Usulkan Revisi PP 73/2019 Pemerintah Bakal Pajaki PHEV, Dinilai Tak Konsisten

Ilustrasi, Mitsubishi Outlander PHEV di Indonesia – dok.Motoris


Jakarta, Motoris – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan sistem pentarifan baru Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil berteknologi listrik (elektrifikasi) mulai dari mild hybrid (MEV) full hybrid (HEV), Plug-in Hybrid (PHEV), hingga mobil listrik baterai (BEV) atau listrik murni. Perubahan besaran tarif PPnBM ini dilakukan demi memberikan rasa keadilan bagi investor, sehingga merek bergairah untuk berinvestasi mengembangkan mobil listrik di Tanah Air.

Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 – yang diundangkan pada 16 Oktober 2019 dan akan berlaku efektif dua tahun kemudian atau mulai 16 Oktober tahun ini – menetapkan tarif PPnBM untuk mobil PHEV dan BEV sama-sama 0%. Persamaan tarif antara dua mobil yang bersumber tenaga yang berbeda ini dinilai tak adil dan tidak menarik oleh investor.

“Investor melihat peraturan yang akan diberlakukan nanti (yakni Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 yang baru akan berlaku 16 Oktober 2021) tidak kompetitif. Karena tidak ada perbedaan tarif PPnBM yang 100% listrik dan yang tidak 100% (bersumber tenaga dari listrik, atau antara listrik murni atau BEV, dengan yang non listrik murni). Jadi, investor berharap Investor berharap ada perbedaan antara yang full baterai dengan yang masih ada hybrid-nya, yaitu PHEV dan full hybrid,” papar Menkeu dihadapi Komisi XI DPR RI, Senin (15/3/2021).

Ilustrasi, Hyundai Kona listrik yang diluncurkan di Indonesia oleh HMID – dok.Hyundai Motor Indonesia

Meski untuk semua mobil non BEV, tarif PPnBM-nya akan dikerek naik – dari yang semula ditetapkan di PP Nomor 73 Tahun 2019 – namun, pemerintah membuat dua skema pentarifan, yakni skema satu dan dua. Skema yang pertama kenaikan tarifnya lebih kecil dibanding skema dua.

“Skema satu ini akan berikan sebagai reward. Skema satu ini, hanya akan kami jalankan, jika investor itu tidak hanya bilang kami akan investasi, tapi betul-betul berinvestasi dengan nilai Rp 5 triliun. Nantinya, kami akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menilai apakah investor yang bersangkutan hanya berencana investasi saja atau benar-benar (komitmen merealisasikan) berinvestasi,” papar mantan Managing Director Bank Dunia itu.

Untuk pentarifan tersebut, Kementerian Keuangan mengusulkan tarif PPnBM untuk BEV dalam skema satu dan dua 0%. Sedangkan untuk PHEV, tarifnya menjadi 5% di skema satu, dan menjadi 8% di skema dua.

Toyota Corolla Cross hybrid – dok.Istimewa

Sementara untuk mobil full hybrid dan mild hybrid yang pentarifan PPnBM-nya di PP Nomor 73 Tahun 2019 ditetapkan dalam pasal-pasal itu semua diusulkan untuk dikerek naik. Rincxiannya sebagai berikut:

Mobil full hybrid sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 beleid anyar itu, dikenai PPnBM sebesar 6%, dan full hybrid Pasal 27 dikenai 7%. Lalu mobil full hybrid pasal 28 dikenai tarif 8%, mild hybrid pasal 29 dikenai 8%, mild hybrid pasal 30 dikenai tarif 10%, serta mild hybrid pasal 31 tarif PPnBM-nya tetap 12%.
“Itu semua untuk perubahan di skema satu,” ujar Sri Mulyani.

Sedangkan perubahan tarif PPnBM di skema dua, adalah BEV pasal 36 tetap bebas PPnBM, alias 0%. Sementara PHEV pasal 36 dikenai PPnBM sebesar 8%, full hybrid pasal 26 dikenai 10%, dan full hybrid pasal 27 traif pajaknya 11%.

Ilustrasi, All New Ertiga Mild Hybrid yang dipmaerkan PT SIS di hajatan Pameran Mobil Listrik Indonesia Tahun 2019 lalu – dok.PT SIS

Untuk mobil full hybrid Pasal 28 dikenai 12%, mild hybrid Pasal 29 dikenai 12%, mild hybrid Pasal 30 tarif PPnBM-nya 13%. Adapun untuk mild hybrid Pasal 31 dikenai 14%.

Tak konsisten
Menanggapi masalah ini, beberapa pelaku industri otomotif di Tanah Air mengaku masih akan mempelajri usulan tersebut. Kendati begitu, mereka menilai langkah Kemenkeu ini paradoks alias kontradiktif dengan upaya yang dilakukan Menteri Perindustrian yang beberapa waktu lalu “mati-matian merayu” prinsipal merek mobil yang beroperasi di Indonesia untuk berinvestasi di Tanah Air.

“Karena kan informasi yang dikutip media, kebanyakan itu akan berinvestasi pengembangan mobil hybrid, mild hybrid, dan PHEV. Lho, lha kok sekarang acuannya, Peraturan Pemerintah tentang tarif PPnBM mau direvisi. Apalagi peraturan itu kan belum berlaku, tetapi baru akan berlaku Oktober nanti. Ini bisa dilihat sebagai sikap inkonsisten pemerintah,” papar sumber yang juga salah satu pejabat di agen pemegang merek tersebut saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Ilustrasi, Nissan Kicks e-Power resmi diluncurkan di Indonesia, 2 September 2020 – dok.Istimewa

Dengan perubahan yang seperti itu, ujar pria yang juga pengurus di Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ini, bisa saja investor yang semula menyatakan komitmennya berinvestasi undur diri. Kepastian investasi di Tanah Air bisa dipersepsikan tak aman karena peraturan dengan mudah berubah.

“Apalagi, kita tahu seklarang ini Thailand justeru memberikan banyak insentif. Jujur saja, sumberdaya baik sumberdaya manusia, teknologi, regulasi, Thailand jauh lebih siap dari kita. Ya, tapi itu mudah-mudahan tak terjadi,” tandas dia. (Sut/Mus/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This