Segera Ditetapkan, Tarif Ojol Tak Mungkin Turun

Segera Ditetapkan, Tarif Ojol Tak Mungkin Turun
Ilustrasi, pengemudi Ojol tengah mengantarkan penumpang di Jalan Sudirman menuju Jalan MH Thamrin Jakarta - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengajak berembuk operator Ojek Online (Ojol) yakni Grab dan Gojek, serta pengemudi mitra ojol terkait dengan evaluasi tarif. Hasilnya, ada dua pilihan yang ditetapkan yakni besaran tarif tetap seperti yang ada saat atau dikerek naik.

“Kalau opsi tarifnya turun, dinilai tidak mungkin. Sebab, kita tahu harga sepeda motor dan suku cadangnya juga mengalami kenaikan. Belum lagi, harus ada penyesuaian dengan inflasi dan upah mininmum. Nah, hasil rapat ini kami sampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan, semoga tidak butuh waktu lama, opsi tersebut diputuskan (oleh Menteri),” tutur Kepala Subdirektorat Angkutan Perkotaan Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Bambang Wahyu Hapsoro, di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Menurut Bambang, persoalan tarif ini menjadi hal yang sensitif karena menyangkut kepentingan dua pihak. Pertama, untuk kepentingan masyarakat pengguna jasa Ojol. Dan kedua, untuk kepentingan pengemudi.

“Kami, berusaha untuk mendengarkan kepentingan dua pihak ini. Karena bagaimana pun untuk kesejahteraan dan kenyamanan bersama,” kata dia.

Ilustrasi, pengemudi ojek online Gtengah menunggu order penumpang di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta – dok.Motoris

Selain soal besaran, skema penetapan tarif juga dibahas dalam rapat ini. Sehingga, soal skema itu nantinya juga bisa menjadi pertimbangan dalam penetapan keputusan.

Sebelumnya, ratusan pengemi Ojol berunjuk rasa menyatakan ketidaksetujuannya atas skema penetapan tarif. Mereka meminta agar penetapan tidak berdasar zonasi, tetapi berdasar provinsi.

“Karena kalau berdasar provinsi itu lebih ada. Sebab, berdasar kondisi nyata di lapangan yang ada di masing-masing provinsi. Kondisi alam, jalanan, dari satu provinsi dengan provinsi lain kan juga berbeda,” kata anggota Gabungan Aksi Roda Dua, Yohannes Ben.

Dia pun mencontohkan kondisi di Makassar yang jalananya kan landai dan berbeda dengan di Kalimantan yang berbukit-bukit. Otomatis, lanjut dia, konsumsi bahan bakar motor yang dipakai juga berbeda. Secara beban yang disangga kendaraan juga berbeda.

Ilustrasi, ojek online di Jakarta – dok.Motoris

“Oleh karena itu, kita mintakan skema tarif itu dihitung berdasar provinsi bukan zonasi,” ucap dia.

Ben menyatakan secara pribadi maupun teman-teman seprofesinya bukan berharap ada keaikan tarif Ojol, melainkan perubahan penghitungan dalam skema tarif itu. Perubahan dari sistem zonasi ke provinsi.

Hingga kini, skema penghitungan tarif Ojol didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 348 Tahun 2019. Dalam bekeid tersebut ditetapkan tiga zona, yakni zona satu meliputi Sumatera, Bali, serta Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Zona dua meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Ilustrasi, pengemudi ojek online – dok.Motoris

Sedangkan zona tiga meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, serta Papua. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This