Pajak dan BBN 0% Dinilai Sangat Penting Saat Daya Beli Belum Menguat

Pajak dan BBN 0% Dinilai Sangat Penting Saat Daya Beli Belum Menguat
Ilustrasi, kredit mobil - dok.JDM Read

Jakarta, Motoris – Usulan Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk diberlakukan relaksasi perpajakan – baik Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) maupun Bea Balik Nama dan lainnya – hingga 0% sampai saat ini masih belum ada keputusan. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berharap kebijakan tersebut bisa diberlakukan karena bisa memacu pembelian kredit.

“Tentu, pajak baik itu luxury tax (PPnBM), BBN dan sebagainya itu penting, sehingga kalau itu bisa turun atau paling tidak didiskon akan sangat berdampak kepada laju penjualan kendaraan yang pada akhirnya juga meningkatkan volume pembiayaan (leasing),” papar Ketua APPI Suwandi Wiratno, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Terlebih, lanjut dia, akibat dampak wabah virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian nasional maupun global, daya beli masyarakat masih lemah. Pasalnya, pendapatan masyarakat juga belum mengalami peningkatan, sehingga keinginan untuk membeli kendaraan pun ditahan.

“Sedangkan kalau kita lihat dari komponen harga kendaraan PPnBM dan BBN itu porsinya yang terbesar. Sehingga kalau didiskon saja, atau ma;ah diturunkan sampai 0%, akan sangat berdampak signifikan, sehingga memberi stimulan ke konsumen,” kata Suwandi.

Ilustrasi, suasana transaksi pengunjung pemesan mobil dengan staf lembaga leasing di IIMS 2019 – dok.Motoris

Jika permintaan kendaraan meningkat, kata Suwandi, maka volume penyaluran pembiayaan juga akan terkerek naik juga. Karena, 70% – 80% pembelian kendaraan oleh konsumen di Tanah Air hingga kini dilakukan secara kredit.

Stimulan ini dinilainya akan semakin memperkuat kondisi yang ada di lembaga keuangan baik bank maupun non bank (leasing) yang kini sudah banyak yang menawarkan uang muka 20%. “Kalau kita lihat Agustus September yang sebelumnya banyak yang menetapkan uang muka 30%, sekarang sudah banyak yang menawarkannya 20%, tetapi yang di bawah 20% belum ada (kecuali uang kendaraan listrik mulai Oktober ini),” imbuh Suwandi. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This