Beredar Rumors STNK Mati Dua Tahun, Tidak Bisa Registrasi Ulang

Beredar Rumors STNK Mati Dua Tahun, Tidak Bisa Registrasi Ulang
Ilustrasi STNK, beredar rumors kalau STNK mati dua tahun, tidak bisa diperpajang lagi. dok. Ciungtips.com

Jakarta, Motoris  – Tengah viral di media sosial dan pesan berantai digital, kalau kendaraan yang menunggak pajak dua tahun, tidak akan bisa diperpajang. Otomatis, kendaraan ini bakal berstatus bodong alias tidak diakui negara dan ilegal.

Rumors yang membuat gerah sejumlah netizen, langsung mendapatkan konfirmasi dari Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Bayu Pratama. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berita, terutama soal Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK) yang tidak bisa diperpanjang lagi jika tidak membayar pajak selama 2 tahun.

Menurut Bayu, informasi tersebut tidak benar, karena belum dilaksanakan. Sifatnya masih wacana atau obrolan antar pejabat di Samsat dan Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi belum dilakukan, sosialisasi saja belum. Ini salah tanggap, karena proses menuju ke sana masih sangat panjang,” kata Bayu di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: Tunggakan Pajak Mobil dan Motor Jakarta Tembus Rp 2 T

FOLLOW IG @MotorisIndonesia, buat grafis otomotif terkini lainnya. “Peserta Jogjakarta Truck Festival 2018 Terbatas.

Bayu menjelaskan, secara aturan, yaitu Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kapolri No.5 tahun 2012, tentang Regiden memang jelas tertuang, tetapi belum direalisasikan.

“Kalau aturannya memang ada, tetapi kita juga masih butuh waktu lagi untuk menerapkan semua itu. Jadi ini masih wacana, kami juga tidak tahu kapan akan mulai diterapkan,” ungkap Bayu.

Sebelumnya beredar kabar kalau pemilik kendaraan bermotor tidak membayar pajak selama 2 tahun, maka otomatis akan non aktif dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Informasi itu viral, karena secara data menurut Bayu cukup banyak pemilik mobil dan motor di Ibu Kota yang belum membayar pajak.

“Jumlahnya sangat banyak sekali, itulah langkah dasar yang mendorong timbul wacana, karena dari pihak Pemprov DKI yang ingin mengetahui jumlah kendaraan aktif atau tidak,” tutur Bayu.(kpr)

CATEGORIES
TAGS
Share This