Beda Gaya Jakarta dan Bristol Menekan Polusi Udara

Beda Gaya Jakarta dan Bristol Menekan Polusi Udara
Ilustrasi, pintu masuk ke kota Bristol - dok.Istimewa

Bristol, Motoris – Kebijakan tak populis tak jarang dilakukan oleh seorang pemimpin demi menciptakan kota ideal, termasuk dalam menciptakan lingkungan yang indah sekaligus sehat.

Tengok cara Wali Kota Bristol (di Inggris), Marvin Rees yang melarang kendaraan diesel berkeliaran di pusat kota. Larangan ini bukan hanya bagi kendaraan mobil pribadi dan truk semata, melainkan angkutan komersial berbahan bakar solar pun tidak diperkenankan melintas di pusat kota.

Sementara di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan belum lama ini memperluas penerapan ganjil genap nomor kendaraan di beberapa titik ibukota. Kebijakan yang diambil Wali Kota Bristol dan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki tujuan sama, yakni untuk meningkatkan kualitas udara di kotanya masing-masing.

Bristol, seperti dikutip The Sun menjadi kota pertama di Inggris yang melarang semua kendaraan diesel wara-wiri di pusat kota. Berdasarkan aturan, larangan memasuki kawasan pusat kota dimulai pukul 07.00 hingga 15.00 waktu setempat setiap harinya.

Baca juga: Polusi Udara Jakarta Makin Akut, KPPB: 47% dari Kendaraan Bermotor

Kemacetan di kota Bristol – dok. Express and Star

Dewan Kota Bristol, pekan lalu telah melakukan sosialisasi pembatasan kendaraan diesel masuk ke kota mulai 2021. Dewan juga menyetujui pemberlakuan tarif uji emisi yang lebih tinggi untuk kendaraan komersial yang tidak memenuhi standar, dengan jenis kendaraan mobil boks dan taksi diminta membayar 9 poundsterling dan truk kontainer sebesar 100 poundsterling.

Skema itu diberlakukan untuk mendorong warga Bristol agar membeli kendaraan diesel yang ramah lingkungan sekaligus bagian dari strategi sosialisasi kebijakan larangan tersebut. Pengemudi yang mengabaikan pembatasan ini akan didenda.

Manfaatkan CCTV
Sedangkan pengawasan aturan sendiri menggunakan kamera CCTV serupa yang telah diinstal di zona emisi ultra rendah atau London’s Ultra Low Emission Zone (ULEZ) yang telah berlaku pada April kemarin.

Kamera CCTV itu mampu membaca pelat nomor dan memeriksa apakah kendaraan memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan.

Baca juga: Pakai Mobil Ini, Bisa Kebal Aturan Ganjil Genap di Jakarta

Namun apakah kebijakan ini bisa dieksekusi dua tahun lagi? Tentu saja semua bergantung pada persetujuan pemerintah pusat, setelah berkonsultasi dengan penduduk setempat dan para pengusaha.

Marvin Rees mengatakan rencana ambisius ini menunjukkan komitmen dirinya untuk mengatasi polusi udara. Pihaknya mengatakan secepatnya akan menyiapkan perangkat hukum tanpa mempengaruhi warga secara tidak proporsional.

“Melindungi orang yang paling rentan dari polusi adalah inti dari rencana ini. Dan kami telah mempertimbangkan semua dampak dengan cermat,” ujar Rees.

Ilustrasi, kamera CCTV pengawas jalan raya – dok.chichester Post

Kepala Kebijakan Jalan RAC, Nicholas Lyes mengapresiasi upaya Rees untuk membersihkan udara kota. Akan tetapi, jika kebijakan itu jadi dilakukan maka akan berdampak luar biasa bagi pembatasan akses dan hak pengguna kendaraan diesel.

“Masalah pengalihan rute bagi kendaraan diesel ini akan terjadi kemacetan yang selama ini sama sekali tidak pernah dialami,” ujar Nicholas Lyes.

Maju Dua Langkah
Kalau Wali Kota Bristol baru sebatas ambisi, Gubernur Anies Baswedan justru sudah maju dua langkah. Anies bukan saja sudah menerapkan pemberlakukan ganjil genap di Ibu Kota, melainkan memperluas wilayahnya menjadi 25 titik.

Perluasan area itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Perluasan ini diberlakukan dengan menambah 16 titik ruas jalan ganjil genap. (Gen)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS