Bakal Merugi, DKI Jakarta Minta Usulan Pajak Mobil 0% Dikaji Lagi

Bakal Merugi, DKI Jakarta Minta Usulan Pajak Mobil 0% Dikaji Lagi
Ilustrasi kredit mobil - dok.BadCredit.org

Jakarta, Motoris – Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta meminta agar usulan relaksasi pajak untuk kendaraan bermotor hingga 0% ditinjau lagi untung dan ruginya. Sebab, komponen perpajakan yang diusulkan itu ada yang berkaitan dengan sumber pendapatan utama daerah yakni Bea Balik Nama (BBN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan lain-lain.

“Sebaiknya, semua kebijakan yang akan diberlakukan dikaji secara cermat untung dan ruginya. Karena perpajakan dan retribusi, bea, itu menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama Covid-19 ini semakin tertekan,” ujar Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut meski usulan pajak 0% itu hanya untuk periode sampai Desember, namun dampaknya bisa cukup besar bagi penerimaan negara dan daerah. “Dampak berupa berkurangnya penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) cukup besar. Dengan pajak 0%, rasio pajak di APBN 2020 bisa turun menjadi 5% – 6%,” ujar dia saat dihubungi belum lama ini.

Ilustrasi, booth Suzuki di GIIAS 2019 – dok.Motoris

Menurut dia, terlalu banyak memberikan insentif fiskal cukup berbahaya bagi keberlanjutan APBN maupun APBD tahun berikutnya.”Kalau tidak dikaji secara serius dampaknya ke berbagai sektor. Begitu juga dengan daerah, terutama daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam dan lebih banyak mengandalkan perpajakan, retribusi, dan bea. Bagi mereka, itu semua sumber utama,” kata Bhima.

Padahal, seperti yang diungkap Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto, wilayah DKI Jakarta selama ini memberi kontribusi sebesar 30%-an dari total penjualan mobil di Tanah Air. Artinya, jika DKI Jakarta berkeberatan atas relaksasi pajak kendaraan – khususnya BBN dan PKB – dimintakan menjadi 0%, itu masuk akal, karena besarnya potensi kehilangan pendapatan yang bakal dirasakannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih akan mempelajari usulan pajak mobil 0% itu. “Pada dasarnya setiap ide atau usulan baru terkait pemberian insentif untuk menggerakkan ekonomi akan dikaji oleh Kementerian Keuangan. Karena sepertinya insentif untuk program pemulihan ekonomi nasional sudah banyak,” papar dia dalam konferensi pers APBN Kita September yang digelar secara virtual, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Ilustrasi calon pelanggan Toyota tengah bertransaksi dengan staf diler – dok.Istimewa

Bahkan saat rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2020) lalu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2020 ditargetkan senilai Rp1.254,1 triliun atau turun 23,65% dibanding target di APBN induk (APBN sebelum diubah) yang senilai Rp1.642,6 triliun. Target ini menyusut 5,9% dibanding realisasi tahun lalu yang senilai Rp1.332,1 triliun.

“Untuk penerimaan pajak diprediksi negatif 5,9% karena berbagai hal, termasuk (karena) berbagai stimulus yang kita berikan,” tandas Sri Mulyani.

Sebelumnya Kementerian Perindustrian mengusulkan relaksasi pajak – termasuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Balik Nama (BBN) – ke Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri hingga besaran tarifnya menjadi 0%. Relaksasi yang dimintakan hingga Desember, untuk menggenjot penjualan dan memantik peningkatan kinerja industri otomotif nasional. (Ril/Die/Sut/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This