Catat, Berkendara Pakai GPS di Ponsel Tetap Ditilang

Catat, Berkendara Pakai GPS di Ponsel Tetap Ditilang
Melihat GPS saat berkendara tetap melanggar peraturan lalu-lintas- dok.The Independent

Jakarta, Motoris – Gugatan yang diajukan Toyota Soluna Community mengenai penggunaan GPS di ponsel saat berkendara, ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Walhasil, pengemudi yang masih menggunakan perangkat navigasi itu saat menyetir mobil atau motor bisa ditindak tegas polisi..

Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan setelah menimbang dan melihat bukti dan keterangan dari para saksi dan pemohon. MK menilai pokok permohonan tidak beralasan secara hukum, sehingga MK menolak gugatan tersebut.

“Dalam ammar putusannya MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar dalam pembacaan putusan, Rabu, (30/1/2019).

MK beralasan, dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 telah dijelaskan peraturan mengemudi secara wajar. Namun, MK menyadari materi muatannya masih sederhana dan belum mampu menjangkau seluruh aspek terkait prilaku berkendara yang tidak tertib, termasuk penggunaan GPS.

Ilustrasi menggunakan GPS sambil mengemudi- dok.Istimewa

Menurut Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya Kompol Herman, kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau acuannya Undang-undang No.20 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Jadi tetap akan kami tilang apabila ada pengguna mobil atau motor yang main ponsel termasuk melihat navigasi selama berkendara,” kata Herman di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ berbunyi, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sementara Pasal 283 yang mengatur sanksinya berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu.(Kpr)

CATEGORIES
TAGS
Share This