Gandeng Kemenperin, NEDO Uji Coba Penyewaan Kendaraan Listrik di RI

Gandeng Kemenperin, NEDO Uji Coba Penyewaan Kendaraan Listrik di RI
Ilustrasi, pengecasan baterai motor listrik mobil hybrid di Cina - dok.CarAndBike

Jakarta, Motoris – Organisasi penelitian dan pengembangan teknologi industri, energi dan lingkungan asal Jepang, The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) mendapat restu dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memulai proyek percontohan pemanfaatan kendaraan listrik di Indonesia.

Proyek percontohan yang diberi nama “The Demonstration Project To Increase Energy Efficiency Through Utilization Of Electric Vehicle And Mobile Battery Sharing” ini menjadi salah satu cara pemerintah dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Harjanto menjelaskan, NEDO akan membantu pemerintah dalam memperkenalkan kendaraan listrik ke masyarakat. Sebelum nantinya kendaraan bebas polusi tersebut diproduksi dan dipergunakan secara massal di Indonesia.

Menurut Harjanto, NEDO menyiapkan sekitar 300 unit motor listrik (EV Bike), 1.000 unit baterai, 40 unit Baterai Exchanger Station (BEx Station) dan empat unit mobil listrik (Mikro EV) untuk dimanfaatkan masyarakat melalui skema leasing.

“Proyek demontrasi kendaraan listrik akan dilakukan melalui skema leasing kepada konsumen langsung (business to consumer) serta oleh pelaku bisnis (business to business), dengan melibatkan Gojek dan Grab yang akan mewakili pengguna motor listrik,” ujar Harjanto, Rabu (28/8/2019).

Ilustrasi, sketsa mobil listrik Toyota – dok.Istimewa

Keterlibatan dua perusahaan penyedia layanan transportasi online itu menurutnya untuk mengakselerasi peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Sebab kedua perusahaan memiliki puluhan juta pengguna aktif dan ratusan ribu mitra pengemudi.

Ia menuturkan, untuk tahap awal, uji coba kendaraan listrik dengan skema sewa ini akan dilakukan NEDO di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Bali.

“Proyek demontrasi kendaraan listrik tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan kendaran listrik tetapi juga untuk mendorong tumbuhnya pasar sebagai basis pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri,” jelasnya.

Perdalam R&D

Tidak hanya bertujuan membiasakan masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan listrik, namun Kemenperin juga ingin uji coba ini menjadi bahan studi bagi lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia.

Untuk itu, Harjanto berharap Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Udayana, Universitas Indonesia dan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin bisa melakukan studi pemanfaatan kendaraan listrik tersebut. Studi yang dilakukan mencakup technical performance, customer acceptance, serta industrial and social impact.

Ilustrasi bagian-bagian mobil listrik – dok.Motoris

“Hasil studi ini akan dijadikan rekomendasi atau sebagai masukan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan percepatan industri sepeda motor listrik di Indonesia, terutama untuk mewujudkan target roadmap Making Indonesia 4.0. Serta target Indonesia menjadi basis produksi kendaraan bermotor Internal Combustion Engine (ICE) maupun Electrified Vehicle (EV) baik untuk pasar domestik dan ekspor pada 2030,” papar Harjanto.

Akselerasi industri motor listrik

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan industri sepeda motor listrik di dalam negeri. Upaya ini selaras dengan tren dunia yang terus bergerak ke penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan.

“Kebijakan pengembangan kendaraan ramah lingkungan tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 29 persen secara mandiri dan 41% emisi CO2 dengan dukungan internasional pada 2030, menjaga energi sekuriti khususnya di sektor transportasi darat, mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, serta mengembangkan nilai tambah industri otomotif,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan produksi sepeda motor dari 7 juta pada tahun 2018 menjadi 10 juta unit kendaraan pada 2025 dengan 20% atau 2 juta unit merupakan kendaraan listrik. Peningkatan produksi tersebut tidak hanya untuk memenuhi pasar dalam negeri melainkan untuk memenuhi target ekspor 1 juta kendaraan.

Ilustrasi baterai motor listrik di mobil – dok.Stanford University

Upaya akselerasi pertumbuhan industri kendaraan listrik tersebut didukung melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL/Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Peraturan Presiden ini menetapkan insentif fiskal, seperti insentif tarif impor untuk EV berbasis baterai, infrastruktur pendukung dan insentif pajak untuk investasi industri komponen EV melalui tax holiday dan tax allowance.

“Salah satu hal penting dalam percepatan industri kendraan listrik adalah penyiapan industri pendukungnya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, terutama penyiapan industri Power Control Unit (PCU), motor listrik dan baterai,” ujarnya.

Butuh investor battery cell

Saat ini perkembangan investasi untuk mampu memproduksi baterai kendaraan listrik hanya tinggal satu lagi tahap yang dibutuhkan, yaitu investasi industri battery cell, sedangkan tahapan lainnya seperti mine concentrate serta refinery and electrochemical production telah ada investasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.

Pabrikan KBL menurut Airlangga telah siap melakukan battery pack assembly apabila sudah ada investasi di battery cell. Kemenperin sendiri sedang mempromosikan investasi industri battery cell dan sudah ada beberapa calon investor yang melakukan penjajakan dan menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Ilustrasi pengisian baterai mobil listrik – dok.Istimewa

Selanjutnya, untuk memacu daya saing, produktivitas dan inovasi industri, Pemerintah memberikan insentif pemotongan pajak hingga 300% bagi industri yang melakukan kegiatan kegiatan R&D&D yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan. (Gen)

CATEGORIES
TAGS
Share This