Biaya Cas Mobil Listrik Diklaim Lebih Murah Ketimbang Beli Bensin

Biaya Cas Mobil Listrik Diklaim Lebih Murah Ketimbang Beli Bensin
Ilustrasi, sedan listrik Nissan Leaf dihadirkan ke GIIAS 2019 oleh Nissan Indonesia - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilihat dari biaya jarak tempuh per kilometer (km) dua jenis kendaraan tersebut.

Hariyanto, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM mengaku timnya telah membandingkan biaya yang dibutuhkan untuk menggerakan dua jenis kendaraan itu. Hasilnya, jika menggunakan kendaraan konvensional dengan jarak tempuh 1 km, dibutuhkan biaya sebesar Rp600 – Rp700.

“Sementara dengan kendaraan listrik pengeluaran biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp150 – Rp 200 per km. Sudah kelihatan di situ adanya penghematan,” tutur Hariyanto saat membuka Workshop dan Pameran Konservasi Energi di Gedung Chairul Saleh Kementerian ESDM, Kamis (31/10/2019).

Oleh karena itu, ia meyakini penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi masa depan memiliki kelebihan dibandingkan kendaraan konvensional. Sebab, kendaraan listrik mampu menghemat penggunaan energi disamping mengurangi ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar berbasis fosil.

“Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 terkait dengan kendaraan listrik perpindahan utamanya adalah bagaimana penerapan dalam rangka untuk konservasi energi,” ungkapnya.

Mobil listrik armada taksi Blue Bird tengah mengecas di SPKLU Bandara Soekarno – Hatta – dok.Istimewa

Hariyanto menegaskan penggunaan kendaraan listrik akan mampu meningkatkan bauran energi yang berasal dari beberapa sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Berbeda dengan kendaraan konvensional yang hanya menggantungkan dari minyak bumi.

Selain mempercepat implementasi kendaraan listrik, Pemerintah juga mengaplikasikan beberapa kebijakan yang menjadi bagian dari program konservasi energi. Salah satunya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi.

Pada regulasi yang berlaku saat ini, bangunan dengan penggunaan energi lebih dari 6.000 TOE (ton oil equivalent) atau setara 70 Giga Watt hour (GWh) per tahun wajib menerapkan sistem manajemen energi. Nantinya, penerapan manajemen energi akan wajib dilakukan pada bangunan yang menggunakan energi lebih dari 500 TOE.

Aturan ini dipertimbangkan kembali mengingat gedung yang memenuhi persyaratan tersebut (>6.000 TOE) hanya pada gedung bandara. Padahal, menurut Hariyanto sudah banyak gedung bertingkat di kota-kota besar yang sudah seharusnya menjalankan manajemen energi.

Ilustrasi, proses pengecasan baterai mobil listrik – dok.Motoris

“Kami tidak bertujuan membebani bapak ibu dalam mengelola gedung, tapi justru membantu bagaimana mengefesienkan pengelolaan gedung tersebut,” tegas Hariyanto.

Kebijakan baru yang akan diatur dalam beleid tersebut adalah adanya standard atau pelabelan efisiensi energi dalam setiap barang – barang elektronik. “Diharapkan barang yang beredar di Indonesia adalah barang yang efisien dan bisa kalkulasi penghematan kita,” tandas Hariyanto. (Gen)

CATEGORIES
TAGS
Share This