Meski Ada Putusan MK, Leasing Masih Boleh Tarik Kendaraan

Meski Ada Putusan MK, Leasing Masih Boleh Tarik Kendaraan
Ilustrasi motor di tempat penjualan motor bekas - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Meski Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 menetapkan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi mobil atau motor kreditan tanpa persetujuan pengadilan, namun leasing masih bisa menarik kendaraan yang angsurannya macet. Itu bisa dilakukan jika nasabah pembeli kendaraan itu tak membayar tunggakan dan berkali-kali telah diingatkan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno yang dihubungi Senin (10/2/2020) mengatakan, kini di tengah masyarakat banyak orang yang salah menafsirkan putusan MK tersebut. Orang beranggapan bahwa leasing tidak boleh melakukan penarikan kendaraan dari debitur atau orang yang mengkredit kendaraan, dan angsurannya macet.

“Padahal, apa yang diputuskan oleh MK itu memperjelas pasal 15 Undang-undangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jadi mohon jangan dibaca sepotong-sepotong. Itulah yang terjadi di masyarakat,” ungkap dia.

Penarikan kendaraan yang angsuran kreditnya macet boleh dilakukan jika telah memenui syarat kondisi tertentu yakni adanya wanprestasi atau ketidaktepatan janji yang telah disepakati. “Jadi sepanjang orang yang kredit itu telah mengakui adanya cedera janji, maka eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan diperbolehkan, dan nasabah menyerahkannya secara sukarela,” jelas Suwandi.

Ilustrasi, mobil kreditan ditarik leasing – dok.Istimewa

Memang, lanjut dia, yang perlu ditegaskan adalah perjanjian antara pihak easing dengan orang yang mengajukan kredit. Perjanjian harus menegaskan, bahwa ada kondisi tertentu yang menyebabkan kendaraan yang dikredit tersebut akan ditarik oleh leasing.

“Apalagi, di putusan MK Nokr 18 Tahun 2019 itu juga memberi pengecualian. Yaitu jika debitur atau nasabah yang mengkredit kendaraan tersebut mengakui bahwa mereka memang telah wanprestasi atau menyalahi perjanjian pembayaran angsuranm” papar Suwandi.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Federal International Finance (FIF) Group, Margono Tanuwijaya yang dihubungi Motoris belum lama ini mengatakan, proses penarikan barang jaminan – kendaraan bermotor – yang angsurannya macet harus melalui pengadilan terlebih dahulu justeru bisa menghambat kinerja perusahaan leasing. Selama ini, lanjut Margono, pembelian sepeda motor secara kredit yang saban tahunnya mencapai 4 juta unit atau lebih.

Suasana transaksi pengunjung pemesan mobil dengan staf lembaga leasing di IIMS 2019 – dok.Motoris

“Nilai pinjamannya (nilai kredit) rata-rata hanya Rp 17 juta. Kalau kemudian ada kreditnya yang macet dan setiap proses penarikan harus lewat pengadilan, apakah dari pengadilan sendiri siap untuk melakukan proses yang cepat mengingat jumlah yang begitu banyak?. Apakah efisien secara biaya,” ungkap dia. (Fer/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This