Menteri ESDM Janji Sediakan Tempat Ngecas Mobil Listrik di SPBU

Menteri ESDM Janji Sediakan Tempat Ngecas Mobil Listrik di SPBU
Ilustrasi, infrastruktur pengisian arus untuk baterai mobil listrik - dok.livemint

Jakarta, Motoris – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan sebagai payung hukum bagi kendaraan listrik.

Dengan adanya payung hukum pengembangan kendaraan bermotor listrik (KBL) ini didorong adanya penyediaan infrastruktur pengisian bagi KBL berbasis baterai, yang meliputi fasilitas pengisian ulang (charging).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyampaikan, saat ini sekitar 2.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sudah beroperasi.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, penambahan SPKLU bakal direalisasikan agar memudahkan pengguna menemukan lokasi pengisian ulang baterai. SPKLU tersebut hendaknya di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Ada sekitar 7.500 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dioperasikan di bawah Pertamina, dan itu bisa kerjasama untuk dipasangkan SPKLU. Kemudian bisa dipasang juga di kantor-kantor publik atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,” terang Jonan, Senin (26/8/2019).

Ilustrasi, pengecasan baterai mobil listrik di Cina – dok.Caixingglobal.com

Selain itu, Jonan mengungkapkan SPKLU juga dapat dipasang di fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang saat ini sedang gencar dibangun oleh Pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya pusat perbelanjaan menurut Jonan juga perlu dipasang SPKLU, agar para pengunjung dapat dengan mudah menemukan tempat pengisian ulang baterai.

Keberadaan SPKLU ini harus mempertimbangkan kemudahan akses oleh pemilik KBL Berbasis Baterai, disediakan tempat parkir khusus SPKLU dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Mantan Menteri Perhubungan ini menjelaskan, penggunaan KBL serta jumlah SPKLU akan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah juga memberikan dukungannya.

“Ini tergantung dari dorongan pemerintah daerah. Saya sangat berharap setiap gubernur dan setiap kepala daerah, bupati atau walikota mendorong ini dan memfasilitasi. Saya kira PLN akan senang, karena mindsetnya sekarang itu bukan orang butuh listrik cari PLN, tapi PLN butuh pelanggan untuk jual listrik lebih banyak,” tandasnya.

 

Mobil Listrik Tekan Impor BBM
Pemerintah mengungkapkan beberapa strategi menekan laju impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memperbaiki neraca perdagangan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

“Ada empat cara menekan laju impor BBM, yaitu kendaraan listrik, menggunakan transportasi umum, pengenaan pajak yang tinggi untuk kendaraan CC besar, menggunakan renewable energy,” ungkap Jonan pada kesempatan yang sama.

Ilustrasi bagian-bagian mobil listrik-dok.Istimewa

Langkah-langkah tersebut diyakini Jonan akan mampu menghemat devisa negara, utamanya saat nilai tukar rupiah terhadap dolar ikut bergejolak. Khusus pemanfaatan EBT, Jonan menjelaskan, saat ini Pemerintah sudah menerapkan kebijakan penggunaan campuran biodiesel ke dalam BBM jenis solar sebesar 20% atau yang dikenal dengan sebutan B-20.

“Sejak 2018 diterapkan B-20 tapi hanya untuk yang subsidi, tapi akhirnya diterapkan semua. Sekarang diterapkan lagi secara penuh, sebesar 20% dari total minyak solar yang dipakai baik subsidi maupun tidak dengan kadar CN yang di bawah 50,” ungkap Jonan.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan, strategi ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi jumlah impor BBM mengingat masih tingginya jumlah konsumsi solar di Indonesia.

“Ini ampuh karena konsumsi solar kita di bawah CN 50 itu kurang lebih 30 juta kilo liter (KL) atau 30 miliar liter setahun. Kalau dicampur 20% berarti kita menghemat sekitar 6 juta KL per tahun,” urainya.

Ilustrasi Biodiesel – dok.Istimewa

Melihat keberhasilan ini, pemerintah akan meningkatkan penggunaan biodiesel menjadi B30 pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menghemat sekitar US$ 1,5 miliar – US$ 1,7 miliar per tahun dengan menyesuaikan harga minyak. “Tahun depan, Presiden sudah minta. Kita (Kementerian ESDM) sudah siapkan B30,” jelas Jonan.

Menurut Jonan, penerapan kebijakan ini seyogyanya juga diikuti penyesuaian yang dilakukan di industri otomotif. “Industri otomotif harus adjust untuk filter mesin atau lainnya,” ungkap dia.

Tingginya harga biodiesel, kata Jonan, masih menjadi tantangan. Namun, ia meyakini transisi peralihan ini akan berjalan seiring penyesuaian harga biodiesel. “Tantangannya adalah harga. kalau kelapa sawit diubah 100 persen ke biodiesel harganya sekitar US$ 1 (Rp14.000) atau 1 Euro (Rp16.000) per liter,” urainya.

Pemerintah menegaskan komitmen ketersedian energi dengan harga terjangku bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. (Gen)

CATEGORIES
TAGS
Share This