KPPB: BBM Premium Urung Dihapus Pada 2021, Itu Mengada-ada

KPPB: BBM Premium Urung Dihapus Pada 2021, Itu Mengada-ada
Ilustrasi, nozzle yang berwarna kuning untuk BBM jenis Premium di SPBU - dok.Walmart.com

Jakarta, Motoris – Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menanggapi kabar yang beredar di tengah masyarakat yang menyebut rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium urung dilakukan pada tahun 2021. KPBB menyebut alasan bahwa penghapusan Premium (RON 88) dan Solar 48 ditunda karena di masa pandemi Covid-19 ekonomi masyarakat belum siap hanya mengada-ada.

Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Syafrudin mengatakan penghapusan Premium dan Solar 48 dari daftar penjualan di Indonesia dan masyarakat diajak beralih ke BBM dengan kualitas lebih tinggi, tidak akan membebani. Caranya, dengan merestrukturisasi Harga Pokok Penjualan (HPP) BBM di Tanah Air.

Pasalnya, kata pria yang akrab disapa dengan Puput ini menuturkan, dari hasil riset dan perhitungan yang dilakukan KPBB ternyata HPP BBM di Indonesia jauh lebih mahal dibanding dengan HPP BBM di negara-negara lain. Akibatnya, harga jual eceran ke masyarakat juga tinggi. Sehingga, tidak sedikit masyarakat yang tetap memilih BBM jenis Premium yang dinilai lebih murah.

Ilustrasi, pengisian BBM jenis Pertamax ke sebuah mobil di SPBU Pertamina – dok.Istimewa/Pertamina

“Karenanya alasan yang menyebut kalau Premium dihapuskan akan membebani masyarakat, karena BBM yang berkualitas lebih tinggi harganya mahal itu mengada-ada. Caranya ya HPP-nya ditata ulang. Sebab, keuntungan atau profit margin yang diambil oleh oil trader (pedagang minyak) itu sangat banyak. Jadi hapuskan Premium dan Solar 48, dan ganti ke jenis yang lebih tinggi. Restrukturisasi HPP secara transparan, dan margin para oil trader jangan terlalu tinggi seperti sekarang, sehingga dihasilkan HPP riil,” papar Puput saat dihubungi Motoris di Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Menurut hitung-hitungannya, dengan HPP riil tersebut maka harga BBM jenis Pertamax dan Pertadex hanya berada di kisaran Rp 5. 500 – Rp 6.000 per liter. Sedangkan harga BBM jenis Pertamax Turbo dan Pertadex High Quality hanya berkisar Rp 7.000 per liter.

“Itu sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak BBM. Jadi kalau Premium dihapus (dan masyarakat diajak berganti ke BBM kualitas lebih tinggi) tidak sama sekali tidak akan mengganggu daya beli masyarakat bawah,” tandas Puput.

Ilustrasi, dispenser BBM di sebuah SPBU – dok.Motoris

Struktur HPP yang mahal itu juga ada di BBM jenis Premium. Terlebih, bahan dasar BBM jenis merupakan dirty oil (minyak kotor) yang pasarnya sudah terbatas, sementara jumlah produksinya banyak.

“Hanya Indonesia dan beberapa negara di Afrika dan Asia Selatan yang masih menggunakannya. Di Asean, hanya Indonesia,” kata Puput.

Bukan dinikmati Pertamina
Dia mengaku dari penelusuran yang dilakukan tingginya margin keuntungan tersebut tidak dinikmati oleh Pertamina, tetapi oleh oknum-oknum para oil trader atau pedagang minyak. Bahkan, lanjut Puput, dari hasil interaksi dengan “sumber-sumber kunci” di Pertamina, sejatinya perusahaan BUMN itu sudah sangat siap untuk menyalurkan BBM berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan berteknologi tinggi.

“Dan mempertahankan BBM Premium itu sama halnya membuat berat langkah pemerintah untuk merealisasikan target pengurangan emisi gas buang CO2 sebesar 29% pada tahun 2030 nanti sesuai dengan komiten Indonesia dengan Perjanjian Paris. Jika Indonesia menunda-menunda, maka bisa dikucilkan dunia internasional karena dianggap tidak konsisten dengan komitmen global,” papar Puput.

Ilustrasi, kilang minyak mentah – dok.Middle East Monitor

Sementara itu, dari sumber resmi yang dikutip Puput menyebut Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota penyaluran Premium sebesar 10 juta kilo liter yang akan dilakukan oleh Pertamina pada tahun 2021. Selain itu, Pertamina juga diminta menyalurkan 15.580.040 kl solar.

BPH Migas juga menetapkan AKR Corporindo untuk menyalurkan 219.960 kl solar bersubsidi pada tahun 2021 nanti. Artinya, Premium dan Solar bersubsidi (solar 48) masih belum akan dihapus di tahun 2021. (Die/Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This