Menkeu Tolak Usulan Pajak Mobil 0%, Dinilai Justeru Tepat

Menkeu Tolak Usulan Pajak Mobil 0%, Dinilai Justeru Tepat
Ilustrasi, pajak mobil - dok.Global Fleet

Jakarta, Motoris – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara resmi menyatakan penolakannya atas usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk merelaksasi pajak mobil baru hingga 0% dalam jangka waktu sementara. Menurut dia, dukungan kepada sektor otomotif akan diberikan dalam bentuk insentif yang sudah disediakan pemerintah kepada industri secara keseluruhan.

“Kita tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru seperti yang disampaikan Kementerian Perindustrian dan industri otomotif. Kami tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru 0%,” papar mantan Managing Director Bank Dunia itu dalam konferensi pers virtual APBN Kita, yang digelar di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Kini, lanjut dia, pemerintah akan melakukan evaluasi secara lengkap seluruh insentif yang yang telah diberikan selama ini. “Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita memberikan stimulus fiskal yang bisa dinikmati oleh seluruh dunia usaha yang terdampak. Sehingga kita tidak memberikan insentif di satu sisi, tapi malah memberatkan ekonomi.Jadi jangan sampai memberikan dampak negatif ke yang lain,” tandas dia.

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pada perusahaan dalam bentuk perpajakan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu insentif yang telah diberikan itu adalah pemangkasan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, bahkan tahun 2021 menjadi 20%.

Sri Mulyani Indrawati – dok.Humas Sekretariat Kabinet RI via setkab.go.id

Kebijakan Menkeu yang tak mengabulkan permohonan relaksasi pajak mobil 0% sebagai insentif baru bagi industri otomotif itu disebut tepat oleh ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara. Alasannya, yang menikmati insentif itu adalah pengusaha industri otomotif dan orang-orang yang mempunyai uang atau kalangan atas.

“Karena masyarakat menengah ke bawah, saat ini lebih suka menyimpan uang karena kondisi akibat pandemi seperti sekarang ini. Selain itu, penghapusan atau pembebasan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) akan menggerus penerimaan negara. PPnBM dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) itu porsinya yang terbesar dalam penerimaan negara, kalau dibebaskan penerimaan akan berkurang. Padahal, penerimaan dari pajak merupakan sumber belanja untuk kepentingan masyarakat secara luas,” papar dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Selain itu, pemerintah telah memberikan banyak insentif kepada sektor industri. Padahal, jika terlalu banyak memberikan insentif fiskal justeru berbahaya bagi keberlanjutan APBN tahun berikutnya.

Ilustrasi, suasana di pameran mobil GIIAS 2019 – dok.Motoris

Tahun ini, kata Bhima, target penerimaan susut 5,9% juga dikarenakan adanya dampak dari pengurangan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Sehingga, lanjut Bhima, jika usulan PPnBM atau pajak mobil direlaksasi jadi 0%, maka penerimaan pajak akan menurun lagi. Rasio pajak pun akan dikorbankan, bahkan di tahun 2020 ini bisa turun menjadi 5-6%. (Ril/Sut/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This