Relaksasi PPnBM Mobil Diyakini Tak akan Efektif, Ini Alasannya

Relaksasi PPnBM Mobil Diyakini Tak akan Efektif, Ini Alasannya
Ilustrasi, Honda Accord di gelaran GIIAS 2019 lalu - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Menjelang tutup tahun 2020, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang kembali menggelindingkan topik perbincangan hangat di publik Indonesia, dengan menyebut telah kembali mengusulkan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil. Bahkan, politisi Partai Golkar ini mengklaim usulan itu telah disetujui Presiden Joko Widodo namun belum mendapatkan persetujuan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Untuk (relaksasi) PPnBM ini sudah mengusulkannya, dan saya sudah laporkan ke Presiden, dan secara prinsip beliau setuju. Tetapi Kementerian Keuangan masih dalam proses hitung-menghitung. Ini wajar saja, karena mereka (Kemenkeu) kan bendahara negara yang tentu mereka punya penilaian sendiri, posisi sendiri dalam hal ini,” tutur Agus dalam konferensi pers akhir tahun 2020 dan Outlook Industri 2021, yang digelar di Jakarta, Senin (28/12/2020) lalu.

Dengan relaksasi pajak itu diharapkan penjualan mobil di Tanah Air juga terkerek, dan pada akhirnya industri pendukung otomotif baik di hulu maupun hilir juga ikut bergerak. Maklum, seperti terungkap dalam data yang dihimpun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Januari-November tahun ini penjualan mobil ke diler (wholesales) rontok hingga 49,8% menjadi 474.910 unit, dan penjualan ke konsumen (ritel) ambrol 46% menjadi 509.788 unit.

Ilustrasi, DFSK Glory i-Auto di GIIAS 2019 – dok.Motoris

Lantas akankah kebijakan relaksasi pajak itu benar-benar mampu memacu laju penjualan mobil di Tanah Air? “Belum tentu. Karena dengan pajak yang lebih rendah atau PPnBM 0% pun, tidak serta merta orang akan berduyun-duyun membeli. Karena selain aspek kebutuhan juga tidak tinggi di tengah pandemi. Mobilitas masyarakat masih terbatas,” ujar peneliti senior Eternity Marketing Research Specialist, Eko Wahyu Utomo, saat dihubungi Motoris di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Selain itu, faktor daya beli yang saat ini masih menurun juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Menurut Eko, masyarakat masih akan menghitung ulang kemampuan membayar angsuran kredit mobil yang mereka beli.

“Karena faktanya, sekitar 70% lebih pembelian mobil di kita (Indonesia) dilakukan melalui cara kredit. Sehingga, di tengah dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa ini, akan terlalu riskan jika memaksakan diri membeli barang non kebutuhan primer secara kredit. Bukan hanya bagi konsumen saja, tetapi juga lembaga pembiayaan,” ujar dia.

Ilustrasi, Toyota All New Rush. – dok.Motoris

Kontraproduktif
Pernyataan serupa diungkapkan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara. Menurut dia, hingga saat ini tingkat mobilitas masyarakat masih terbatas. Terlebih kabar ditemukannya varian baru virus corona yang merebak di berbagai negara, juga berpengaruh.

“Sehingga, urgensi kebutuhan mobil untuk melakukan mobilitas di masyarakat juga tidak tinggi. Artinya, apakah relaksasi pajak akan efektif menjadikan penjualan mobil meningkat? Rasanya tidak akan efektif,” kata dia saat dihubungi Motoris di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Bhima – seperti halnya Eko – juga menyodorkan aspek daya beli sebagai pertimbangan masyarakat, selain tingkat kebutuhan sarana transportasi berupa mobil untuk bermobilitas masyarakat. Terkait dengan daya beli ini, dia mengusulkan agar stimulus diberikan ke lembaga pembiayaan – baik bank maupun non bank – yang menyediakan layanan finansial kepada konsumen.

Dengan demikian, lembaga pembiayaan bisa memberikan tenor kredit yang lebih panjang dengan besaran angsuran kredit yang lebih ringan. Walhasil, masyarakat yang akan membeli mobil di tengah tertekannya daya beli masih sanggup membeli mobil, dan bisnis lembaga keuangan itu juga berjalan.

“Karena kalau kita lihat faktanya, penurunan penjualan mobil yang terjadi hingga saat ini penyebab utamanya bukan masalah harga. Tetapi daya beli, selain karena tingkat kebutuhan yang tidak mendesak dikarenakan pandemi (covid-19). Orang berpikir, dengan harga yang ada sekarang masih di batas wajar, tetapi bagaimana kelangsungan mengangsurnya? itu yang mereka pikirkan,” ucap Eko maupun Bhima.

Ilustrasi, Suzuki Jimny generasi terbaru – dok.Motoris

Selain itu, baik Eko maupun Bhima menilai penerapan relaksasi pajak juga kontraproduktif. Pasalnya, akan membuat negara menanggung dampak tambahan berupa hilangnya potensi pendapatan atau penerimaan. Padahal, di tengah kondisi saat ini, negara atau pemerintah berupaya mati-matian untuk segera memberangus pandemi Covid-19 meerlukan penerimaan atau pendapatan yang besar.

“Bukan perkara mudah untuk mencari pengganti penerimaan PPnBM yang hilang atau berkurang jika relaksasi itu dikabulkan. Selama ini Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani mau ekstensifikasi pajak saja, ramai-ramai mendapatkan keberatan. Kasihan dia, kasihan pemerintah. Jadi, relaksasi pajak akan kontrapoduktif. Apalagi kalau bicara insentif ke industri, kan sudah banyak yang diberikan,” tandas Eko. (Fan/Ril/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This