Usulan Revisi PP 73/2019: Kebijakan Berubah Tak Tentu Arah, Investor Gerah

Ilustrasi, mengecas baterai mobil listrik – dok.Detroit Business


Jakarta, Motoris
– Para pemangku kepentingan di sektor industri otomotif kendaraan bermotor roda empat (mobil) langsung semringah sesaat setelah pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019.

Maklum, beleid anyar yang diundangkan 16 Oktober – atau selang sehari kemudian – itu dirasakan memberi asa baru bagi industri mobil di Tanah Air khususnya yang berniat menggelontorkan investasi memproduksi mobil elektrifikasi baik hybrid (HEV) maupun Plug-in hybrid (PHEV).

Maklum, PP anyar yang juga merupakan perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM itu menetapakan besaran tarif baru yang lebih ringan.

Pada bagian keempat beleid tersebut disebutkan untuk kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan teknologi Plug-In Hybrid Electric Vehicles, Battery, dan Electric Vehicles, atau Fuel Cell Electric Vehicles, pemerintah menetapkan tarif sebesar 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0% (nol persen) dari harga jual. Artinya, kendaraan jenis-jenis itu memiliki rentang tarif PPnBM sebesar 0% – 15% tergantung jenisnya.

Ilustrasi, mobil hybrid – dok.CarsGuide

Namun, sebagai dasar acuan konsumsi bahan bakar kendaraan tersebut setara dengan lebih dari 28 kilometer per liter. Atau tingkat emisi gas CO2 yang dihasilkan sampai dengan alias maksimal 100 gram per kilometer.
Dengan kata lain, besaran pajak akan semakin rendah jika konsumsi BBM lebih irit dan emisi CO2 lebih sedikit dari standar yang ditetapkan. Begitu pula sebaiknya.

“Isi peraturan ini cukup melegakan karena, kalangan industri melihat ada insentif dari sisi perpajakan. Sehingga, dari kalkulasi merekaketika produk dibuat dan dijual harganya masih reasonable bagi konsumen, sehingga cukup bersaing. Dengan insentif ini banyak yang kemudian menyatakan siap berinvestasi untuk memproduksi di pabriknya yang ada di Indonesia,” papar kolega Motoris di Kementerian Perindustrian, saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/2/2021) sore.

Ilustrasi mobil PHEV – dok.Wikimedia Commons

Dari semringah menjadi gerah
Hanya, situasi yang adem ayem karena para pelaku industri telah semringah tetiba berubah menjadi “gerah”. Pasalnya, dalam sebuah press release dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian RI tertanggal 11 Februari yang juga sempat beredar di kalangan media di hari itu juga, Kamis (11/2/2021) memuat usulan perubahan PP Nomor 73 Tahun 2019 tersebut.

Padahal, PP tersebut baru akan berlaku secara efektif pada tanggal 16 Oktober nanti, tetapi sudah diusulkan berubah. “Bukan soal inkonsistensi kebijakan saja yang membuat pelaku industri bertanya-tanya apa motif yang menyebabkan dibalik usulan perubahan itu, tetapi yang lebih mengejutkan adalah isinya,” ujar salah seorang pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Salinan pers rilis – yang hanya beredar secara virtual di kalangan media sekitar 10 menit, dan kemudian ditarik untuk diganti dengan rilis baru tanpa pencantuman usulan itu – memuat besaran tarif baru yang diusulkan Kemenko Perekonomian itu. Ada dua skema pentarifan PPnBM yang diusulkan dalam dua periode.

Salinan rilis tentang usulan revisi PP Nomor 73 Tahun 2019 di pers rilis Kemenko Perekonomian yang kemudian ditarik – dok.Motoris

“Usulan perubahan PP 73/2019 akan memberikan dampak positif, di antaranya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau BEV menjadi satu-satunya yang mendapatkan preferensi maksimal PPnBM 0%. Selain itu, usulan tarif PPnBM untuk PHEV sebesar 5% sejalan dengan prinsip semakin tinggi emisi CO2, maka tarif (dasar) PPnBM semakin tinggi nilainya,” papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di rilis yang kemudian ditarik itu.

Pada periode pertama tarif PPnBM untuk mobil listrik murni atau baterai (BEV) sebesar 0%. Kemudian untuk mobil PHEV sebesar 5%, dan untuk mobil hybrid (HEV) 6% – 8%.

Tarif tersebut akan naik pada periode kedua, dimana tarif PPnBM untuk mobil listrik (BEV) tetap 0%. Tetapi untuk PHEV menjadi 8%, sedangkan untuk HEV menjadi 10% – 12%.

Sementara, pentahapan dari periode pertama ke periode kedua tidak ditetapkan kerangka waktu yang pasti. Dalam rilis itu hanya dikatakan bahwa perubahan skema periode I menjadi skema periode II, akan dilakukan ketika sudah terdapat industri di dalam negeri yang memproduksi kendaraan listrik berbasis baterai dengan memenuhi batasan ketentuan minimum Tingkat Kandungan Dalam Negeri.

Ilustrasi, penghitungan pajak mobil – dok.World News Today

“Perubahan skema I menjadi skema II tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai katalis dalam pengembangan industri kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan di Indonesia,” bunyi rilis tersebut.

Daya saing melempem lagi
Jika usulan itu dikabulkan, maka daya saing kendaraan elektrifikasi baik hybrid maupun plugi-in hybrid juga melempem. Sebab, secara harga masih akan mahal dibanding kendaraan mesin pembakaran internal (mobil konvensional).

“Ini bentuk inkonsistensi pemerintah dengan tujuan untuk memasyarakatkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia yang juga sudah ditetapkan, bahkan dengan target-target pencapaian yang jelas. Jadi wajar saja kalau investor yang semula mau menggarap kendaraan elektrifikasi juga jadi ragu-ragu kan,” kata kolega di Gaikindo tersebut.

Menurut dia, meski di beleid itu secara tegas dinyatakan tarif PPnBM tetap 0%, dan diharapkan bisa banyak terserap oleh masyarakat bahkan ekspor, hal itu tak akan terjadi dengan serta merta. Apalagi, untuk ekspor.

“Karena, untuk memproduksi massal tentu industri juga berfikir atas skala ekonomi. Berapa banyak unit yang terserap di pasar? Nah untuk ekspor, sekarang kita harus perhitunglan Thailand. Negara ini sudah membangun diri sebagai basis produksi kendaraan listrik dengan dukungan pabrikan-pabrikan dari berbagai negara, yang terakhir masuk Great Wall Motor dari Cina yang membeli pabrik GM di Rayong. Sejumlah insentif diberikan. Bagaimana kita?. PP 73 tahun 2019 yang baru akan berlaku Oktober 2021 nanti saja sudah diusulkan direvisi,” imbuh dia.

Ilustrasi, produksi mobil di Thailand – dok.Nikkei Asia Review

Untuk mengimbangi Thailand cara yang paling cepat adalah mengembangkan HEV dan PHEV karena, pabrikan bisa memanfaatkan pabrik yang telah ada (existing). Selain itu tak perlu ongkos gede untuk menyiapkan model baru, tetapi cukup dengan model yang sudah ada (konvensional) dikonversi menjadi HEV dan PHEV.

Sang kolega mengkhawatirkan investasi yang sudah direncanakan oleh sejumlah pabrikan untuk memproduksi mobil hybrid dan plug-in hybrid kembali mampet tak terealiasi gegara usulan ini dikabulkan. Meski, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan belum mengetahui ada usulan tersebut.

“Belum ada (usulan) yang disampaikan secara resmi,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/2/2021). (Fat/ Sut/Mus/Fer/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This