Truk di Indonesia 70-80% ODOL, Banyak Oknum Beking

Truk di Indonesia 70-80% ODOL, Banyak Oknum Beking
Ilustrasi truk mengangkut barang - dok.Mainetti&Mainetti

Jakarta, Motoris – Para pengusaha jasa angkutan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) minta pemerintah untuk merealisasikan janjinya memberangus truk pelanggar larangan Over Dimenssion Over Load (ODOL) hingga tuntas pada tahun 2021 nanti. Pasalnya, keberadaan truk ODOL, saat ini seperti “patah tumbuh hilang berganti” yakni satu ditindak yang lain bermunculan lagi.

“Kami harapkan, tekad pemerintah seperti yang diungkapkan para pejabat belum lama ini bahwa tahun 2020 sudah zero truk ODOL di jalan tol, dan tahun berikutnya Indonesia sudah bebas truk ODOL bisa diwujudkan. Karena, pemerintah harus bertindak tegas,” papar Wakil Ketua Umum Aptrindo, Kyatmaja Lookman, saat dihubungi Motoris, Rabu (2/10/2019).

Akibat penindakan yang tidak tegas dan berlangsung secara massif di seluruh Indonesia dalam waktu yang bersamaan, jumlah truk ODOL pun seolah tak pernah berkurang. “Karena hari ini yang satu ditindak, di hari berikutnya unit baru yang ODOL bermunculan. Asosiasi tidak bisa berbuat banyak, karena hanya sebatas himbauan. Terlebih, truk ODOL juga banyak beking oknum,” ucap Kyatmaja.

Ilustrasi, truk angkutan barang yang beroperasi di wilayah Sumatera – dok.Youtube

Hanya, CEO Lookman Djaja Group itu tak merinci siapa-siapa yang menjadi beking truk ODOL tersebut. Tetapi yang pasti, lanjut dia, jika dilihat di jalanan dan operasional sehari-hari, jumlah truk ODOL itu mencapai 70-80% dari truk yang beroperasi di jalan.

Padahal, praktik overload dan over dimensi itu berakibat buruk. Bukan hanya kepada negara saja, tetapi juga pada diri pengusaha secara umum.

Akibat truk berlebihan muatan tersebut, jalan cepat rusak. Alhasil biaya yang harus dikelaurkan oleh negara untuk perbaikannya juga mencapai puluhan triliun. “Seperti yang sering disebut Pak Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub (Budi Setiyadi), kan negara harus mengeluarkan anggaran Rp 43 triliun setiap tahun untuk perbaikan jalan,” kata Kyatmaja.

Truk ODOL – dok.Larson Law Firm PC

Persaingan tidak sehat
Sedangkan di kalangan pengusaha, praktik seperti itu membuat persaingan bisnis sanat tidak sehat. Karena banyak truk yang bersedia mengangkut barang – milik pengusaha pengguna jasa angkutan truk – dengan harga murah meski harus ODOL, menjadikan pengusaha truk secara umum tak memiliki posisi tawar.

“Karena kalau pengusaha yang truknya tidak ODOL menolak, truk yang ODOL mau menerima. Jadi pengusaha yang taat aturan bakal enggak kebagian order. Akibatnya, bisa banting-bantingan harga. Ini sangat tidak sehat. Belum lagi, akibat ODOL yang sangat rawan kecelakaan, dan tentu saja emisi gas buang berlebih jadi tidak ramah lingkungan,” terang Kyatmaja.

Sebelumnya, usai melihat tempat kejadian peristiwa kecelakaan maut di jalan tol Cipularang KM 91 arah Jakarta, yang melibatkan dua truk yang diduga ODOL beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya berencana mempercepat program pemberantasan truk ODOL.

Ilustrasi truk mengangkut barang dengan muatan berlebihan – dok.Livemint

“Saya sudah bicara dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) untuk mempercepat penanganan masalah truk ODOL. Saya dorong agar pada tahun 2020 nanti, kita sudah zero truk ODOL. Untuk tahap awal di jalan tol dahulu,” kata dia.

Sebab, kata mantan Widya Iswara Korlantas Polri itu, pemerintah menargetkan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun 2021. Sehingga, mulai tahun 2020, truk ODOL tidak boleh melintas jalan tol atau naik kapal. “Tahun ini (2019) regulasinya ditargetkan sudah selesai,” ucap dia. (Fan/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This