Kecelakaan di Jalan Tol, Disebut 30% Karena Truk ODOL

Kecelakaan di Jalan Tol, Disebut 30% Karena Truk ODOL
Ilustrasi, truk ODOL - dok.Larson Law Firm PC

Jakarta, Motoris – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kepolisian mulai Januari tahun ini terus melakukan pencegahan dan penindakan truk over dimenssion dan overload (ODOL) untuk tidak melinatsi jalan tol. Bahkan, pada Februari nanti truk-truk ODOL dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya dilarang menyeberangi pelabuhan Merak.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan kebijakan itu diberlakukan untuk meminimkan kerugian negara. Pasalnya, puluhan triliun rupiah disebut harus digelontorkan negara untuk “menambal” anggaran perbaikan jalan rusak akibat truk yang bermuatan melebihi kapasitas semestinya.

“Karena truk yang bermuatan over tersebut tidak sesuai dengan kekuatan jalan. Sejak 2017 hingga saat ini kami dalam proses menyelesaikan peraturan terkait truk over load dan dimensi ini. Kemungkinan peraturan itu rampung (tahun) 2021 nanti. Tetapi, sebelum aturan itu rampung upaya pencegahan terus kami lakukan. Salah satunya, Februari kami melarang truk yang potensi over untuk melakukan penyeberangan dari Merak ke Bakauheni dan sebaliknya. Januari ini ini kita berlakukan di jalan tol,” ungkap dia saat dihubungi, Senin (20/1/2020).

Penindakan di jalan tol, lanjut mantan Widya Iswara Korps Lalu-lintas Polri itu, selain untuk mencegah kerusakan jalan juga untuk keselamatan berlalu-lintas. Baik bagi pengemudi truk sendiri maupun pengguna kendaraan lain yang berada di jalan tersebut.

Truk yang terlibat dalam kecelakaan di Tol Purbaleunyi, Cipularang, KM 91 arah ke Jakarta, Senin 2 September 2019 – dok.JasaMarga

“Karena dari hasil audit baik yang dilakukan teman-teman di kepolisian, Jasa Marga, maupun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 30% kecelakaan di jalan tol disebabkan oleh truk ODOL,” papar Budi.

Hak masyarakat
Menurut Budi, hak atas kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jalan terutama di jalan tol wajib dilindungi. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-undang (UU) Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 maupun aturan hukum lainnya, seperti UU perlindungan konsumen.

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang dihubungi beberapa waktu sebelumnya. Menurut dia layanan jalan tol merupakan salah satu layanan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat konsumen di Indonesia.

Ilustrasi truk di jalan raya – dok.Motoris

“Faktor kenyamanan layanan dan keamanan menjadi salah satu aduan atau keluhan yang disampaikan. Kemacetan akibat truk mogok, truk yang lajunya lambat karena beban muatannya yang berlebih sampai dengan kecelakaan yang ditengarai akibat truk tidak bisa dikendalikan karena faktor beban muatan. Jadi, suara-suara masyarakat seperti ini jangan dinafikan. Itu melanggar UU konsumen dan UU Dasar 1945 yang di pembukaannya menyebut negara melindungi segenap bangsa,” ungkap dia.

Pengamat transportasi dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) Yos Sunitiyoso juga mengaku sepakat dengan Budi Setiyadi. Menurut dia, jika ingin melihat persoalan truk bermuatan lebih atau ODOL dalam kaitan bisnis, tentu harus dilihat secara komprehensif.

“Artinya begini, jika truk-truk bermuatan lebih (ODOL) itu menimbulkan kerugian berupa jalan yang rusak dengan nilai kerugian sekian puluh triliun per tahun, maka akibat semua kerugian itu akan berdampak ke ekonomi. Begitu juga dengan kasus kecelakaan, juga menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Jalanan macet, produktifitas jadi ikut turun, aktifitas orang terganggu. Kerugian ekonomi di korban dan keluarganya juga terjadi” ucap dia saat dihubungi, Senin (20/1/2020).

Iustrasi, truk yang melintas di jalan tol – dok.Motoris

Sebab, lanjut dia, anggaran negara akan bisa digunakan untuk belanja kebutuhan lain dalam rangka kepentingan ekonomi produktif nasional jika jalan tidak rusak. Selain itu, pengguna jalan bukan hanya truk saja. Tidak sedikit di antara mereka yang juga banyak yang berkendara dalam rangka menjalakan kegiatan bisnis.

Terlebih, sebut Yos, beberapa kajian yang dari dulu hingga sekarang menunjukan, akibat kemacetan produktifitas masyarakat secara nasional turun. “Sehingga, ada economic potential loss yang nilainya juga puluhan atau bahkan ratusan triliun. Jadi, soal akibat-akibat kendaraan yang melintas dan menyebabkan kerugian masyarakat secara luas harus dilihat secara bijaksana,” imbuh dia. (Mus/Fer/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This