Pengendalian Solar Bersubsidi Kacau, Biaya Operasional Truk Naik 30%

Pengendalian Solar Bersubsidi Kacau, Biaya Operasional Truk Naik 30%
Ilustrasi, truk pengangkut barang di jalan tol - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Para pengusaha angkutan truk di Tanah Air yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta agar surat edaran Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina tentang pengendalian konsumsi solar bersubsidi untuk truk-truk kategori tertentu dicabut. Pasalnya, implementasi kebijakan tersebut di lapangan kacau balau sehingga merugikan truk angkutan barang.

“Karena itu kami minta dua surat edaran itu dicabut. Karena di lapangan, surat edaran Nomor 3865.E/Ka.BPH/2019 itu justeru menyebabkan terjadinya kekacauan, ketidakadilan dan kebocoran dalam pendistribusiannya,” papar Wakil Ketua Umum Aptrindo, Kyatamaja Lookman, saat dihubungi Motoris, Jumat (27/9/2019).

Sebab, surat edaran tersebut ternyata tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor No 43/2018 tentang Perubahan Perpres No 191/2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Lampiran Perpres, kata Kyatmaja, menyebutkan penggunaan minyak solar ditujukan kepada angkutan umum untuk barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam.

Kecuali, sebut Kyatmaja mengutip bekeid tersebut,  angkutan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.Selain itu, kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan.

Ilustrasi, salah satu Dump Truck Hino – dok.HMSI

“Termasuk truk BBM, CPO, dump, truck trailer, truk gandeng dan mobil pengaduk semen. Tapi, nyatanya, di lapangan semua truk dilarang. Kan jadinya kacau, supir truk saat ke SPBU dipingpong. Truk banyak yang tersedat operasionalnya, dan kalau beli solar yang ada, biaya operasional bertambah karena harga juga bertambah mahal dan ongkos operasional supir juga bertambah. Kan kasian supirnya,” papar CEO PT Lookman Dajaja Group tersebut.

Sejatinya, kalangan pengusaha truk sudah melakukan protes ke Kepala BPH Migas, dan yang bersangkutan menyatakan akan merevisi. Namun, reisi tersebut belum secara tertulis, sehingga di lapangan atau di SPBU, revisi kebijakan itu tidak berarti.

“Karena hanya tersirat saja, belum tersurat. Jadi, SPBU ya enggak berubah. Ini merepotkan, makanya sekarang (27/9/2019) kami menghadap Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub untuk menyampaikan persoalan dan keluhan teman-teman (pengusaha angutan truk) sekaligus meminta solusi,” kata dia.

Salah seorang anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Hanafi, juga menyatakan hal senada. Menurut dia, akibat amburadulnya kebijakan ini, dampak berganda yang ditimbulkan cukup besar.

Truk angkutan barang – dok.Heavy Duty Trucking

“Pengguna jasa angkutan truk barangnya jadi terlambat, pabrik juga bisa terkendala proses produksi. Lebih dari itu kegiatan ekspor-impor juga terkena imbasnya, karena jadwal bisa terlambat,” kata dia.

Oleh karena itu , seperti halnya Kyatmaja, Hanafi meminta pemerintah mencabut subsidi solar dan menetapkan harga Rp 7.150 per liter dan mengumumkannya ke masyarakat. Ketersediaan solar di seluruh wilayah juga harus dijamin.

Surat edaran Kepala BPH Migas Nomor 3865.E/Ka.BPH/2019 dan Pertamina Nomor 4256/F13410/2019-S3 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bagan Bakar Minyak Tertentu 2019 telah diedarkan pada 29 Juli 2019 lalu. (Fan/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This