Normalisasi Truk ODOL, Diminta Tak Legalkan Biang Kecelakaan dan Perusak Jalan

Normalisasi Truk ODOL, Diminta Tak Legalkan Biang Kecelakaan dan Perusak Jalan
Ilustrasi, truk ODOL - dok.Larson Law Firm PC

Jakarta, Motoris – Aturan larangan truk Over Dimenssion Over Load (ODOL) akan diterapkan secara efektif pada tahun 2023 nanti, seperti yang diminta kalangan pelaku usaha dan disetujui pemerintah. Sementara, bagi pemilik truk yang kendaraannya telah dalam kondisi over dimensi dapat mengajukan pernormalan kondisi melalui pengajuan ke BPTD dan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

“Normalisasi dimaksudkan agar truk over dimensi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan dibuktikan terbitnya SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe). Pedoman normalisasi kendaraan ODOL tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.4294/AJ.510/DRJD/2019,” papar Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dewanto Purnachandra, saat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2020 secara daring di Yogyakarta, Kamis (27/8/2020).

Dewanto mengatakan truk ODOL dapat dinormalisasi melalui mekanisme penindakan atau kesadaran pemilik kendaraan dengan mengajukannya ke BPTD dan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

“Normalisasi dimaksudkan agar truk over dimensi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan dibuktikan terbitnya SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe),” ujarnya.

Ilustrasi truk di jalan raya – dok.Motoris

Kendaraan yang akan dinormalisasi disesuaikan dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) chassis yang telah ditetapkan sesuai dengan tipenya. Kemudian ditetapkan kembali oleh Dirjen Perhubungan Darat berdasarkan SKRB jenis kendaraan tersebut.

Langkah Kemenhub yang akan melakukan normalisasi truk ODOL diminta salah seorang anggota Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) untuk cermat dan berhati-hati. Selain itu konsistem, dan tanpa kompromi terhadap kemungkinan-kemungkinan permintaan dispensasi dari para pelaku ODOL, dengan beragam alasan yang berdalih demi keberlangsungan investasi.

“Kami berharap normalisasi itu bukan berarti melegalkan truk yang overdimensi dari yang tadinya tidak legal menjadi legal dengan formalitas diuji ulang dan diberi surat keterangan sah. Proses nantinya harus transparan, tegas, dan tidak ada tawar-menawar. Karena ODOL telah dinyatakan dilarang, titik. Jangan tawar menawar. Banyak mudharatnya truk ODOL. Dunia bisnis jasa angkutan truk tidak sehat, negara dirugikan, dan keselamatan berkendara masyarakat terancam,” tegas dia saat dihubungi Motoris di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Sebelumnya, dalam keterangan resmi, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, akar persoalan truk ODOL adalah praktik pungutan liar yang berujung membengkaknya baya operasional truk. Akibatnya, para pengusaha truk rela truknya menjadi ODOL karena untuk menutup baya operasional dan meraup untung.

Sebab, lanjut Djoko, jika hal itu tak dilakukan maka tidak akan mendapatkan keuntungan, karena biaya pungli yang ada menggerus pendapatan. “Hasil pengamatan di lapangan menemukan berbagai persoalan keamanan dan pungli yang sangat besar serta menahun tanpa dapat diselesaikan, baik oleh regulator maupun aparat keamanan,” kata dia.

Iustrasi, truk melintas di jalan tol – dok.Motoris

Menurut Djoko, persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya sistem logistik darat di Indonesia.Sebagai contoh pada saat truk akan memuat barang di kawasan industri di Jawa Tengah, mereka dikenakan uang pungli oleh para preman – yang disebut uang koordinasi penanganan barang untuk sekali masuk untuk memuat barang di pabrik melalui pungutan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 per truk.

“Selain uang kutipan di jalan sebesar Rp 500.000 – Rp 750.000. Jadi sekali jalan awak truk harus mengeluarkan uang sekitar Rp 2.250.000,” ujar salah satu Ketua di Masyarakat Transportasi Indonesia ini.

Sementara itu untuk mendapatkan muatan mereka harus mengantre satu hingga tiga hari. Sehingga diperlukan biaya tambahan makan dan lain-lain dari awak truk. “Kalau mau cepat tentu ada biaya tambahan lain lagi sekitar Rp 300.000.” jelas Djoko.
Padahal, akibat truk ODOL faktor keamanan di jalan tol juga sangat berisiko. Kecelakaan yang terjadi tak hanya merenggut nyawa tetapi juga menyebabkan kerugian material.

Ilustrasi, truk angkutan logistik – dok.Motoris

Sebagai contoh di 11 ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga, hingga Mei 2020 ada 272 atau 48% kecelakaan di jalan tol yang disebabkan oleh truk.”Terbanyak adalah patah sumbu roda atau as, kecepatan rendah sehingga ditabrak dari belakang dan rem blong. Ketiga penyebab utama kecelakaan fatal ini sebagai dampak kondisi truk yang ODOL,” papar Djoko.

Belum lagi kerugian yang berupa kerusakkan jalan akibat beban yang tak sanggup disangga oleh jalan. Ujungnya, biata perbaikan jalan yang harus dirogoh negara juga besar. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This