Waduh, Kebijakan Diskon PPnBM Mobil Dinilai Tidak Tepat

Ilustrasi, pajak mobil – dok.Global Fleet


Jakarta, Motoris– Kebijakan pemerintah yang merelaksasi pajak melalui pemangkasan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) – dengan skema ditanggung oleh pemerintah (DTP)- untuk pembelian mobil 1.500cc ke bawah dan hingga 2.500cc, telah memunculkan tanggap yang pro maupun kontra. Bahkan, sejumlah kalangan mengkritisi kebijakan itu dengan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti misalnya, menyebut relaksasi PPnBM untuk mobil 1.500 cc ke bawah saja sejatinya, sudah tidak tepat, kini justeru diperluas hingga mobil bermesin sampai 2.500cc. Alasannya, selain tidak pas untuk memacu konsumsi masyarakat dalam mengakselerasi ekonomi serta menambah kemacetan dan polusi.

“Tanpa ada insentif pun, sebenarnya pasar mobil domestik rata-rata tumbuh 5% per tahun dalam kondisi normal. PPnBM 0% mobil 1.500-2.500 cc juga tidak akan berpengaruh terhadap pergerakan pasar, karena kontribusi segmen ini terhadap total penjualan juga rendah,” papar dia dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Jika tujuan pemerintah untuk menggerakkan konsumsi, masih ada cara menggeliatkan ekonomi melalui konsumsi, menurut Esther sebaiknya daya beli masyarakat yang ditingkatkan, bukan dengan menurunkan harga produk dengan pemangkasan pajak. Sebab, jika daya beli kuat, masyarakat akan bisa membeli produk barang dan jasa.

Ilustrasi, polusi udara karena emisi karbon kendaraan bermotor – dok.istimewa

Kritikan senada disampaikan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas. Menurut dia, langkah pemerintah yang memberikan diskon tarif PPnBM untuk mobil 1.501cc hingga 2.500cc adalah pengulangan kesalahan sebelumnya. Sebab, kebijakan serupa yang diberikan untuk mobil 1.500cc ke bawah – dan mulai berlaku 1 Maret – sejatinya sudah kesalahan.

“Pembebasan PPnBM untuk mobil di 1.500 cc saja sudah merugikan negara, apalagi untuk mobil 2.500 cc. Ini (duikson tarif PPnBM untuk mobil hingga 2.500cc) mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintah saat memberikan relaksasi pada mobil-mobil bermesin 1.500 cc. Selain itu, kebijakan ini dinilai salah sasaran karena dapat merugikan negara dan merusak lingkungan,” ucap dia dalam keterangan resmi, Jumat (26/3/2021).

Pupuskan pesemaian kendaraan listrik
Darmaningtyas menyebut, semestinya diskon tarif PPnBM itu diberikan kepada mobil-mobil nonkonvensional yang ramah lingkungan, seperti mobil listrik dan mobil hybrid. Dengan begitu, kata dia, pemerintah lebih peduli terhadap lingkungan dan mendorong memasyarakatnya mobil listrik dan hybrid, dan relaksasi PPnBM sdiberlakukan tanpa pandang bulu.

“Selain itu, insentif juga diberikan kepada angkutan umum dan barang yang akan menurunkan harga tarif. Sehingga, orang beralih ke angkutan umum dan meminimkan penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan dan polusi bisa dikurangi,” ucap dia.

Bahkan, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPPB) Ahmad Safruddin menilai kebijakan pemerintah yang merelaksasi pajak dengan memangkas tarif PPnBM mobil konvensional ini sebagai refleksi dari sebuah kepanikan melihat kondisi pasar mobil yang merosot akibat dampak pandemi Covid-19. Cara ini, kata dia, justeru “membakar” persemaian produk kendaraan elektrifikasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah sendiri.

Ilustrasi, pengisian daya baterai mobil listrik – dok.Nikkei Asian Review

“Langkah ini selain mematikan program mobil listrik, juga penuh kesia-sian atas dana APBN yang digelontorkan untuk proses legislasi kebijakan dan regulasi EV (kendaraan listrik,” tandas dia saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Jumat (26/3/2021) kemarin.

Dan yang pasti, kata pria yang akrab disapa Puput itu, kebijakan ini telah menjadikan negara harus nombok, sebab tarif yang terpangkas diganti oleh pemerintah melalui skema Ditanggung oleh Pemerintah. Potensi penerimaan pajak dari PPnBM pun berkurang.

Menurut Puput, bisa saja pemerintah berdalih kebijakan relaksasi itu bersifat sementara demi menyelamatkan ekonomi. Namun, itu tetap saja tidak berpihak kepada kemandirian ekonomi nasional. “Selain hanya menyelamatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, juga mengorbankan ekonbomi jangka panjang yang berorientasi ke kemandirian,” kata dia.

Ilustrasi, produk komponen otomotif – dok.Istimewa

Terlebih, menurut Puput, alasan relaksasi bakal memberikan dampak ikutan ke produksi dan menyerap produkkomponen dari industri pemasok lokal juga perlu dipertanyakan. Sebab, bahan baku utama komponen juga perlu dipertanyakan asalnya, apakah benar-benar murni dari lokal atau impor. (Fat/Mus/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This