Dilema Pajak Mobil 0%: antara Pemulihan Penjualan dan Beban Berat APBN

Dilema Pajak Mobil 0%: antara Pemulihan Penjualan dan Beban Berat APBN
Ilustrasi, penghitungan pajak mobil - dok.FinancialExpress

Jakarta, Motoris – Usulan Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk merelaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Balik Nama (BBN) menjadi nol persen hingga Desember nanti, terus menggelinding bak bola salju, makin menggelinding makin membesar. Maklum, berbagai tanggapan pun bermunculan baik pro maupun yang kontra.

Bagi yang kontra, alasannya sangat masuk akal. Dengan dihapusnya PPnBM itu tentu bakal berpengaruh ke pendapatan negara dari pajak. Padahal, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang selama ini porsinya signifikan.

Sementara, seperti dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2020) lalu, penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2020 ditargetkan senilai Rp1.254,1 triliun atau turun 23,65% dibanding target di APBN induk (APBN sebelum diubah) yang senilai Rp1.642,6 triliun. Target ini menyusut 5,9% dibanding realisasi tahun lalu yang senilai Rp1.332,1 triliun.

“Untuk penerimaan pajak diprediksi negatif 5,9% karena berbagai hal, termasuk (karena) berbagai stimulus yang kita berikan,” ungkap Sri Mulyani.

Memang, pemerintah tercatat telah mengobral sejumlah fasilitas insentif pajak pada paket stimulus jilid II untuk menangkal dampak virus Corona. Selain itu, juga telah merelaksasi pajak tambahan karena rencana perluasan stimulus kepada pelaku usaha.

Ilustrasi, tampilan belakang Chevrolet Colorado High Country di IIMS 2019 – dok.Motoris

“Ada rencana perluasan penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), yang tidak hanya diberikan pada karyawan industri manufaktur,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Selain itu, menyusunya target penerimaan pajak tahun ini hingga 5,9% juga dikarenakan adanya dampak dari pengurangan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Sehingga, kata dia, kemudian ada usulan lagi agar PPnBM (pajak mobil) direlaksasi jadi 0%, maka penerimaan pajak akan menurun. Rasio pajak akan dikorbankan, bahkan bisa turun menjadi 5-6% di tahun 2020.

“Terlalu banyak memberikan insentif fiskal cukup berbahaya bagi keberlanjutan APBN tahun berikutnya. Kalau tidak dikaji secara serius dampaknya ke berbagai sektor,” papar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, saat dihubungi Motoris, belum lama ini.

Menurut Bhima sudah banyak stimulus fiskal yang digelontorkan oleh pemerintah. Pernyataan senada kembali ditegaskan Mulyani.

Ilustrasi, booth Honda di hajatan IIMS 2019 – dok.Motoris

“Pada dasarnya setiap ide atau usulan baru terkait pemberian insentif untuk menggerakkan ekonomi akan dikaji oleh Kementerian Keuangan. Apalagi saat ini lajunya dihadang pandemi Covid-19. Akan tetapi, kita juga akan kaji lebih dahulu (usulan PPnBM dan BBN 0% yang diusulkan itu). Karena sepertinya insentif untuk program pemulihan ekonomi nasional sudah banyak,” papar dia dalam konferensi pers APBN Kita September yang digelar secara virtual, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Memacu penjualan yang loyo
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kinerja industri otomotif yang sebelumnya sempat mengalami tekanan akibat dampak wabah virus corona (Covid-19), beberapa bulan terkahir mulai menunjukkan perbaikan pada bulan lalu. Kinerja itu, kata dia, akan semakin melesat jika ditambah berbagai insentif, termasuk pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru.

“Kami telah mengusulkan pemberian stimulus fiskal, nonfiskal, dan moneter untuk pelaku industri otomotif di dalam negeri supaya lebih bergairah menjalankan usahanya,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2020) lalu.

Agus yang juga mantan menteri sosial itu menegaskan, insentif itu akan meningkatkan permintaan masyarakat, sehingga kinerja industri otomotif pun segera membaik. Jika itu terjadi maka pemulihan kinerja industri otomotif tersebut juga akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian, Agus G. Kartasasmita melihat-lihat booth peserta IIMS Motobike 2019 – dok.AHM

Agus menyebut pandemi virus Corona langsung berdampak pada perlambatan kinerja industri otomotif di Indonesia. Faktanya, data yang dihimpun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, sepanjang Januari – Agustus lalu, penjualan mobil ke konsumen (ritel) sebanyak 364.043 unit alias masih ambrol 46,4% dibanding penjualan ritel di kurun waktu yang sama tahun 2019, yang sebanyak 679.263 unit.

Sedangkan total penjualan ke diler (wholesales) di rentang waktu yang sama anya 323.507 unit. Artinya, masih ambrol 51,3% dibanding wholesales yang berhasil dibukukan pada delapan bulan pertama 2019 yang sebanyak 664.134 unit.

Kurangi margin keuntungan
Lantas bagaimana menentukan pilihan ini. Apakah stimulus ke sektor otomotif dulu – dengan harapan mampu menggerakan ekonomi – atau seblaiknya, menggenjot penerimaan APBN agar ekonomi secara luas bisa dibiayai dan akhirnya bergerak?

“Memang dilematis. Tetapi kalau kita berpikir strategis, APBN adalah “Jantung” dalam tubuh manusia, yang fungsinya sangat penting. Kalau APBN kita ambruk, ya sudah. Kita akan defisit yang semakin membesar, dari mana harus menurup defisit kalau sumber pendapatan nasional terus berkurang?. Memang bisa saja berdalih sampai Desember, tetapi efeknya cukup besar. Sri Mulyani benar, kita sudah terlalu banyak insentif fiskal, Kita harus ukur seberapa besar daya ungkit relaksasi pajak itu terhadap gerak ekonomi. Ini perlu kajian cermat untuk memastikannya sebelum kebijakan ditetapkan,” ujar pengamat kebijakan publik Charta Publica, Agus Hilmansyah.

Pernyataan serupa ditegaskan Bhima Yudhistira. Dia mewanti-wanti agar pemerintah, khususya menteri keuangan benar-benar cermat menentukan pilihan kebijakan ini.

Ilustrasi mobil di diler – dok.Viking Bond Service

Bahkan, dia menyarankan agar industri dan Agen Pemegang Merek (APM) memangkas harga jual mobil dengan mengurangi margin keuntungan. “Ya, margin keuntungan produsen otomotif tidak boleh terlalu besar juga di saat daya beli masyarakat sedang turun,” kata dia.

Artinya, industri juga harus memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah. Karena ada dua pilihan yang dihadapkan padanya, penjualan mobil menurun atau beban APBN yang semakin berat. (Fat/Sut/Ril/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This