Regulasi Ojol, Legalisasi Motor Jadi Transportasi Umum ?

Regulasi Ojol, Legalisasi Motor Jadi Transportasi Umum ?
Ojek online tengah menunggu order penumpang di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sesaat lagi akan menerbitkan regulasi untuk ojek online (ojol). Bila sesuai rencana, aturan tersebut itu bakal terbit pada akhir Maret 2019 mendatang.

Lalu, apakah dengan adanya aturan resmi tersebut sama saja dengan mengesahkan bila motor menjadi transportasi umum ? bila memang demikian, berarti bertentangan dengan undang-undang lalu-lintas yang ada saat ini.

Ketika mengkonfirmasikan hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, mejelaskan bila aturan ojek online nantinya hanya sebagai payung hukum semata.

“Tidak demikian (legalisasi motor sebagai angkutan umum), memang ada omongan di luar seperti dilegalkan, tapi pendapat itu tidak benar, jadi tidak begitu. Kita hanya mengatur membuktikan pemerintah ini hadir. Yang kita atur juga hanya empat hal utama, dan rata-rata itu demi kenyamanan dan melindungi konsumen,” kata Budi di Jakarta, belum lama ini.

Empat hal yang dimaksud adalah masalah tarif, hubungan kerja dengan aplikator, aturan suspend, dan yang paling utama adalah soal keselamatan penggunanya. Dalam hal keselamatan motor yang digunakan harus layak dan memilik riwayat rutin melakukan perawatan berkala.

Ilustrasi ojek online di Jakarta – dok.Motoris

Budi menjelaskan bila banyak masukan berupa keluhan soal kinerja ojol di lapangan. Mulai dari ketidak sesuaian motor yang diaplikasi dengan yang datang, tarif, dan lain sebagainya. Kondisi yang merugikan konsumen itu nantinya akan diatur dalam regulasi sehingga ojol tidak bisa seenaknya.

Sementara untuk suspend dan kemitraan dengan aplikasi, menurutnya akan dibicarakan antar pihak terkait Begitu juga soal masalah penetapan tarif. Namun Budi menegaskan a soal tarif nantinya tidak akan lebih mahal dari ongkos per kilometer taksi online.

“Bukan melegalkan, tapi saya tekankan regulasi ini lebih mengatur. Jadi nanti kita kaitkan dengan instansi-instansi lain, kita juga akan batasi peredaran ojol, contoh, mereka yang tidak domisili DKI tidak boleh beroperasi di DKI, kita buat batasan per kota-kota,” ujarnya. (Sql)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This