Selain PPnBM Juga Ada DP 0% untuk Kredit Mobil, Leasing: Sulit Dilaksanakan

Ilustrasi, kredit mobil – dok.Istimewa via SUV and Trucks.com

Jakarta, Motoris – Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 – yang merupakan payung hukum pemangkasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% alias tarif PPnBM menjadi 0% – mulai Senin (1/3/2021) ini juga berlaku ketentuan uang muka (DP) kredit mobil 0%. Lantas bagaimana praktiknya di lapangan?

Kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) itu diungkapkan langsung oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers virtual, yang digelar di Jakarta, Kamis (18/2/2021). Dia menegaskan, kebijakan DP 0% ini mulai berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

“Kebijakan ini untuk mendorng pertumbuhan kredit di sektor otomotif. Namun, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” papar dia.

Lalu bagaimana pelaksanaanya mulai 1 Maret ini? Apakah semua bank maupun leasing dengan serta merta memberlakukan DP 0% untuk kredit mobil? Sampai Senin (1/3/2021) ini, menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, belum ada laporan yang menyatakan semua perusahaan pembiayaan (leasing) langsung memberlakukannya (DP 0%).

Ilustrasi, calon konsumen kredit mobil – dok.US Bank

“Bahkan, menurut saya pribadi, kebijakan ini akan sulit diterapkan. Karena kalau tidak selektif dan begitu saja diterapkan bisa berisiko menyebabkan gagal bayar (kredit macet),” ungkap dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Bahkan, dia mengartikan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia itu bukan sesuatu yang wajib. Namun, lanjut Suwandi, BI memberikan keleluasaan bagi lembaga keuangan – baik bank maupun non bank (leasing) – dalam menyalurkan kredit bisa mematok DP 0%.

“Tapi itu sifatnya bukan wajib. Bisa digunakan jika calon debiturnya benar-benar layak untuk mendapatkannya. Nah, ukuran layak tidaknya ya berdasar dari data dan penelusuran masing-masing lembaga pembiayaan. Lha kalau enggak layak kenapa harus diberi, kan nanti justeru gagal bayar (kredit macet). Jadi semuanya tergantung lembaga pembiayaan. Bukan wajib ya,” jelas Suwandi.

Sejatinya DP 0% ini, kata Suwandi, bukanlah sesuatu yang baru. Pasalnya, selama ini lembaga pembiayaan juga diberikan keleluasan untuk menetapkan D 0%, sesuai dengan ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018.

Kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan – dok.Istimewa via Portonews.com

Hanya sayang, kebijakan yang ditetapkan pada pasal 20 beleid tersebut sulit diterapkan. Sebab, bagi lembaga keuangan yang memberikannya harus memiliki rasio pembiayaan bermasalah (NPF) – atau kredit macet – bersih hingga 1%.

Bahkan saat ATMR turun pun masih sulit
Sebelumnya, dalam keterangan resmi yang dirilis belum lama ini, Ketua OJK Wimbos Santoso, mengatakan, seiring dengan kebijakan penurunan Loan to Value Ratio (LTV) alias DP hingga menjadi 0% itu, pihaknya juga melakukan pelonggaran peraturan prudensia. Wujudnya penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko ( ATMR) atau bobot risiko kredit.

Terkait dengan kebijakan perusahaan pembiayaan terkait kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: ATMR 0% untuk program kepemilikan kendaraan bermotor bagi perusahaan yang memiliki Car Ownership Program (COP).

“Perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu dimungkinkan untuk memberikan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%,” ujar Wimboh.

Ilustrasi, leasing atau perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor – dok.Istimewa

Dengan mengacu pada dan pernyataan Wimboh, Suwandi menegaskan bahwa kebijakan DP 0% untuk kredit kendaraan bersifat sukarela berdasar tingkat kesehatan perusahaan.

“Nah, saya kita di tengah dampak pandemi yang masih terjadi. Tingkat risiko juga masih tinggi, sehingga sulit rasanya – tetapi bukan tidak mungkin sama sekali – untuk dilaksanakan lembaga pembiayaan,” ucap dia.

Meski ATMR diturunkan, namun jika kemampuan debitur atau konsumen pengaju pembiayaan (kredit) tidak layak, sehingga macet dalam di tengah masa kredit maka yang kesulitan juga perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Ilustrasi, pameran mobil GIIAS di Indonesia – dok.Motoris

“Apalagi, kalau barang jaminan (mobil yang dikredit dan disita, lalu dilelang pun juga akan masih sulit. Karena kondisi juga masih terdampak pandemi, orang beli mobil lelangan pun juga masih berpikir ulang. Kuncinya mudah-mudahan pandemi segera berlalu, ekonomi tumbuh,” ujar penelitri senior Eternity Marketing Research Specialist, Eko Wahyu Utomo, saat dihubungi, Senin (1/3/2021).

Seperti halnya Suwandi, Eko menandaskan semakin kecil DP yang diberikan nasabah atau debitur, maka cicilan yang harus mereka bayarkan juga semakin besar. Sedangkan jika tenor atau masa kredit diperpanjang, apakah sepada dengan penurunan atau depresiasi nilai barang jaminan yakni mobil. (Sut/Mus/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This