Leasing Tarik Kendaraan Kreditan, Harus Disetujui Pengadilan

Leasing Tarik Kendaraan Kreditan, Harus Disetujui Pengadilan
Ilustrasi, mobil kreditan ditarik leasing - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 menetapkan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Perusahaan pembiayaan itu harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu untuk melakukannya.

Putusan MK ini merupakan putusan atas gugatan yang diajukan oleh pasangan suami istri asal Bekasi, Jawa Barat, Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi. Keduanya menggugat sikap leasing yang menarik atau menyita kendaraan mereka dengan alasan menunggak angsuran.

Suami istri ini menilai, kendaraan yang masih dicicilnya diambil-alih secara sepihak oleh perusahaan leasing tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Cara seperti itu, kata mereka, merupakan pelanggaran. Khususnya terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Namun, putusan ini juga memberikan pengecualian, yakni jika debitur atau nasabah yang mengkredit kendaraan tersebut mengakui bahwa mereka memang telah wanprestasi atau menyalahi perjanjian pembayaran angsuran. Jika fakta menunjukan seperti itu, maka leasing boleh melakukan penarikan sendiri.

Ilustrasi – dok.Istimewa

“Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri,” bunyi pertimbangan MK sebagai dasar putusan itu seperti dibacakan Hakim Konstitusi, Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin (6/1/2020) lalu.

Tanggapan leasing
Menggapai putusan ini, Presiden Direktur PT Federal International Finance (FIF) Group, Margono Tanuwijaya mengaku pihaknya masih akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum memnyatakan sikap resmi. “Atas putusan MK tersebut, kami masih mempelajari dampaknya seperti apa,” ungkap dia saat dihubungi Motoris, Minggu (12/1/2020).

Meski begitu, mantan Marketing Director PT Astra Honda Motor itu memberi masukan, ada fakta yang harus dipertimbangkan sebelum putusan tersebut dieksekusi secara efektof sebagai kebijakan resmi. Fakta tersebut adalah, penjualan sepeda motor secara kredit yang saban tahunnya mencapai 4 juta unit atau lebih, dengan pinjaman rata-rata hanya Rp 17 juta.

“Jadi, kalau setiap proses penarikan harus lewat pengadilan, pertanyaannya adalah apakah dari pengadilan sendiri siap untuk melakukan proses yang cepat?,” ujar Margono.

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno. Dia meminta satu hal yang harus digarisbawahi adalah, penarikan kendaraan dari debitur yang menunggak kredit merupakan salah satu cara perusahaan pembiayaan atau leasing untuk meminimkan risiko.

Ilustrasi trkredit sepeda motor. dok. Istimewa

Selain itu untuk mencegah dampak ke sistem keuangan secara keseluruhan. Sebab, dampak kredit macet tidak hanya ke perusahaan pembiayaan yang memberi pembiayaan kredit saja, tetapi juga ke sistem keuangan dan perekonomian nasional secara keseluruhan

.”Tingkat kredit macet yang tinggi, tidak sehat bagi sistem lembaga keuangan kita. Sedangkan, bagi perusahaan yang bersangkutan, tertundanya penarikan tentu akan menjadi beban keuangan tersendiri. Sehingga kinerja terganggu. Karena itu, jika sudah berkali-kali menunggak kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan harus ditarik. Ini cara cut loss (menghentikan kerugian) bagi leasing,” papar dia.(Mus/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This