Aturan Truk Overload Diminta Benar-benar ‘Bergigi’

Aturan Truk Overload Diminta Benar-benar ‘Bergigi’

Jakarta, Motoris – Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) dan pengusaha jasa angkutan truk berharap aturan yang melarang angkutan truk bermuatan lebih alias overload benar-benar ‘bergigi’. Penerapan regulasi yang direncanakan mulai 1 Agustus 2018 itu diharapkan juga diikuti sanksi maksimal sehingga membuat efek jera.

“Karena truk yang overload membawa dampak rusaknya jalan nasional amupun provinsi yang dilalui, sehingga kerugian yang ditanggung negara juga besar. Padahal, biaya perbaikan ditanggung oleh masyarakat melalui pajak,” tutur Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman, saat dihubungi Motoris, Kamis (5/6/2018).

Mengutip data yang disodorkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kyatmaja menyebut kerugian akibat truk muatan yang melebihi kapasitas tersebut mencapai Rp 40 triliun per tahun. Dari nilai kerugian itu, Rp 10-15 triliun diantaranya terjadi di jalan nasional.

“Oleh karena itu, truk Odol (overload dan over dimensi) harus ditindak. Jika kedapatan bermuatan melebihi ketentuan sanksi tegas harus ditegakan,” ucap CEO Lookman Djaja Group tersebut.

Baca juga: Tunggakan Pajak Mobil dan Motor Jakarta Tembus Rp 2 T

Truk overload – dok.kelanakota.suarasurabaya.net

Pernyataan senada dungkapkan Ketua Umum Askarindo, Sommi Lumadjeng. Menurutnya, selain menindak tegas truk yang overload, pemerintah juga harus menindak truk yang dibuat melebihi dimensi semestinya alias overdimensi. Pasalnya, lanjut dia, truk yang overdimensi memicu terjadinya overload.

“Kami sudah mewanti-wanti kepada anggota kami (sekitar 300 perusahaan karoseri) agar tidak melanggar aturan dengan memenuhi pesanan overdimensi. Karena sanksinya kalau benar-benar diterapkan, bisa membuat perusahaan menghadapi risiko berat,” ucapnya.

Permintaan truk naik
Sommi mengakui jika aturan itu dilaksanakan secara serius dan tegas, maka kemungkinan tumbuhnya permintaan truk baru juga bakal terjadi. Alhasil, permintaan jasa karoseri pun juga ikut terkerek.

“Kalau pengusaha (truk) menambah armada atau chassis baru, maka permintaan jasa karoseri juga akan naik. Tahun ini kita prediksi pertumbuhan pasar jasa karoseri mencapai 10-15%,” ujar Sommi.

Kemungkinan pertambahan permintaan truk baru juga diakui Kyatmaja. Menurutnya, secara teori, jika permintaan jasa angkutan truk naik dan pengusaha kekurangan armada, tentu penambahan akan dilakukan.

Baca juga: Susah Untung Jualan Truk Hibrida dan Bus Listrik di Indonesia

Ilustrasi truk angkutan barang mengantre di pelabuhan – dok.Wartakota.tibunnews.com

Pernyataan serupa diungkapka Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI) Santiko Wardoyo. Terlebih, kata dia, saat ini infrasttruktur jalan semakin meningkat dengan dibangunnya jalan tol trans Jawa dan trans Sumatera.

“Pada saat yang sama ekonomi juga semakin tumbuh karena meningkatnya infrastruktur dan membaiknya harga komoditas. Permintaan barang untuk konsumsi rumah tangga dan manufaktur juga bertambah. Tentu, potensi kenaikan permintaan (truk baru) juga semakin besar,” ujarnya.

Hanya, berapa banyak permintaan truk baru terkait aturan overload dan overdimensi itu, Santiko belum bisa memperkirakan.

Tilang dan tahan

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Selasa (3/7/2018) menegaskan, aturan penindakan truk overload dan overdimensi diperketat. Selain memberikan sanksi berupa penindakan pelanggaran (tilang), muatan yang dibawa oleh truk akan diturunkan dan truk yang bersangkutan ditahan.

“Kita akan menegakkan aturan, ini bukan aturan baru dan kita lakukan law enforcement. Hari ini kita lakukan launching kesepakatan bersama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menegakkan aturan yang sudah ada,” kata Budi.

Baca juga: Hino Boyong “The Little Monster” ke GIIAS 2018

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (berbaju putih, kiri) saat meninjau jalan tol Jakarta-Cikampek – dok.Kompas.com

Dalam penerapan aturan anyar ini Kementeri Perhubungan bekerasama dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menegakkannya. Selain itu, juga menjalin kesepatan bersama dengan Askarindo, Asosiasi Baja, Asosiasi Pupuk, Asosiasi Semen, dan Gaikindo,  Aptrindo, dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Kolega Motoris di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta agar aturan ini benar-benar dilaksanakan secara maksimal, dan bukan sekadar menjadi alat untuk menaikan posisi tawar ‘transaksi’ denda. “Harus benar-benar bergigi, dan bukan sekadar basa-basi. Kerugian negara tiap tahun Rp 40 triliun bukan nilai yang kecil, apalagi yang nangggung rakyat,” ucapnya saat dihubungi Motoris, Kamis (5/7/2018) malam. (Ara)

FOLLOW IG @MotorisIndonesia buat grafis Otomotif lainnya-Indomobil Lagi FOkus Besarkan Hino buka Nissan.

CATEGORIES
TAGS
Share This