ilustrasi, kantor Pertamina – dok.Istimewa

Padahal, digitalisasi itu bertujuan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penjualab Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium. Sehingga penyalurannya tidak disalahgunakan.

““Status progress Digitalisasi SPBU per 30 Juni 2020 dengan capaian status BAST sebesar 44,8 persen atau sejumlah 2.472 SPBU dari target 5.518 SPBU dan akan kita kejar terus” papar Pjs Senior Vice President Retail Marketing and Sales Pertamina, Yanuar Budi Hartanto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Program ini  merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Bahkan menjadi  tindak lanjut dari Surat Menteri ESDM kepada Menteri BUMN Nomor 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas data penyaluran Jenis BBM tertentu yang merupakan komoditas yang diberikan subsidi sesuai Perpres No. 191 Tahun 2014.

Ilustrasi, dispenser BBM di sebuah SPBU yang menyediakan BBM jenis solar – dok.Motoris

Adapun, sistem penyalurannya perlu menggunakan sistem pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya dititik serah penyalur (ujung nozlle) oleh Badan Usaha pelaksana sebagai dasar perhitunggan penggantian subsidi.

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) per 30 Juni kemarin, dari total SPBU yang ada, baru 2.472 SPBU yang telah terdigitalisasi. Rinciannya, 4.819 SPBU atau 87,33% telah terpasang ATG, 3.060 SPBU atau 55,45% telah terpasang EDC LinkAja. (Fat/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS