Ada Wacana PPnBM Mobil Dihapus, Tapi Tarif PPN Tinggi

Ilustrasi, penghitungan pajak mobil – dok.FinancialExpress


Jakarta, Motoris – Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Satu hal yang menarik dicermati dalam RUU yang tengah dibahas itu adalah penghapusan skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Sebagai ganti dari PPnBM itu, hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap barang yang dikonsumsi masyarakat, dengan besaran yang berbeda tergantung tingkat kebutuhan dan urgensi barang tersebut dalam memenuhi hajat hidup masyarakat,” ujar kolega Motoris di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Ilustrasi, kebutuhan mobil oleh masyarakat – dok.Istimewa

Untuk barang yang dibutuhkan masyarakat umum dengan sifat kepentingan atau kebutuhan masyarakat yang tinggi (barang kebutuhan primer dan sekunder) maka tarif pajaknya diwacanakan tak lebih dari 5%.

Namun untuk kebutuhan yang bersifat tersier atau di atasnya, dan bukan barang kebutuhan yang mendesak, dikategorikan barang mewah maka tarif PPN-nya mencapai 25%.

“Dengan peniadaan PPnBM itu, tentu menjadi jalan tengah. Karena, pengenaan pajak tidak redundant (pengenaan pajak yang berulang) yakni ada PPnBM dan ada PPN. Sehingga, pertumbuhan industri juga akan terjadi, karena konsumsi masyarakat terjadi. Pada sisi lain, aspek penerimaan negara dari pajak yang merupakan sumber pendanaan pembangunan nasional juga terjadi. Jadi ini win-win solution,” kata dia.

Ilustrasi, pembelian mobil – dok.yallamotor.com

Pasal 7A RUU KUP tersebut menyatakan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5% atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25% untuk barang mewah.

Namun, ketentuan atau draft ini masih bersifat naskah akademis yang masih akan dibahas oleh berbagai elemen, mulai dari pakar, DPR, hingga berbagai pemangku kepentingan.

Menanggapi hal itu, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengaku pihaknya akan mempelajari terlebih dahaulu isi RUU tersebut.

Tetapi, kata dia, jika kebijakan perpajakan itu diterapkan, maka diharapkan juga bisa pro terhadap pertumbuhan industri nasional.

Pengunjung pameran mobil yang antusias menanyakan skema pembelian yang ditawarkan agen pemegang merek – dok.Motoris

“Karena bagaimana pun, kalau industri itu berjalan dan tumbuh, maka multiplier effect (dampak bergandanya) besar. Penyerapan tenaga kerja, pemasukan pajak nasional hingga ke pemerintah daerah, dan lain-lain akan terjadi. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Sekadar informasi, data SPT Masa (dokumen yang digunakan untuk melapor pajak yang dipungut) diketahui sepanjang tahun 2015 hingga 2019 total nilai PPnBM yang berhasil dipungut mencapai Rp 9 triliun – Rp 13 triliun. Dari total nilai itu, 90% berasal dari pemungutan PPnBM kendaraan bermotor. (Die/Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This