Pengusaha Truk Keluhkan Simpang Siur di PP Nomor 5/2012 Saat Uji KIR

Pengusaha Truk Keluhkan Simpang Siur di PP Nomor 5/2012 Saat Uji KIR
Ilustrasi, dump truck - dok.Depositphotos

Jakarta, Motoris – Kalangan pelaku usaha angkutan truk mengeluhkan adanya ketidakpastian di ketentuan tentang dimensi ukuran truk yang terdapat di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2012 pada saat mengajukan uji kelaikan kendaraan atau KIR. Pasalnya, bunyi di pasal 54 dan pasal 55 pada peraturan tersebut memunculkan tafsir yang berbeda di kalangan petugas pelaksana uji KIR.

Seperti diungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, pada pasal 54 ayat 1 huruf (b) di PP itu menyatakan lebar kendaraan bermotor – selain kendaraan bermotor roda dua – tidak boleh melebihi 2,5 meter. Artinya, maksimal lebar (termasuk lebar bak truk) maksimal hanya 2,5 meter.

Sementara, di pasal 55 ayat 3 huruf (d) di PP yang sama secara tegas dinyatakan lebar bak truk muatan terbuka tidak boleh lebih 5 centimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau ban belakang. “Jadi, acuan di pasal ini adalah ban terluar. Jadi, 5 centimeter itu ditoleransi berdasar ukuran dari ban terluar. Sehingga, bisa saja, lebih dari 2,5 meter meskipun hanya berapa millimeter atau centimeter. Jadi, mana yang menjadi acuannya?,” kata Gemilang saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Ilustrasi, salah satu Dump Truck Hino – dok.HMSI

Akibat perbedaan pernyataan acuan ketentuan di dua pasal tersebut, tak sedikit petugas uji KIR yang menolak pengajuan KIR truk yang diajukan pengusaha. Sebab, rata-rata lebar bak truk jenisa dump truck di Tanah Air mencapai 2,6 meter.

“Karena lebar tersebut dianggap menyalahi ketentuan, dan dikategorikan sebagai over dimension. Oleh karena itu, kami berharap Kementeerian Perhubungan turun tangan untuk meluruskan persepsi, sehingga persoalan simpang siur di lapangan ini bias segera diakhiri,” kata Gemilang.

Dia memastikan dengan mempertanyakan masalah itu, bukan berarti pengusaha angkutan truk tak mematuhi kebijakan pemerintah untuk memberantas truk Over Dimenssion Over Loading (ODOL). Meski, pelaksanaan ketentuan berdasar paerturan atau pun Undang-undang yang menjadi acuannya juga harus dipastikan terlebih dahulu.

Ilustrasi, Dump Truck Tata Prima 2528.K 6×4 – dok.Istimewa

“Kami sangat mendukung kebijakan memberantas trul ODOL. Kami juga taat terhadap peraturan, tetapi yang kami inginkan adalah kepastian aturan itu (di PP Nomor 5 Tahun 2012). Karena kalau truk banyak yang tidak beroperasi, dampaknya bias ke roda perekonomian,” imbuh Gemilang. (Die/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This