Leasing Tetap Boleh Tarik Kendaraan Kreditan Tanpa Pengadilan

Leasing Tetap Boleh Tarik Kendaraan Kreditan Tanpa Pengadilan
Ilustrasi - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Perusahaan pembiayaan atau leasing tetap boleh melakukan penyitaan atau penarikan kendaraan kreditan yang terus menerus menunggak pembayaran kewajiban angsuran tanpa harus melalui proses di pengadilan. Namun, syaratnya nasabah atau pengredit terbukti ingkar janji atau tak mampu lagi membayar angsuran sesuai perjanjian.

Meski, dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia Mahkamah Konstitusi menyatakan eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Leasing masih bisa menyita kendaraan yang cicilannya menunggak. Tetapi, harus memenuhi syarat yakni proses kreditnya tidak sesuai dengan perjanjian atau macet. Dan ini harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar wanprestasi atau ingkar janji (pembayaran angsuran) dengan bukti-bukti yang kuat.  Jadi poin penting dari syarat itu adalah, kreditnya macet tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat,” papar Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNV) Otoritas Jasa Keuangan, Bambang W. Budiawan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Dasar tentang penarikan yang seperti itu sejatinya, lanjut Bambang, sudah dijelaskan dalam pasal 15 Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cidera Janji antara Debitur dan Kreditur. “Jadi, perlu saya tegaskan, putusan MK itu bukan mencabut Undang-undang Nomor 42 itu tetapi justeru memperkuatnya,” kata dia.

Ilustrasi, mobil kreditan ditarik leasing – dok.Istimewa

Oleh karena itu, dia menyarankan agar leasing mengedepankan surat perjanjian dengan nasabah atau konsumen pada saat sebelum akad kredit dilakukan. Klausul tentang kondisi wanprestasi atau kondisi dianggap tidak mampu lagi harus diperjelas dan dimengerti oleh kedua boleh pihak, terutama oleh konsumen selaku pemohon kredit.

“Jadi, perusahaan multifianance (leasing) harus menperbaiki tata cara dan proses perjanjian pinjamannya. Karena namanya perjanjian itu harus diketahui kedua belah pihak, jangan sampai tidak transparan, apalagi nasabah juga tidak mau,” ujar Bambang.

Selain itu, leasing juga harus membekali para penaghih utang (debt collector) dengan dokumen lengkap baik sertifikat atau dokumen yang membuktikan nasabah melakukan wanprestasi atau gagal bayar kredit. “Dengan begitu, ada dasar yang kuat,” kata dia.

Ilustrasi, kredit mobil – dok.Kengarff.com

Jangan hanya kejar target
Sementara itu, Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengingatkan agar proses perjanjian tentang hak dan kewajiban pemohon kredit atau konsumen dilakukan benar-benar transparan dan tidak sambil lalu. Pasalnya, kata dia, keluhan yang dilayangkan masyarakat terkait dengan kredit umumnya terkait dengan proses perjanjian.

“Masyarakat yang mengeluhkan masalah itu mengaku karena tidak tahu atau tidak memahami isi perjanjian. Baik itu batas toleransi tunggakan, sampai tahapan-tahap peringatan hingga barang jaminan ditarik. Jadi ini penting untuk diperbaiki. Lakukan proses perjanjian secara transparan dengan memperlakukan konsumen dalam posisi yang setara atau tidak dirugikan,” ungkap dia saat dihubungi, Rabu (11/3/2020).

Sudaryatmo juga mengingatkan agar perusahaan leasing tak hanya memburu target nilai penyaluran kredit semata. Sehingga, bukan hanya tidak selektif dalam memilih calon konsumen, tetapi juga tidak transparan dalam perjanjian.

Perusahaan pembiayaan dinilai kerap tidak menjelaskan klausul demi klausul dalam perjanjian, dan hanya mempersilahkan calon konsumen membacanya. Padahal, tulisan perjanjian itu ukuran hurufnya kecil dan jumlahnya banyak, sehingga tak memungkinan calon nasabah membaca dengan teliti.

Ilustrasi kredit sepeda motor. dok. Istimewa

“Celakanya, nasabahnya juga berkepentingan agar kreditnya segera disetujui. Sehingga, seolah abai terhadap isi perjanjian. Jadi, ini juga perlu edukasi,” kata dia.

Soal pentingnya perjanjian ini juga diakui oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno. “Memang, perjanjian ini enting untuk dibuat secara transparan. Karena perjanjian ini menjadi pijakan saat terjadi wanprestasi dari debitur (nasabah) dan barang jaminan ditarik. Tetapi intinya, leasing boleh menarik jika isi perjanjian ini dilanggar. Tanpa harus melalui pengadilan,” ujar dia saat dihubungi, Rabu (11/3/2020). (Mus/Fat/Fer/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This