Larangan Truk ODOL, Soal Nyawa Jangan Diperdebatkan

Larangan Truk ODOL, Soal Nyawa Jangan Diperdebatkan
Iustrasi, truk yang melintas di jalan tol - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Truk berdimensi dan bermuatan lebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) masih banyak yang melintas di jalanan – baik jalan tol maupun jalan non tol – saban hari. Besaran denda kepada mereka yang nilainya jauh lebih kecil dibanding keuntungan yang diraup menjadikan pemilik truk memilih nekat tetap mengoperasikannya.

Menurut Kepala Bagian Operasi Korps Lalu-lintas Polri, Kombes Pol.Benyamin, truk-truk ODOL yang kedapatan petugas berlalu-lalang di jalanan, telah dihentikan dan ditindak oleh petugas dendan sanksi berupa denda.

“Tapi, nilai dendanya hanya Rp 400.000. Sedangkan keuntungan sekali mengangkut itu Rp 2 – 2,5 juta. Jadi, bagi oknum pemilik, lebih baik memilih terus mengoperasikan truk ODOL miliknya karena keuntungan masih besar,” papar dia di hadapan Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Oleh karena itu, Benyamin meminta agar soal sanksi dan dasar aturan untuk penindakan dipertegas. Sehingga, petugas di lapangan bisa memiliki dasar acuan. “Atau, dilarang sama sekali tidak boleh melintas,” ucap dia.

Ilustrasi truk di jalan raya – dok.Motoris

Kolega Motoris di Kementerian Perhubungan tak menampik fakta-fakta yang dungkap Benyamin. Namun, kata dia, fakta lain yang tak terungkap tetapi keberadaanya berlangsung adalah, praktik “damai” antara supir truk dengan petugas.

“Ini yang tidak dinyatakan secara tegas. Ada praktik penyelesaian di tempat atau damai antara oknum petugas dengan oknum supir. Sehingga, seolah-olah truk ODOL membandel tetap beroperasi meskipun sudah disanksi dengan denda,” ucap dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Soal kecilnya nilai denda dan berpotensi membuat pemilik truk ODOL nekat tetap mengoperasikan armada juga diakui Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman. Menurut dia, sanksi harus lebih tegas, dilarang total tanpa kompromi.

Ilustrasi, truk di jalan tol – dok.Motoris

“Karena denda yang kecil menjadikan tidak ada efek jera. Sehingga, kejadian terus berulang,” ucap dia.

Soal nyawa diperdebatkan
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menegaskan, soal aturan larangan truk ODOL sebaiknya tidak diperdebatkan. Pasalnya, dasar alasan maupun mekanisme penindakan sudah jelas.

Pelarangan truk ODOL melintas di jalan tol, Danang, bukan sekadar demi kenyamanan arus lalu-lintas di jalan bebas hambatan itu semata, atau soal kerusakan jalan saja, tetapi juga keamanan.

“Dari berbagai kajian dan penelaahan fakta-fakta kecelakaan yang terjadi selama ini, menunjukan lebih dari 30% kecelakaan disebabkan oleh truk ODOL. Dengan akibat yang fatal. Kemudian, laju kendaraan tersendat juga dikarenakan banyaknya truk ODOL yang melintas dengan kecepatan yang rendah. Karena itu, ini menyangkut nyawa. Soal nyawa sebaiknya jangan diperdebatkan,” papar Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu saat dihubungi, Selasa (28/1/2020).

Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Perhubungan bertanggal 31 Desember 2019 – dok.Istimewa

Tak hanya itu, kerugian negara akibat kerusakan jalan juga mencapai ouluhan triliun. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak saban tahunnya mencapai Rp 26 triliun.

Sebelumnya, Mebteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam suratnya kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar penerapan larangan ODOL secara penuh pada tahun 2021 dipertimbangkan kembali. Alasannya – seperti disebut dalam surat itu – bertujuan untuk melindungi kepentingan industri. (Fan/Mat/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This