PSBB Jawa-Bali Berlaku, Penumpang Bus AKAP Anjlok 75% – 80%

PSBB Jawa-Bali Berlaku, Penumpang Bus AKAP Anjlok 75% – 80%
Ilustrasi, armada bus milik PO SAN - dok.PO SAN

Jakarta, Motoris – Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jawa – Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini mengatur sejumlah kegiatan mulai dari perkantoran hingga mobilitas atau trnasportasi masyarakat.

Terkait dengan pembatasan kegiatan tersebut, para pelaku usaha jasa angkutan bus – khususnya bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Pariwisata – menyebut tingkat isian kursi bus oleh penumpang (load factor) merosot 75% hingga 80%. “Kondisi seolah langsung pett (padam). Penumpang bus umum untuk tujuan Bali terutama. Okupansi (isian kursi) langsung drop menjadi 15% – 20% saja,” papar Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan, saat dihubungi Motoris di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Menurut Lesani, penyebab langsung anjloknya jumlah penumpang ini dikarenakan dua hal. Pertama, tutupnya tempat-tempat wisata. Sehingga masyarakat yang melancong juga langsung berkurang drastis.

Kedua, adanya keengganan masyarakat saat mengetahui adanya persyaratan tes atas kondisi kesehatan mereka untuk mengetahui positif atau negatif terhadap Covid-19. Namun, keengganan itu bukan karena masyarakat tidak mau, namun lebih dikarenakan simpang siurnya standar biaya tes.

Ilustrasi, bus AKAP milik PO Gunung Harta , salah satu perusahaan otobus dari Denpasr Bali yang melayani trayek Jakarta-Jawa Timur-hingga Bali – dok.Istimewa

Karena pada umumnya, lanjut Lesani, penumpang bus atau angkutan umum, itu merupakan masyarakat dengan level ekonomi menengah ke bawah. Sehingga soal biaya dan proses yang tidak terjangkau akan menjadi persoalan tersendiri bagi kemampuan mereka.

“Karena itu, bagi daerah-daerah yang menetapkan syarat tes ini, selain menyediakan tenaga kesehatan yang mengetes berikut peralatannya, juga menetapkan standar biaya yang terjangkau. Kalau masyarakat beraktifitas, ekonomi daerah juga akan bergulir. Jadi mestinya, visinya seperti itu,” tandas pria yang juga Direktur Utama PO Siliwangi Antar Nusa (SAN) itu.

Anjloknya jumlah penumpang ini, kata Lesani, tentu berdampak pada arus kas perusahaan operator bus. Padahal, di saat yang sama – rata-rata dari perusahaan tersebut – masih menanggung kewajiban membayar angsuran kredit unit bus yang mereka gunakan.

Ketua Umum IPOMI, Kurnia Lesani Adnan – dok.Motoris

Perlunya stimulus fiskal
Agar perusahaan tetap bisa bernafas sekaligus mampu memenuhi kewajiban angsuran kredit dan mencegah terjadinya kredit macet yang berdampak laus kepada lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank yang membiayai kredit mereka, para pelaku usaha meminta agar pemerintah memperpanjang masa relaksasi kredit.

“Karena, akan terasa berat bagi perusahaan otobus. Terutama mereka yang melayani angkutan pariwisata, sebab sektor pariwisata nyaris tidak bergerak. Sehingga relaksasi tahap pertama yang akan berakhir April, kami minta diperpanjang,” ucap Lesani.

Harapan serupa disampaikan Direktur Utama PO Sumber Alam, Anthony Steven Hambali. Menurut dia, harapan para pelaku usaha sama dengan pelaku usaha sektor lainnya, yatu ketika kebijakan PSBB itu diberlakukan disertai dengan pemberian stimulus ekonomi bagi yang terdampak.

Ilustrasi bus milik PO Sumber Alam – dok.Duniabis.com

“Jika memang dibatasi, ada kebijakan dari sisi fiskal. Fiskal moneter, relaksasi diperpanjang untuk sektor yang terdampak. Salah satunya transportasi,” kata dia.

Sementara, Lesani mengaku telah menyampaikan usulan pemberian stimulus berupa relaksasitersebut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi. Dia menyebut, Budi berjanji akan menginisasi usulan tersebut untuk dajukan kepada Menteri Keuangan dan lembaga yang terkiat dengan kebijakan fiskal. (Fan/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This